Infoberita nasional.com-BENGKULU UTARA – Pelaksanaan proyek rehabilitasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 165 Bengkulu Utara yang berlokasi di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut diduga kuat berjalan dengan menyalahi sejumlah aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Berdasarkan data resmi dari papan informasi kegiatan di lokasi, proyek ini merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Jumlah Dana Bantuan sebesar Rp755.065.843. Anggaran besar tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Direktorat Sekolah Dasar).
Proyek dengan waktu pelaksanaan 146 hari kalender yang dimulai sejak 20 Agustus 2026 hingga 31 Desember 2026 ini secara resmi dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 165 Bengkulu Utara. Namun, sistem swakelola yang melibatkan internal sekolah ini justru diduga menyisakan pelanggaran krusial di lapangan.
Berdasarkan investigasi lapangan dan bukti visual yang dihimpun, terdapat dua dugaan pelanggaran berat yang disoroti oleh masyarakat:
Dugaan Galian Tanah Ilegal di Area Sekolah (Pelapis Tebing)Meski disokong anggaran negara sebesar Rp755.065.843, pihak pekerja di lapangan kedapatan mengambil dan mengeruk tanah timbunan langsung dari dalam area lokasi sekolah untuk digunakan sebagai material konstruksi pelapis tebing. Tindakan memanfaatkan material alam di area instansi secara sepihak ini diduga kuat menabrak UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pengambilan material jenis batuan atau tanah urug (Galian C) tanpa izin resmi untuk kepentingan proyek konstruksi diancam sanksi pidana kurungan serta denda yang besar.
Dugaan Penggelapan Aset Negara (Material Bekas Bongkaran)Sebagai proyek revitalisasi bangunan, seluruh peralatan dan material lama yang dibongkar—seperti atap seng, kayu, atau besi penyangga bangunan yang masih bernilai ekonomis—seharusnya diinventarisir kembali sebagai barang milik daerah atau negara. Sebaliknya, material bekas tersebut diduga langsung dibawa ke rumah kediaman pribadi milik Kepala Sekolah SDN 165 Bengkulu Utara. Tindakan memindahkan aset kedinasan/negara ke properti pribadi ini berpotensi kuat melanggar UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Kepala Sekolah Bungkam Saat DikonfirmasiGuna perimbangan berita dan menerapkan asas cover both sides, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi dan menghubungi Kepala Sekolah SDN 165 Bengkulu Utara selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah maupun kepanitiaan P2SP secara langsung melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Namun sangat disayangkan, hingga rilis berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah memilih bungkam, tidak memberikan jawaban, serta sama sekali tidak memberikan respons terkait kejanggalan pelaksanaan proyek di instansinya.
Melihat besarnya anggaran negara yang digelontorkan, masyarakat beserta pihak kontrol sosial mendesak pihak Inspektorat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) setempat untuk segera turun tangan melakukan audit dan memeriksa jalannya proyek swakelola ini demi menyelamatkan uang negara dari potensi kerugian serta penyalahgunaan wewenang.
Pewarta Erwan Damsir kabiro kab Utara
