Infoberitanasional.com-Bengkulu Utara — Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, SP, meluapkan kemarahan terhadap kinerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) publikasi media di Sekretariat DPRD yang dinilai tidak profesional. Hal ini disampaikan langsung di ruang kerjanya, Senin (30/3/2026), di hadapan puluhan perwakilan media online.
Parmin menegaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah menargetkan realisasi anggaran publikasi media rampung pada hari tersebut. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, realisasi belum juga terselesaikan.
> “Minggu kemarin sudah saya targetkan, hari ini harus klir. Tapi sampai sekarang belum juga selesai. PPTK tidak bisa dihubungi, nomor tidak aktif, dan jarang masuk kantor. Kalau tidak mau bekerja, lebih baik diganti. Jangan terkesan menghindar dari persoalan,” tegas Parmin.
Ia bahkan memberikan ultimatum tegas kepada jajaran terkait. Dalam dua hari ke depan, seluruh proses diminta harus sudah tuntas. Jika tidak, Parmin menilai ada kegagalan kinerja secara menyeluruh.
> “Kalau masih berlarut sampai berminggu-minggu, berarti PPTK, Sekwan, dan Bendahara tidak bekerja. Saya akan koordinasi dengan Bupati jika ini tidak segera diselesaikan. Ini sudah menimbulkan kegaduhan dan jadi bahan evaluasi kami di DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Utara, Harliyanto (Baaf), turut menyayangkan minimnya koordinasi dari pihak sekretariat DPRD. Ia menilai persoalan ini seharusnya tidak sampai menjadi polemik publik jika komunikasi berjalan baik sejak awal.
> “Kami sangat menyayangkan tidak adanya koordinasi dengan unsur pimpinan, baik terkait realisasi anggaran publikasi maupun persoalan yang saat ini menjadi sorotan publik,” ujar Harliyanto.
Situasi ini kini menjadi perhatian serius di internal DPRD Bengkulu Utara, sekaligus memicu desakan percepatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publikasi media.
Pewarta : Erwan Damsir
