Infoneritanasional.com-Jakarta — Gagasan “Mengagrariakan Bumi” kembali mengemuka setelah akademisi sekaligus advokat hukum agraria, M. Sunandar Yuwono, SH, MH—yang akrab disapa Bang Sunan—menyerukan pentingnya menjadikan agraria sebagai fondasi tata kelola lingkungan dan pembangunan nasional. Menurutnya, bumi harus ditempatkan kembali pada prinsip keadilan, ekologi, dan keberlanjutan jika Indonesia ingin keluar dari krisis ruang hidup dan kerusakan lingkungan.
Bang Sunan menegaskan bahwa banyak persoalan bangsa saat ini—mulai dari ketimpangan lahan, konflik agraria, deforestasi, hingga krisis pangan—berpulang pada cara pandang yang keliru terhadap tanah dan sumber daya alam.
“Mengagrariakan bumi berarti menempatkan tanah sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga, bukan sebagai objek eksploitasi. Agraria adalah urusan keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya ekonomi,” ujar Bang Sunan.
Keadilan Agraria: Menjawab Ketimpangan dan Konflik
Menurut Bang Sunan, prinsip pertama dari mengagrariakan bumi adalah keadilan. Ia menyoroti bahwa penguasaan tanah di Indonesia masih timpang, di mana sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh kelompok besar, sementara petani kecil semakin kehilangan ruang.
“Ketidakadilan agraria melahirkan konflik, kemiskinan struktural, dan hilangnya kedaulatan pangan. Tanah harus dibagikan secara adil sebagai hak hidup rakyat,” jelasnya.
Ia menyebut UUPA 1960 sebagai fondasi yang perlu dihidupkan kembali, bukan hanya dalam aspek legal, tetapi juga dalam nilai moralnya: tanah untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak.
Prinsip Ekologi: Bumi sebagai Ekosistem, Bukan Komoditas
Prinsip kedua dalam mengagrariakan bumi adalah ekologi. Bagi Bang Sunan, pembangunan tanpa etika ekologis adalah sumber utama kerusakan alam yang terjadi selama ini.
“Jika tanah diperlakukan hanya sebagai komoditas, maka yang lahir adalah kerusakan. Bumi tidak dirancang untuk ditaklukkan, tetapi untuk dipelihara,” tegasnya.
Ia menyoroti maraknya praktik alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk perluasan industri ekstraktif, pertambangan, dan perkebunan skala besar yang mengancam ruang hidup masyarakat.
Mengagrariakan bumi, menurutnya, berarti mengembalikan tanah pada fungsi ekologisnya: menjaga keseimbangan air, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup manusia.
Keberlanjutan: Menjamin Hak Generasi Mendatang
Prinsip ketiga adalah keberlanjutan. Bang Sunan mengingatkan bahwa kebijakan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek adalah ancaman besar bagi generasi mendatang.
“Keberlanjutan bukan pilihan, tapi kewajiban moral. Kita harus memastikan bumi tetap layak dihuni oleh anak-cucu kita,” katanya.
Ia mengajak pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk melihat agraria sebagai investasi peradaban jangka panjang, bukan semata-mata investasi ekonomi.
Seruan Bang Sunan: Agraria Harus Menjadi Kesadaran Publik
Bang Sunan menyerukan agar isu agraria tidak lagi dianggap teknis atau administratif, tetapi harus menjadi kesadaran publik. Ia menilai bahwa tanpa keterlibatan masyarakat luas, kebijakan agraria akan terus didominasi oleh kepentingan modal dan elite.
“Mengagrariakan bumi adalah gerakan moral. Ini tentang bagaimana bangsa memperlakukan tanah sebagai sumber hidup. Jika kita gagal, maka kita gagal menjaga masa depan Indonesia,” ujarnya.
Menata Ulang Arah Pembangunan Nasional
Dalam penutupnya, Bang Sunan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan arah pembangunan baru yang berbasis agraria dan ekologi. Ia menyebut bahwa negara harus berani meluruskan kembali prioritas pembangunan agar tidak mengorbankan ruang hidup rakyat dan kelestarian alam.
“Bumi hanya satu. Dan kita tidak boleh membiarkan generasi mendatang mewarisi tanah yang rusak. Mengagrariakan bumi adalah jalan untuk memastikan keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan hidup bangsa,” tutur Bang Sunan.
