BENGKULU UTARA, Infoberitanasional.com – Harapan akan sanitasi dan lingkungan yang lebih sehat di Kabupaten Bengkulu Utara,kini diduga terancam sirna seiring terbengkalainya Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Arga Makmur, Fasilitas yang dibangun dengan megah,namun kini terkesan tak bertuan dan dipenuhi semak belukar, menjadi cerminan nyata dugaan kuat adanya pemborosan anggaran negara yang mencapai miliaran rupiah.Kondisi ini memicu kekecewaan dan tuntutan publik atas akuntabilitas pemerintah daerah.
IPLT Arga Makmur,yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Utara,yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan limbah tinja bagi masyarakat.Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berlawanan.Berdasarkan pantauan Tim awak media di lapangan pada Rabu,8 April 2026,gerbang utama fasilitas ini,yang masih terpasang plang nama,kini didapati diduga hampir tertutup rapat oleh ilalang dan semak belukar Bangunan-bangunan di dalamnya bahkan telah diselimuti rumput liar, menunjukkan bahwa diduga kondisinya sudah lama tidak terurus, Gedung-gedung tampak kusam di berapa bagian mengalami retak dan sekelar lampu yang tidak terpasang,juga terlihat beberapa kaca jendela sudah mengalami pecah dengan pagar yang mulai berkarat.Minimnya tanda-tanda aktivitas pengolahan limbah mengindikasikan bahwa fasilitas vital ini disinyalir diduga tidak beroperasi atau bahkan belum pernah berfungsi secara optimal sejak dibangun.
Diduga terbengkalainya IPLT ini mengundang badai kritik dari berbagai kalangan,mulai dari sorotan publik hingga masyarakat umum. Pembangunan fasilitas strategis seperti IPLT, secara umum,melibatkan alokasi anggaran yang sangat besar,yang seringkali disinyalir diduga menembus angka miliaran rupiah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Jumlah fantastis ini seharusnya digunakan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan publik dan kelestarian lingkungan.
Namun,fakta dilapangan menunjukkan bahwa IPLT ini diduga terbengkalai setelah selesai di bangun memunculkan indikasi adanya ketidakselarasan antara investasi yang digelontorkan dengan hasil yang dicapai.Ini berpotensi menjadi indikasi kuat bahwa dana publik diduga terbuang sia-sia.Jika sebuah fasilitas tidak berfungsi,maka tujuan utama pembangunannya, yaitu peningkatan sanitasi, pencegahan penyakit,dan perlindungan lingkungan, disinyalir gagal total.
Pertanyaan Kronologis dan Pihak yang Berpotensi Bertanggung Jawab
Meskipun tidak ada tahun pembangunan yang secara eksplisit tertera di gerbang IPLT,kondisi fisik yang ada mengisyaratkan bahwa fasilitas ini diduga telah terbengkalai cukup lama,dalam beberapa tahun setelah pembangunannya. Proyek-proyek sanitasi berskala nasional kerap kali digulirkan dalam beberapa tahun terakhir, dan IPLT ini disinyalir adalah bagian dari program tersebut.
Pertanyaan mendasar pun muncul,Siapa yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas perencanaan,pembangunan,hingga operasional dan pemeliharaan fasilitas ini? Seluruh mata kini tertuju pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dinas-dinas terkait (seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,atau Dinas Lingkungan Hidup), serta kontraktor pelaksana yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.Sebuah proyek dengan anggaran miliaran rupiah selayaknya memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas dan akuntabel.
Dampak langsung dari tidak berfungsinya IPLT ini berpotensi sangat krusial. Tanpa adanya fasilitas pengolahan limbah tinja yang memadai,masyarakat disinyalir terpaksa kembali menggunakan metode pembuangan limbah yang tidak higienis.Praktik ini berisiko tinggi mencemari sumber-sumber air bersih, yang pada gilirannya dapat memicu penyebaran berbagai penyakit,
Lebih jauh lagi,kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan secara keseluruhan,mengancam ekosistem lokal,dan merusak citra daerah sebagai wilayah yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan.
Desakan Publik untuk Transparansi dan Tindakan Nyata
Melihat kondisi yang memprihatinkan ini,publik dan pegiat lingkungan pun mendesak agar pemerintah daerah tidak tinggal diam,Tuntutan utama adalah penjelasan transparan mengenai status dan penyebab pasti terbengkalainya IPLT ini. Selain itu,diperlukan audit menyeluruh dan independen terhadap seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.
“Masyarakat berhak tahu, mengapa fasilitas yang diduga semahal ini dibiarkan begitu saja menuntut agar pertanggungjawaban penuh dari pihak-pihak terkait.Jangan sampai diduga anggaran mencapai miliaran rupiah dari uang rakyat hanya menjadi monumen proyek mangkrak yang tidak bermanfaat,”
Hingga berita ini diterbitkan,belum ada keterangan resmi maupun respons konkret dari pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atau dinas terkait mengenai permasalahan serius ini. Tim media akan terus berupaya mendapatkan informasi lebih lanjut demi menyajikan berita yang aktual dan berimbang.
Pewarta : Kaperwil Provinsi Bengkulu,
