Infoberitanasional.com-BENGKULU UTARA – Pelaksanaan proyek bantuan pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 191 Bengkulu Utara, Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, menjadi sorotan publik. Pasalnya, aktivitas pengerjaan di lapangan diduga mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meskipun spanduk imbauan K3 terpasang jelas di lokasi proyek.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di area sekolah, kegiatan ini dikelola secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 191 Bengkulu Utara di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proyek ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu anggaran mencapai Rp537.179.000,- dan masa pelaksanaan selama 51 hari kalender (terhitung mulai 09 November hingga 31 Desember 2026).
Namun, berdasarkan pantauan visual di lokasi pengerjaan bagian atap bangunan, terlihat dua orang pekerja tengah melakukan pemasangan rangka atap kayu di atas ketinggian tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai standar konstruksi. Para pekerja tampak tidak menggunakan sabuk pengaman tubuh (full body harness) untuk pekerjaan di ketinggian, sepatu keselamatan (safety shoes), maupun rompi proyek, bahkan salah satu pekerja terlihat tidak mengenakan pelindung kepala (safety helmet).
Berpotensi Melanggar Regulasi K3 dan SOP Konstruksi
Kondisi di lapangan ini berbanding terbalik dengan spanduk kampanye K3 yang dipasang tepat di bawah papan informasi proyek. Padahal, penerapan K3 merupakan kewajiban mutlak dalam setiap proyek pembangunan yang dibiayai uang negara, sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan pengurus atau pelaksana proyek menjamin keselamatan tenaga kerja serta menyediakan APD secara cuma-cuma.
Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, yang menegaskan kewajiban penggunaan pelindung kepala, pelindung kaki, dan alat pelindung jatuh perorangan di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi.
Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian, yang mewajibkan prosedur keselamatan khusus dan penahan jatuh bagi pekerja yang beraktivitas di atas ketinggian.
Desakan Evaluasi Anggaran dan Pengawasan
Selain persoalan keselamatan nyawa pekerja, pengabaian penerapan SOP dan K3 dalam proyek swakelola APBN ini juga memunculkan pertanyaan terkait akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek konstruksi pemerintah, umumnya telah dialokasikan pos anggaran khusus untuk penyelenggaraan K3 dan pengadaan APD.
Apabila anggaran tersebut dialokasikan namun tidak direalisasikan di lapangan, hal tersebut berpotensi menimbulkan Diduga temuan penyimpangan dan merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, instansi pengawas ketenagakerjaan, serta aparat penegak hukum dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap P2SP SDN 191 Bengkulu Utara. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis, aman bagi pekerja, dan tepat sasaran tanpa merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) maupun Kepala SDN 191 Bengkulu Utara masih dalam upaya konfirmasi guna memberikan klarifikasi terkait temuan di lapangan tersebut.
Pewarta Erwan Damsir Kabiro Kab utara
