Kota Bengkulu, // Infoberitanasonal.com — Proyek Peningkatan/Rehabilitasi Drainase di RT 05 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, kini menjadi sorotan publik. Dugaan ketidaksesuaian metode pelaksanaan, kualitas material, dan pengabaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi pokok persoalan yang dipertanyakan warga.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu, dengan nilai kontrak sebesar Rp 298.421.000,00. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Ujung Tanjung, dengan konsultan pengawas CV. Tri D’Max, di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu. Waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung mulai 5 Agustus 2026 hingga 2 November 2026.
Berdasarkan pantauan tim awak media di lapangan pada 27 Oktober 2026, ditemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian pada tahap pelaksanaan pekerjaan.
Dari hasil pantauan, proses pencampuran material diduga dilakukan langsung di atas permukaan tanah, tanpa menggunakan alas yang layak seperti bak adukan atau papan adukan.
Secara teknis, metode tersebut diduga berpotensi menyebabkan campuran adukan semen dan pasir terkontaminasi tanah. Dampaknya, daya rekat semen diduga menjadi tidak maksimal, homogenitas campuran diduga tidak tercapai, dan kuat tekan beton yang dihasilkan diduga tidak sesuai dengan rencana mutu yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
Selain metode, material yang digunakan juga menjadi sorotan. Pasir yang digunakan di lokasi diduga terlihat kotor, berwarna kekuningan, dan diduga bercampur dengan tanah/lumpur.
Secara teknis, agregat halus yang mengandung kadar lumpur tinggi diduga dapat menurunkan kualitas ikatan antar material, meningkatkan kebutuhan air dalam campuran, serta berpotensi menimbulkan retak susut dan penurunan durabilitas pada struktur drainase. Kondisi tersebut diduga berpotensi membuat hasil pekerjaan tidak bertahan lama dan tidak sesuai umur rencana.
Di lokasi pekerjaan, para pekerja diduga bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, seperti helm keselamatan, rompi reflektif, dan sepatu safety. Selain itu, diduga tidak terlihat rambu-rambu keselamatan dan pembatas area kerja yang memadai di sekitar area galian.
Secara regulasi, hal tersebut diduga tidak sesuai dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi dan kewajiban penyediaan APD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi kepada pekerja di lapangan terkait keberadaan pengawas lapangan, salah seorang pekerja menyampaikan bahwa pengawas belum datang ke lokasi.
Publik menilai, proyek yang dibiayai dari pajak rakyat seharusnya dilaksanakan dengan metode yang benar, material yang memenuhi spesifikasi, dan pengawasan yang melekat. Warga berharap pekerjaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian secara administratif, tetapi juga pada kualitas hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Atas dugaan tersebut, diharapkan Dinas PUPR Kota Bengkulu dan konsultan pengawas CV. Tri D’Max untuk segera turun ke lapangan, melakukan pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut sebelum dilakukan proses serah terima. Hal itu dinilai penting agar anggaran negara sebesar Rp 298 juta lebih tidak terbuang percuma akibat kualitas pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak terkait, yakni Dinas PUPR Kota Bengkulu, Pelaksana CV. Ujung Tanjung, dan Konsultan Pengawas CV. Tri D’Max, untuk mendapatkan penjelasan dan tanggapan atas dugaan tersebut.
Redaksi media ini senantiasa membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi keberimbangan dalam pemberitaan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan hasil pantauan di lapangan dan keterangan warga, serta masih dalam tahap dugaan dan belum merupakan putusan hukum terhadap pihak mana pun.
Pewarta: Kaperwil Bengkulu



