16.3 C
New York
Kamis, November 19, 2026

Buy now

spot_img

Proyek Jalan Lingkungan Dusun 2 Karang Anyar 1 Bengkulu Utara Diduga Tak Sesuai RAB, APH Diminta Turun Tangan

Infoberitanasional.com-BENGKULU UTARA – Pelaksanaan proyek peningkatan jalan lingkungan di Dusun 2 Desa Karang Anyar 1, Kabupaten Bengkulu Utara, menuai sorotan tajam. Pekerjaan infrastruktur di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis yang berlaku.

Berdasarkan data pada papan informasi proyek, kegiatan ini merupakan bagian dari program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan paket pekerjaan Jalan Lingkungan Dusun 2 Karang Anyar 1. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026 ini menelan biaya sebesar Rp104.950.000,00 (Seratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 78/SPK-APBD/BM.FSK.PJ/DPUPR/BU/2026 tertanggal 11 November 2026, proyek ini dilaksanakan oleh rekanan CV. Resi Putri Kontraktor yang beralamat di Jl. Pramuka No. 215 RT.00 RW.00, Kota Arga Makmur. Adapun masa pelaksanaan ditetapkan selama 35 hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 November 2026 hingga selesai pada 20 Desember 2026.

Dari hasil pantauan di lapangan, pengerjaan fisik jalan tersebut memunculkan dugaan penyimpangan spesifikasi teknis yang berpotensi mengurangi kualitas serta daya tahan konstruksi. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat jalan cepat rusak dan berujung pada kerugian keuangan negara.

Menyikapi temuan ini, Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara selaku instansi teknis didesak untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan ketat di lapangan agar rekanan pelaksana tidak bekerja asal-asalan.

Selain dinas terkait, Aparat Penegak Hukum (APH)—baik dari unsur Kepolisian maupun Kejaksaan—juga diminta segera turun langsung ke lokasi proyek di Dusun 2 Karang Anyar 1. Investigasi menyeluruh serta audit fisik perlu dilakukan guna memastikan apakah pengerjaan di lapangan sudah sesuai dengan kontrak kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sangat diharapkan demi menjaga kualitas pembangunan infrastruktur daerah, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara
.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana dari CV. Resi Putri Kontraktor maupun pihak Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara masih dalam upaya konfirmasi guna dimintai keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.

Pewarta Erwan Damsir

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles