Kota Bengkulu, Infoberitanasional.com – Pekerjaan pembangunan saluran drainase di Jalan Muhajirin, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026 dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, kembali menjadi sorotan publik.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, terindikasi adanya dugaan pelanggaran ketentuan pelaksanaan konstruksi. Sampai saat ini tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya terpasang sebagai identitas kegiatan. Selain itu, terlihat pula pengabaian penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); para pekerja diduga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm pengaman, sepatu keselamatan, rompi pemantul cahaya, dan sarung tangan kerja.
Secara teknis, kontraktor pelaksana diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi lapangan dan asas transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023. Di sisi lain, kinerja pengawasan dari konsultan pengawas dan petugas teknis Dinas PUPR dinilai kurang optimal, sehingga mutu pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar teknis proyek patut dipertanyakan.
Lebih lanjut, awak media mewawancarai salah seorang tenaga kerja lapangan pada Senin (15/6/2026). Terkait penyediaan APD, ia menyatakan perlengkapan tersebut hanya diberikan sesaat.
“APD baru dibagikan saat hari pertama kerja, seperti helm dan rompi. Sepatu keselamatan memang tidak pernah diberikan. Setelah difoto, perlengkapan itu langsung diambil kembali oleh kepala tukang dan tidak dikembalikan lagi. Sepertinya hanya untuk keperluan dokumentasi lapangan saja,” ungkapnya.
Mengenai kelengkapan administrasi,pekerja tersebut menambahkan:
“Sejak pekerjaan dimulai hampir tiga minggu lalu, saya belum pernah melihat papan informasi proyek terpasang. Mungkin ada di area tempat pengadukan material yang agak jauh, tapi selama ini tidak terlihat jelas di lokasi utama.”
Secara teknis, pekerjaan yang dilaksanakan berupa pembuatan saluran drainase dengan dimensi sebagai berikut:
Lebar dasar saluran: 30 cm
Lebar bagian atas saluran: 60 cm
Tinggi saluran: 100 cm
Tebal dinding saluran: 60 cm
Tebal lantai dasar saluran: 40 cm
Untuk panjang total saluran, pekerja tersebut tidak mengetahui secara pasti karena tidak terlibat dalam pengukuran volume. Pekerjaan dilaksanakan dengan sistem Hari Orang Kerja (HOK) dengan nilai upah Rp150.000 per orang per hari.
Dalam kaidah konstruksi, tidak terpasangnya papan proyek dikategorikan sebagai ketidakterpenuhan persyaratan administrasi lapangan dan transparansi kegiatan. Sementara tidak tersedianya APD merupakan pelanggaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2010. Jika terbukti, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, penahanan termin pembayaran, denda keterlambatan, penghentian sementara pekerjaan, hingga pencatatan dalam daftar hitam penyedia jasa.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu belum memperoleh tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Dengan demikian agar kiranya instansi pengawas segera melakukan verifikasi agar proyek berjalan sesuai standar teknis,aman bagi pekerja,dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dana publiknya.
Pewarta : Red Kaperwil Bengkulu,
