Infoberitanasional.com-ARGA MAKMUR – Proyek pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran Rp496,5 juta kini berada dalam sorotan tajam publik. Kualitas pengerjaan tambal sulam (patching) yang digarap oleh CV HPS Karya mulai diragukan menyusul dibongkarnya salah satu titik pekerjaan di ruas Jalan Fatmawati, Kota Arga Makmur.
Pembongkaran di lokasi tersebut memicu tanda tanya besar mengenai standar mutu material hingga metode pengerjaan di lapangan. Sorotan tajam terutama tertuju pada material cair (aspal emulsi/tack coat) yang disemprotkan dari mobil tangki sebelum proses penghamparan aspal dilakukan.
Muncul dugaan di tengah masyarakat mengenai kesesuaian komposisi material cair tersebut dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. Meski belum ada hasil uji laboratorium resmi yang membuktikan adanya penyimpangan mutu, kondisi fisik di lapangan dinilai sudah cukup menjadi alarm keras bagi instansi pengawas untuk turun tangan.
Satu Titik Dibongkar, Bagaimana Nasib Ratusan Titik Lainnya?
Langkah pembongkaran di Jalan Fatmawati justru membuka kotak pandora baru dalam pengawasan proyek ini. Mengingat paket pemeliharaan rutin ini mencakup puluhan hingga ratusan titik yang tersebar di berbagai ruas jalan, evaluasi tidak boleh berhenti pada satu lokasi saja.
Publik mendesak adanya transparansi mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan terhadap titik-titik tambal sulam lainnya. Pertanyaan mendasar mencakup kesesuaian kualitas campuran aspal, ketebalan hamparan, tingkat kepadatan, hingga akurasi volume pekerjaan di seluruh lokasi.
Jangan sampai pembongkaran di Jalan Fatmawati sekadar menjadi langkah simbolis untuk meredam sorotan, sementara titik-titik lain luput dari uji petik dengan standar pengawasan yang sama ketat. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi, audit menyeluruh wajib dilakukan tanpa tebang pilih.
Anggaran Nyaris Setengah Miliar, Akuntabilitas Dipertaruhkan
Merujuk pada papan informasi proyek yang terpasang di lokasi pekerjaan, berikut adalah rincian data paket proyek tersebut:
Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Subkegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan
Paket Pekerjaan: Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
Nilai Kontrak: Rp496.500.000
Sumber Dana: APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026
Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender
Penyedia Jasa (Pelaksana): CV HPS Karya
Dengan serapan anggaran daerah yang mencapai hampir setengah miliar rupiah, masyarakat berhak menuntut hasil.
pembangunan yang kokoh dan berumur panjang. Dana APBD merupakan uang publik yang setiap rupiahnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif, bukan sekadar menggugurkan kewajiban proyek.
Konfirmasi Redaksi Belum Direspons Pihak Kontraktor
Guna menjaga keberimbangan informasi sesuai amanat Undang-Undang Pers, redaksi telah melayangkan surat dan pesan konfirmasi resmi kepada manajemen CV HPS Karya sebelum berita ini diturunkan.
Dalam konfirmasi tersebut, redaksi mengajukan tujuh poin pertanyaan krusial. Poin tersebut meliputi struktur manajemen perusahaan, total paket pekerjaan yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2026, rincian titik tambal sulam di wilayah Arga Makmur, hingga alasan teknis di balik pembongkaran aspal di Jalan Fatmawati. Redaksi juga menanyakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen CV HPS Karya belum memberikan keterangan resmi. Sikap bungkam dari pihak penyedia jasa ini membuat berbagai spekulasi di tengah masyarakat terus bergulir tanpa kejelasan.
Mendesak Ketegasan Pengawasan Dinas PUPR.
Sorotan kini mengarah penuh kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara selaku pengguna anggaran dan pengawas teknis. Dinas PUPR dituntut tidak hanya melakukan pengawasan administratif atau sekadar inspeksi visual di permukaan jalan.
Evaluasi teknis secara mendalam—meliputi uji core drill untuk mengukur ketebalan dan kepadatan, pengujian mutu material, serta penghitungan ulang volume—harus segera dilakukan secara terbuka. Apabila terbukti ada item pekerjaan yang menyimpang dari kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib menjatuhkan sanksi tegas dan memerintahkan perbaikan menyeluruh sebelum proses pencairan dana (PHO/FHO) dilakukan.
Kini publik menanti ketegasan Dinas PUPR Bengkulu Utara: berani melakukan audit fisik secara menyeluruh di seluruh titik garapan CV HPS Karya, atau cukup puas dengan pembongkaran satu titik di Jalan Fatmawati
.
Catatan Redaksi: Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi manajemen CV HPS Karya serta Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun data pembanding terkait pemberitaan ini.
Pewarta Erwan Damsir Kabiro Kab utara



