Infoberitanasional.com-JAKARTA– Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada 19 November 2026 menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset negara (asset recovery). Namun, di balik semangat pemberantasan korupsi tersebut, sejumlah persoalan mendasar dalam substansi maupun proses pembentukannya perlu mendapatkan perhatian serius.
Dr. (c) M. SUNANDAR YUWONO, S.H., M.H., praktisi hukum, aktivis tindak pidana korupsi (Tipikor), sekaligus pengamat hukum publik yang akrab disapa Bang Sunan, menilai bahwa UU Perampasan Aset tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian prosedur, dan keadilan bagi setiap warga negara.
Menurut Bang Sunan, salah satu persoalan yang patut dikritisi adalah tidak diakomodasinya mekanisme illicit enrichment atau pengayaan tidak sah dan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara memadai. Padahal, ketidakseimbangan antara kekayaan pejabat publik dan penghasilan resminya merupakan salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai undang-undang ini kehilangan daya gigit terhadap kekayaan tidak wajar yang justru menjadi salah satu sumber kecurigaan publik terhadap praktik korupsi.
Bang Sunan juga menyoroti pencoretan tindak pidana perpajakan dari cakupan perampasan aset tanpa putusan pidana. Menurutnya, sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat strategis. Apabila terdapat kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan perpajakan, negara harus memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri dan memulihkan kerugian tersebut. Demikian pula, pengaturan kewenangan KPK perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan kewenangan antara penyidik KPK, kepolisian, kejaksaan, dan Jaksa Pengacara Negara.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pembatasan mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture (NCB). Berdasarkan ketentuan yang diberitakan, perampasan tanpa putusan pidana dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar. Bang Sunan mempertanyakan apakah pembatasan tersebut sudah cukup efektif untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan, memindahkan, dan memecah kepemilikan aset. Jangan sampai hukum justru memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pemulihan aset melalui rekayasa kepemilikan.
Dalam perspektif hukum publik, Bang Sunan mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset merupakan kewenangan yang sangat besar dan harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, transparansi, serta pengawasan peradilan yang independen.
“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan praktik kesewenang-wenangan baru. Perampasan aset tidak boleh menjadi senjata politik untuk membungkam lawan, alat tekanan terhadap pihak tertentu, apalagi menjadi instrumen pemerasan oleh oknum aparat. Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana melalui proses hukum yang adil. Hak masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik wajib dilindungi,” tegas Bang Sunan.
Ia mengapresiasi adanya rencana pembentukan badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset. Namun, menurutnya, keberadaan kedua lembaga tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas kelembagaan. Independensi, integritas, transparansi pengelolaan, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban kepada publik harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya.
Bang Sunan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan maupun evaluasi undang-undang. Prinsip meaningful participation harus diwujudkan secara nyata, yakni masyarakat berhak didengar, dipertimbangkan pendapatnya, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan.
Oleh karena itu, DPR dan pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap berbagai catatan masyarakat sipil, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga pemberantasan korupsi. Pembentukan undang-undang yang baik bukan hanya diukur dari cepatnya proses pengesahan, melainkan juga dari kualitas substansi, keterbukaan proses, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bang Sunan mengingatkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Justru setelah disahkan, masyarakat harus semakin aktif mengawal implementasinya. Terlebih, ketentuan peralihan mengatur bahwa undang-undang ini baru mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas dibentuk.
“Jangan sampai undang-undang yang ditunggu masyarakat selama bertahun-tahun hanya menjadi produk legislasi yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak aset yang dirampas, melainkan seberapa besar uang negara dan hak masyarakat berhasil dipulihkan, serta seberapa kuat hukum mencegah korupsi tanpa mengorbankan keadilan,” ujarnya.
Bang Sunan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berdiri di atas tiga fondasi utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum karena jabatan dan kekuasaan, tetapi tidak boleh pula ada warga negara yang kehilangan haknya akibat penyalahgunaan kewenangan.
“Negara harus berani merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga harus berani menjamin keadilan. Jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Hukum harus menjadi panglima, bukan menjadi alat kepentingan penguasa,” tutup Bang Sunan.



