Infoberitanasional.com-Bulukumba – Aktivitas tambang galian C yang diduga tak mengantongi izin resmi di Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dilaporkan masih terus beroperasi tanpa hambatan. Di tengah sorotan publik dan pemberitaan yang berulang kali muncul, alat berat tetap bekerja dan truk pengangkut material hilir mudik meninggalkan lokasi tambang.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: mengapa aktivitas yang diduga ilegal tersebut seolah tak tersentuh hukum?
Sorotan tajam mengarah ke aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Bulukumba melalui Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), yang memiliki kewenangan dalam penindakan kasus pertambangan tanpa izin. Publik menilai sudah saatnya ada langkah nyata, bukan sekadar diam.
Aktivis Bulukumba, Arman, angkat suara. Ia menyayangkan belum adanya tindakan tegas dari kepolisian meski dugaan tambang ilegal tersebut sudah menjadi perbincangan luas.
“Ini bukan isu baru. Sudah sering diberitakan, sudah lama dikeluhkan warga. Tapi kenapa tetap beroperasi? Jangan sampai masyarakat berpikir macam-macam,” tegas Arman kepada awak media, Jumat (20/02/2026).
Ia menegaskan, jika benar tambang tersebut tidak memiliki izin, maka penghentian aktivitas dan proses hukum harus segera dilakukan. Namun jika aktivitas itu legal, aparat diminta terbuka menyampaikan dasar perizinannya agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
“Kalau dugaan kami keliru, silakan dibuka ke publik. Transparansi itu penting supaya tidak ada asumsi soal adanya pembiaran atau dugaan kerja sama,” tambahnya.
Warga setempat mengaku resah dengan aktivitas truk pengangkut material yang keluar masuk desa. Selain mengganggu kenyamanan, aktivitas tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada kerusakan jalan dan lingkungan sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Bulukumba terkait dugaan aktivitas tambang tersebut. Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum: apakah akan bertindak tegas, atau membiarkan dugaan ini terus menggerus kepercayaan masyarakat?
