Kabipaten Kaur Infoberitanasional.com Kewajiban sebagai wakil rakyat tampaknya mulai dikesampingkan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur. Hal ini terlihat jelas dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Bupati Kaur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar Senin (09/11/2026).
Berdasarkan data absensi resmi dari Sekretariat DPRD Kaur, dari total 25 anggota dewan yang menjabat, hanya 17 orang yang hadir dan menandatangani daftar hadir. Sementara itu, 1 orang dilaporkan memberikan keterangan izin, dan 7 anggota dewan lainnya mangkir tanpa keterangan (bolos). Kondisi ini membuat suasana ruang rapat paripurna tampak sepi dan dipenuhi deretan kursi kosong.
Sikap tidak disiplin ini memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya, rapat tersebut membahas agenda krusial mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berdampak langsung pada kelanjutan pembangunan daerah serta pemenuhan hajat hidup warga Kabupaten Kaur.
Melanggar Sumpah Jabatan dan Aturan Perundang-undangan
Ketidakhadiran para wakil rakyat ini dinilai mencederai sumpah janji jabatan yang diucapkan saat pelantikan. Padahal, secara regulasi, tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna telah diatur secara ketat demi menjaga marwah lembaga legislatif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, setiap anggota dewan memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadiri rapat-rapat DPRD.
Pada Pasal 193 UU Nomor 23 Tahun 2014, ditegaskan bahwa anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak menghadiri rapat paripurna secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dapat dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan (BK), mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga sanksi pemberhentian (PAW) jika mangkir dalam jangka waktu tertentu.
Sorotan Pajak Rakyat
“Bagaimana mereka bisa menyuarakan dan mengawal aspirasi masyarakat jika dalam rapat penting berskala daerah seperti ini saja mereka memilih bolos?” ungkap Amli, salah satu perwakilan warga setempat dengan nada kecewa.
Masyarakat menyayangkan sikap para oknum anggota dewan tersebut yang masih menerima hak gaji penuh dan tunjangan fasilitas yang bersumber dari uang pajak rakyat, namun tidak menunjukkan komitmen kerja nyata di parlemen. Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaur diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk memanggil dan mengevaluasi para anggota dewan yang tidak disiplin ini agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen tidak makin merosot. (Amli,SE)
