Infoberitanasional.com-Bulukumba – Surat terbuka yang dilayangkan Ketua DPK LIPAN Indonesia Kabupaten Bulukumba, Adil Makmur, kepada seorang oknum wartawan berinisial AR menjadi perbincangan hangat dan viral di sejumlah grup WhatsApp, Rabu (18/2/2026).
Surat tersebut berisi kritik tegas terkait dugaan aktivitas tambang tanpa izin di Kecamatan Rilau Ale. Dalam keterangannya, LIPAN menyoroti adanya pernyataan yang diduga disampaikan AR kepada para penambang yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi seolah aktivitas tersebut mendapat legitimasi.
DPK LIPAN menegaskan bahwa profesi pers tidak dapat dijadikan tameng atau pembenaran terhadap kegiatan yang diduga melanggar hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers adalah menjalankan kegiatan jurnalistik dan kontrol sosial, bukan memberikan izin usaha ataupun menjamin konsekuensi hukum suatu aktivitas.
Selain itu, LIPAN juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi dari otoritas berwenang. Aktivitas tambang tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga lima tahun serta denda maksimal Rp100 miliar.
Dalam suratnya, LIPAN menegaskan bahwa tidak ada atribut profesi, dukungan kelompok, maupun pernyataan lisan yang dapat menggantikan izin negara. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan objektif, profesional, dan transparan.
Viralnya surat terbuka tersebut memicu diskusi publik di Bulukumba, sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan pers dan penegakan hukum harus berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan tanpa tumpang tindih kepentingan.
