Infoberitanasiaonal.com-BENGKULU UTARA Maret 31, 2026 olehRedaksi-88 Dilihat Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyoroti respons pemerintah daerah terkait usulan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) yang diajukan kelompok koperasi desa.Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Dalam forum resmi itu, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa surat permohonan lokasi pembangunan KMP dari kelompok desa telah lama disampaikan dan bahkan sudah teregistrasi. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Ir. Rizal Sitorus di hadapan sidang paripurna.
“Pandangan umum Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah segera merespon surat permohonan lokasi pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) dari kelompok desa dalam rangka mendukung penuh program Presiden RI. Surat tersebut sudah teregistrasi,” tegasnya.
Menurut Fraksi Gerindra, keterlambatan respons ini berpotensi menghambat realisasi program strategis nasional jika tidak segera diatasi, khususnya dalam penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.
Bupati Tanggapi, Skema Pinjam Pakai Jadi Solusi Cepat
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, menjelaskan bahwa proses hibah lahan memang memerlukan waktu panjang dan melalui tahapan administrasi yang tidak sederhana.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi aset desa yang belum sepenuhnya tersedia atau memadai untuk mendukung pembangunan gerai KMP.
“Mengingat proses hibah ini panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, serta masih banyak aset desa yang belum tersedia atau belum mencukupi, pemerintah desa diminta segera mengajukan lokasi pembangunan KMP dengan skema pinjam pakai agar program Presiden RI dapat berjalan maksimal sesuai harapan,” ujar Bupati usai paripurna.
Menurutnya, skema pinjam pakai menjadi solusi strategis agar pembangunan tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu proses hibah yang memakan waktu lama.
Dihadiri Forkopimda dan Seluruh Pimpinan OPD
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya unsur Dandim dan Kapolres, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Utara.
Kehadiran unsur Forkopimda dan jajaran OPD menunjukkan pentingnya pembahasan LKPJ sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus sinkronisasi lintas sektor dalam mendukung program pembangunan, termasuk percepatan realisasi Gerai Koperasi Merah Putih (KMP).
Dorongan Fraksi Gerindra ini menjadi penegasan agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap aspirasi desa, terutama yang berkaitan dengan program nasional dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/Erwan Damsir
