Bengkulu,  InfoberitaNasional.com — Sebuah peristiwa kekerasan yang memicu keprihatinan publik terjadi di lokasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat di wilayah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pada Sabtu (2/5/2026). Insiden ini menimpa Security, seorang petugas di lokasi proyek, yang dipukuli secara bersama-sama oleh puluhan orang yang sebagian besar merupakan pekerja di lingkungan tersebut. Akibat perbuatan itu, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh dan cedera serius pada mata kiri yang mengganggu fungsi penglihatannya hingga saat ini.

Peristiwa bermula dari hal yang seolah sepele namun berujung pada keributan besar. Awalnya, seorang anggota tim bongkar muat yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminjam sepeda motor milik salah satu pekerja proyek untuk keperluan di luar lokasi. Kejadian ini terjadi karena kunci kendaraan milik pekerja tersebut ternyata dapat digunakan untuk menyalakan motor lain yang ada di lokasi. Setelah keperluan selesai, kendaraan dikembalikan dalam keadaan utuh. Namun, alih-alih selesai di sana, pemilik motor justru terbakar emosi dan memicu ketegangan yang meluas menjadi keributan antar warga dan pekerja.

Saat situasi sedang memanas, Security yang saat itu bertugas piket mendengar adanya keributan dan segera bergegas ke lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari pos pengamanan. Tanpa sempat mengetahui duduk persoalan atau menjelaskan maksud kedatangannya, korban justru langsung dituduh secara sepihak oleh pemilik kendaraan sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuduhan itu kemudian diikuti tindakan kekerasan, di mana sekitar 50 orang yang hadir di lokasi langsung mengeroyoknya secara membabi buta. Salah satu pelaku diketahui merupakan warga RT 09, tetangga korban sendiri.

Ketua RT 25 RW 07 Kelurahan Pekan Sabtu membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa awalnya perselisihan hanya melibatkan pemilik motor dan anggota serikat pekerja, namun karena suasana yang sudah emosional, kekerasan meluas hingga menimpa korban yang tidak bersalah. Terkait tanggung jawab pihak pelaksana pembangunan, ia menyarankan agar awak media berkoordinasi langsung dengan bagian humas kontraktor, mengingat dirinya tidak terlibat dalam urusan teknis maupun kelembagaan proyek.

Pihak manajemen pelaksana proyek (Red Aries) membenarkan adanya insiden kekerasan tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Pihaknya menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang dialami korban, namun menjelaskan bahwa penanganan perkara sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Polsek Selebar. Penanganan informasi juga telah dikoordinasikan bersama Babinsa, Babinkamtibmas dan Intel Polsek Selebar, guna menjamin akurasi dan kelancaran proses hukum. “Agar tidak terjadi kesalahan penyampaian fakta, keterangan rinci dapat diminta langsung kepada pihak kepolisian,” ungkap perwakilan pelaksana Pak Aries

Sementara itu, Security selaku korban menceritakan pengalaman pahitnya, di mana ia hanya menjalankan tugas sebagai petugas keamanan dan berusaha mendamaikan suasana, namun justru diperlakukan dengan kekerasan yang tidak manusiawi. Ia juga menegaskan bahwa lokasi kejadian sebenarnya berada di luar zona pengamanan proyek, dan pihaknya telah berulang kali mengingatkan agar kendaraan tidak diparkir di area yang tidak diawasi karena berpotensi menimbulkan masalah, namun peringatan tersebut tidak diindahkan.

Merasa sangat dirugikan dan tidak terima atas perlakuan tersebut, korban telah melaporkan kejadian ini secara resmi ke Polsek Selebar dengan membuat Laporan Polisi (LP). Dengan kondisi fisik yang masih kesakitan dan penglihatan yang terganggu, ia memohon kepada penegak hukum agar kasus ini ditindaklanjuti dengan serius, diusut tuntas, dan para pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih terus mendalami penyidikan, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan bukti guna mengungkap fakta sejelas-jelasnya. Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di lokasi pembangunan fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pembentukan karakter, namun justru diwarnai tindakan kekerasan yang merugikan orang tak bersalah. Masyarakat berharap penegakan hukum berjalan tegas dan transparan agar kejadian serupa tidak terulang serta kepercayaan publik terhadap pembangunan daerah tetap terjaga.

Penulis: Kaperwil Provinsi Bengkulu

Bengkulu Kab Lebong,  InfoberitaNasional.com – Terjadi praktik yang diduga merupakan pungutan liar (Pungli) di lingkungan pendidikan,kali ini menimpa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Lebong yang terletak di Kecamatan Bingin Kuning,Kabupaten Lebong,Provinsi Bengkulu. Pihak sekolah diduga memungut sejumlah uang dari para siswa dengan alasan untuk keperluan pengecatan gedung serta pembuatan dokumen kelulusan,yang dinilai memberatkan orang tua dan bertentangan dengan aturan pendidikan yang berlaku.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, pihak sekolah diduga memungut biaya sebesar Rp10.000 per siswa untuk keperluan pengecatan gedung.Pungutan ini dikenakan kepada seluruh siswa kelas 7 dan 8 yang berjumlah 233 orang.Jika dihitung secara keseluruhan,uang yang terkumpul dari pungutan tersebut mencapai, Rp,2.330.000.

Sementara itu,bagi siswa kelas 9 yang akan menyelesaikan pendidikannya,pihak sekolah diduga meminta sumbangan lebih besar lagi,yakni sebesar Rp120.000 per siswa. Uang tersebut dikatakan digunakan untuk keperluan pembuatan pas foto ijazah,foto Tes Kemampuan Akademik (TKA),serta foto bersama. Dengan jumlah siswa kelas 9 sebanyak 134 orang,total dana yang diterima dari pungutan ini diduga mencapai Rp16.080.000.

Hal yang menjadi sorotan adalah mekanisme pembayaran yang diduga memaksa.Berdasarkan keterangan salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya, pembayaran uang tersebut diwajibkan bagi seluruh siswa dan harus diserahkan secara tunai tanpa diberikan kesempatan untuk diangsur.Selain itu,pihak sekolah juga diduga tidak memberikan kwitansi atau bukti penerimaan resmi kepada para orang tua murid.

Para wali murid mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Pasalnya,sekolah negeri seharusnya sudah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya mencakup kebutuhan perawatan gedung dan administrasi sekolah.“Kami keberatan jika pengecatan sekolah dibebankan kepada siswa. Seharusnya kebutuhan itu sudah ditanggung oleh dana BOS.Kami juga bertanya-tanya,untuk apa dana tersebut digunakan selama ini?”ungkap salah satu wali murid.

Keresahan semakin bertambah karena proses pengambilan keputusan terkait pungutan tersebut diduga tidak sesuai prosedur,Dalam rapat yang diadakan pihak sekolah untuk menyampaikan kebijakan itu,Ketua Komite Sekolah diketahui tidak hadir.Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 5 Lebong,Mimil Zalena. Padahal,sesuai aturan, setiap permintaan sumbangan kepada wali murid haruslah atas kesepakatan bersama dengan komite sekolah dan bersifat sukarela, bukan kewajiban.

Menanggapi dugaan tersebut,tim awak media berusaha melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah.Namun saat dihubungi melalui pesan singkat dan telepon pada Selasa (28/4/2026),nomor wartawan justru diduga langsung diblokir.Usaha konfirmasi dilakukan kembali dengan mendatangi lokasi sekolah pada Rabu (29/4/2026), namun pihak sekolah menyebutkan bahwa Kepala Sekolah sedang menghadiri acara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.Upaya yang sama dilakukan kembali pada Kamis (30/4/2026),namun nomor wartawan masih tetap diblokir dan belum ada tanggapan resmi.

Barulah kemudian Tim awak media dapat berbicara dengan Wakil Kepala Sekolah,R.Rakhmat Kholik,Saat dikonfirmasi mengenai adanya pungutan tersebut,ia mengaku mengetahui hal itu dan menyebutkan bahwa hal itu telah disepakati bersama komite sekolah.“Sejauh pengetahuan saya,hal itu sudah melalui komite dan persetujuan bersama. Sumbangan itu digunakan untuk keperluan siswa, seperti pembuatan dokumen kelulusan yang mana sekolah tidak memiliki anggaran untuk hal tersebut,”ujarnya.

Pernyataan Wakil Kepala Sekolah ini pun dibantah oleh para wali murid. Mereka menegaskan bahwa pada saat rapat diadakan,Ketua Komite Sekolah tidak hadir sehingga kesepakatan bersama seperti yang diklaim dianggap diduga tidak benar.

Hingga berita ini diturunkan,kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat luas.Banyak pihak berharap agar instansi terkait segera menindaklanjuti masalah ini,mengingat kebijakan pemerintah pusat secara tegas melarang segala bentuk pungutan yang memberatkan masyarakat di satuan pendidikan negeri.Masyarakat berharap kejelasan mengenai penggunaan dana sekolah serta penegakan aturan agar hal serupa tidak terulang kembali.

Penulis: Kaperwil Provinsi Bengkulu,

Infoberitanasional.com desa air lanang .Curup selatan. Hari Selasa tgl 29 AFRIL 2026.jam 03.30 wib .telah di laku kan konfirmasi dari media impoberitaiternasional.ber sama dua awak media lain nya ada se orang warga yang bernama Iran bahwah pada tanggal 6 AFRIL 2026 .jam 11-50 wib

Curup selatan telah terjadi pembacokan di ruma nya yg di laku kan insial (in).yang mana pada waktu itu telah di laku kan penangkapan oleh polisian ( polres rejang Lebong)dan suda di laku kan menurut prosedur hukum.tapi yang jadi pertanyaan si korban ? .sebelum kejadian pada waktu insial in. Datang bersama Ayuk nya yang ber nama insial yu .datang ber sama korban tidak tau masala yang jelas / fitnah .yu mengata kan bawa Yani istri korban ini mengata kan.

anak yu ini suda memakan uang suami Yeni .sebesar 80 juta .tapi Yani mengata kan bawah dia tidak tau masala itu .coba tanya kan pada orang yg suda mengata kan nya.setela itu yu mengajak Yani pergi tapi Yani menolak ajak kan Ter sebut.kemudian datang la suami Yani bernama ber nama Iran baru pulang.kemudian anak Nya.

mendengar suara motor lari ke depan dan iran melihat inisal in. ada berdiri di depan pagar .lalu si korban mengatakan pada inisal in masuk .tapi in tidak ber bicara apa apa si in langsung membacok si Iran se banyak 2x .ke kemudian pelaku si in kabur .hingga saat ini suda di tangkap dan suda di jadi kan tersangka .oleh pihak ke polisian Kabu paten rejang lebong.yang jadi.

pertanyaan si korban sekarang kenapa si inisal yu .itu cuman sekedar di jadi kan saksi.padahal suda jelas jelas yang jadi penyebab sampai sampai suami Yani yang bernama Iran di bacok .karna si in ini tadi datang bersama yu .rekaman cctv yg jelas jelas ada .tapi sampai saat ini masala nya Masi belum jelas .dan belum ada titik

terang nya karna itu korban meminta agar maslah ini segera ti tidak lanjuti .karna yg jadi penyebab pertama si yu .tapi cuman di jadi kan se bagai saksi. Dan ada apa di balik kasus ini semua kata si korban .dan korban masi belum bisa terima .di karna kan si yu haya di jadi kan sebagai saksi .kata si korban ber nama Iran .dan korban meminta supaya masalah ini segera di tindak lanjuti.agar hukum di tegak kan se adil adil nya ungkap korban kepa awak media,

Pewarta : Sariyem Sumantri

Bengkulu,  Infoberitanasional.com – Dunia maya khususnya platform Facebook dan TikTok belakangan ini dihebohkan dengan terungkapnya dugaan skandal yang menyeret seorang pejabat berinisial TS. Berbagai tulisan, gambar, dan unggahan narasi yang membahas kasus ini tersebar dengan sangat cepat, menjadi perbincangan utama warganet hingga masuk dalam daftar topik terhangat di berbagai media sosial. Isu yang berkembang tak hanya soal hubungan asmara tersembunyi, namun juga mencakup dugaan kehamilan berulang, dugaan praktik aborsi, hingga janji pembayaran uang dalam jumlah fantastis yang memicu keributan besar.

Berdasarkan informasi yang beredar luas dan menjadi isi mayoritas unggahan di TikTok serta Facebook, oknum pejabat tersebut diduga menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita muda. Hubungan yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi ini dikabarkan berjalan cukup lama, dengan sejumlah pertemuan yang diduga kerap dilakukan di tempat-tempat tertutup. Isu semakin memanas ketika muncul kabar bahwa wanita tersebut mengalami kehamilan sebanyak dua kali, namun keduanya dikatakan tidak berlanjut.

Unggahan-unggahan viral di media sosial juga menyoroti dugaan adanya praktik aborsi berulang yang diduga terjadi. Bahkan banyak netizen yang membuat konten berupa tulisan, ilustrasi, hingga ringkasan kronologi peristiwa ini, membuat kasusnya semakin dikenal masyarakat luas dari berbagai kalangan usia dan daerah.

Tak hanya soal masalah pribadi, kasus ini juga diwarnai persoalan materi yang tak kalah sensasional. Disebutkan dalam banyak unggahan, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat hubungan tersebut, pejabat TS diduga berjanji memberikan uang ganti rugi atau kompensasi dalam jumlah fantastis mencapai ratusan juta rupiah. Namun janji tersebut dikabarkan tak pernah ditepati, sehingga memicu pertengkaran hebat yang berujung pada insiden pertemuan yang berlangsung ricuh dan heboh.

Momen keributan inilah yang kemudian diceritakan dan digambarkan dalam berbagai unggahan, membuat warganet semakin antusias membahasnya. Beragam komentar bermunculan di kolom diskusi, mulai dari kecaman terhadap pejabat yang dinilai menyalahgunakan jabatan dan moral, simpati terhadap wanita yang terlibat, hingga desakan agar ada tindakan nyata dari pimpinan daerah.

“Situasinya sempat kacau dan tak terkendali, semua bermula dari janji duit yang tak kunjung dibayar. Pejabat macam ini harus ditindak tegas, jangan sampai merasa kebal hukum,” tulis salah satu akun dalam unggahannya, yang mendapat respon dan persetujuan dari puluhan ribu pengguna lain.

Seiring memanasnya isu di ruang publik, suara desakan kepada Gubernur Bengkulu pun menguat di linimasa. Ribuan warganet dari berbagai lapisan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui kolom komentar, pesan langsung, hingga tagar khusus yang dibuat. Mereka menilai sebagai abdi negara dan pemegang amanah, pejabat wajib menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku. Perbuatan yang diduga dilakukan TS dinilai telah mencoreng nama baik pemerintahan, melanggar norma agama dan kesusilaan, serta menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

“Kami minta Gubernur bertindak tegas, jangan ragu dan jangan bertele-tele. Jangan ada perlindungan khusus hanya karena jabatan. Jika terbukti bersalah, jatuhkan sanksi seberat-beratnya, mulai dari mutasi, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan. Jika perbuatannya masuk tindak pidana, serahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku,” tegas salah satu akun dalam unggahannya yang dibagikan ulang ribuan kali.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan skandal ini masih terus menjadi topik hangat di linimasa Facebook dan beranda TikTok. Banyak warganet yang terus mendesak agar kasus ini diselidiki secara terbuka dan transparan, sementara sebagian lainnya menunggu tanggapan resmi serta langkah nyata yang akan diambil oleh Gubernur Bengkulu selaku pimpinan tertinggi di daerah.

Pewarta : Kaperwil Bengkulu,