Infoberitanasional.com-BENGKULU UTARA –Marit 31- 2026 Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, merespons sorotan Fraksi Gerindra DPRD terkait hambatan kesiapan lokasi pembangunan gerai KMP dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025.l
Usai rapat paripurna yang turut dihadiri Ketua DPRD Parmin, Bupati menegaskan bahwa kendala utama saat ini berada pada kesiapan lahan di tingkat desa.“Sekarang sebenarnya tinggal keseriusan pemerintah desa untuk kesiapan lokasi pembangunan gerai. Jika di desa itu tidak ada lahan atau aset desa, pemerintah desa diminta segera mengajukan lahan pembangunan gerai bersifat pinjam pakai,” tegas Arie.
Ia mengakui, kondisi di lapangan menunjukkan banyak desa mengalami keterbatasan aset tanah, bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong milik desa.
“Faktanya memang ada desa yang aset tanahnya sangat terbatas, bahkan ada yang tidak memiliki tanah kosong sama sekali. Ini menjadi hambatan nyata di lapangan,” ujarnya.Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mendorong solusi cepat melalui skema pinjam pakai agar program tetap berjalan tanpa harus menunggu ketersediaan aset desa.
Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa mekanisme hibah dinilai kurang efektif untuk percepatan program, karena prosesnya tidak sederhana dan membutuhkan waktu panjang.
“Kalau mengandalkan hibah, prosesnya tidak sederhana dan memakan waktu. Sementara program ini harus segera berjalan. Maka kita dorong solusi yang lebih cepat melalui mekanisme pinjam pakai,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan progres pembangunan gerai KMP hingga saat ini masih belum maksimal. Dari target awal sebanyak 110 titik, baru 64 titik yang dinyatakan siap.
“Kita targetkan tahap awal 110 titik, tapi saat ini baru 64 titik yang tersedia. Artinya masih ada desa-desa yang harus segera menindaklanjuti,” jelasnya.
Sebelumnya, pandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Rizal Sitorus menyoroti belum siapnya banyak desa dalam menyediakan lokasi pembangunan gerai KMP, sehingga berpotensi menghambat realisasi program.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong percepatan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait agar target pembangunan gerai KMP dapat segera terealisasi sesuai rencana.(R01)Erwan Damsir
