6.9 C
New York
Minggu, April 5, 2026

Buy now

spot_img
Beranda blog Halaman 89

Diduga Nomor Tersebut Telah Menghina Profesi Wartawan,

0

INFOBERITANASIONAL.COM-Makassar. Seseorang di Makassar dengan Nomor Ponsel 08884644976  diduga telah menghina profesi wartawan, bahkan menghalangi tugas jurnalistik melalui chat via whastaap. (03/01/2025).

Chat tersebut juga memperlihatkan kesombongan Pemuda bahwa profesi wartawan jika sudah diberi uang maka beritanya akan segera di hapus.

” Begitu ji wartawan, kalau dikasi uang pasti langsung na hapus” ucapnya.

Tak sampai disitu ia bahkan melontarkan ancaman terhadap oknum wartawan tersebut.

” jangankan Wartawan, Hubungannya saja orang bisa saya hancurkan ” ucap OTK tersebut.

Nomor tersebut telah melanggar UU ITE. terkait kasus penghinaan profesi wartawan dan juga menghalangi tugas jurnalistik, Korban akan segera melaporkan di polda sulsel.

Red

AWALI TAHUN BARU 2025 TUAKA PENGAWASAN MA LAKUKAN PEMBINAAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG*

0

INFOBERITANASIONAL.CKM-Jakarta – Mengawali Tahun Baru 2025, di hari pertama masuk kerja, Kamis 2 Januari 2025, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum melakukan Pembinaan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung, bertempat di lantai 2 gedung tower Mahkamah Agung.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Kepaniteraan Mahkamah Agung  dinilai perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan yang berada di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pada kesempatan tersebut Tuaka Pengawasan menyampaikan integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.

Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya, kata Tuaka Was.

Dwiarso mengatakan, integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Pria kelahiran Madiun ini  menambahkan, integritas sebagai komitmen dalam Pakta Integritas, di atur dalam Pasal 1 angka 1 Permen PANRB 49 Tahun 2011, yang mengatakan, bahwa dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Acara Pembinaan yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas ini bertujuan;

– Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

– Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel

– Mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, UUD 1945, dan Pancasila.

Sementara itu Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan, Ketua Mahkamah Agung selalu menghimbau agar seluruh pejabat dan aparatur peradilan senantiasa menjaga integritas, baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Kepaniteraan, Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H. dalam laporannya menyampaikan, seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung yang berjumlah 740 orang yang terdiri dari 254 orang Hakim dan 486 orang Aparatur, menandatangani Pakta Integritas yang merupakan ikrar janji terhadap diri sendiri serta implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan untuk berkomitmen tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid oleh seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan dengan rincian sejumlah 150 peserta hadir secara langsung yang terdiri dari 75 orang Hakim dan 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian selebihnya mengikuti kegiatan ini secara online melalui zoom meeting.
( Reporter Eko Wisanto )

Red

*LSM Geram Banten Indonesia, Temukan Dugaan Penyimpangan Anggaran Pemberdayaan Ternak Kambing Dan Bebek Peking Di Desa Tengkurak*

0

INFOBERITANASIONAL.COM-KABUPATEN SERANG – – Dugaan penyimpangan Anggaran dana desa tahun 2023 – 2024 untuk pemberdayaan kambing dan ketahanan pangan unggas di desa Tengkurak kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang Banten memasuki babak baru, Saat Tim investigasi LSM Geram Banten Indonesia Sufyani prabu Menduga Adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk pemberdayaan ternak kambing dan ketahanan pangan Ternak unggas di Desa Tengkurak kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang, Jumat 03 Januari 2025

Sufyani prabu menjelaskan, Desa Tengkurak pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat, Termasuk bantuan ternak kambing sebesar ( Rp 125.850.000 ) dan pada tahun 2024 untuk Ketahanan pangan Ternak unggas sebesar ( 134.924.000 ) Tapi dalam pengelolaan pemberdayaan tersebut diduga dikelola oleh pihak desa Tengkurak Dan Tidak untuk masyarakat penerima manfaat KPM

Saat Sufyani prabu mendatangi lokasi dan menayankan ke salah satu ketua (BPD) desa Tengkurak beliau mengatakan, Emang benar untuk pemberdayaan kambing tahun 2023 itu ada sekitar 30 ekor kambing dan yang mengelola semua itu adalah pihak desa Tengkurak/ kepala desa, dan tahun 2024 untuk ketahanan pangan ada sekitar 5000 ekor bebek Peking juga yang mengelola pihak desa Tengkurak, ujar ketua (BPD) tersebut.

Lalu Sufyani prabu mendatangi kediaman carik/sekdes Tengkurak dan menanyakan apa benar program dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan yang mengelola pihak desa Tengkurak, Menurut sekdes Tengkurak. Sudah lah saya tidak mau ngomong apa-apa, apalagi bapak-bapak sudah ngobrol dengan (BPD) itu sudah cukup, terang sekdes Tengkurak

Sufyani prabu Selaku LSM Geram Banten Indonesia, Sangat menyayangkan sikap dari pemerintah desa Tengkurak/kepala desa yang mengelola sendiri anggaran pemberdayaan dan ketahanan pangan/ Ternak Kambing dan unggas, seharusnya menurut sufyani prabu program pemberdayaan masyarakat harus diberikan ke penerima manfaat KPM, bukan di kelola sendiri, kalau di kelola sendiri diduga kades Tengkurak memperkaya diri sendiri tidak mementingkan masyarakat desa Tengkurak, ujar sufyani prabu

Dalam waktu dekat kami LSM Geram Banten Indonesia, akan menindaklanjuti temuan tersebut dan melayangkan surat kepada inspektorat kabupaten serang serta ke dinas-dinas terkait Agar segera diproses hukum, ujar sufyani prabu

Red

Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

0

INFOBERITANASIONAL.COM-Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

BPK juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Selain itu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan pers tertulisnya.

Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga memaparkan kiprah BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal pada berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Sedangkan dalam rangka memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, BPK minta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032 di mana proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.

Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun tampak hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya.

Red

Dugaan Korupsi Dana Desa Koper: LSM GEMPUR Temukan Anggaran Fiktif dan Penyimpangan Jutaan Rupiah

0

INFOBERITANASIONAL.COM-Kabupaten Tangerang – Dugaan penyelewengan Dana Desa Koper tahun 2022 memasuki babak baru. LSM GEMPUR DPD Provinsi Banten, melalui Kepala Bidang Investigasi Fachri Huzzer, mengungkap temuan dugaan anggaran fiktif dan penyimpangan dalam penyaluran bantuan kepada kelompok penerima manfaat.

Fachri menjelaskan, Desa Koper pada tahun 2022 mengalokasikan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat, termasuk bantuan peternakan ayam pedaging (Rp. 48.000.000), bebek petelur (Rp. 23.595.000), pertanian jahe merah (Rp. 15.000.000), dan perikanan budidaya ikan gurame (Rp. 31.800.000) serta lele (Rp. 36.000.000). Namun, dalam realisasinya, terindikasi terjadi penyimpangan.

Berdasarkan keterangan beberapa kelompok penerima manfaat, anggaran yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Kelompok penerima manfaat bantuan peternakan ayam pedaging, yang seharusnya menerima Rp. 48.000.000, hanya mendapatkan Rp. 16.000.000 dalam bentuk uang tunai untuk membeli bibit ayam. Demikian pula, kelompok penerima manfaat bantuan peternakan bebek petelur, yang seharusnya menerima Rp. 23.595.000, hanya mendapatkan Rp. 11.700.000.

Lebih lanjut, Fachri mengungkapkan bahwa bantuan pertanian jahe merah senilai Rp. 15.000.000 diduga dibagikan kepada staf Desa Koper, sementara bantuan perikanan budidaya ikan gurame sebesar Rp. 31.800.000 dikelola sendiri oleh Kepala Desa.Kemudian bantuan perikanan budidaya ikan lele Rp.36.000.000 bahkan diduga fiktif karena realisasi fisiknya tidak ditemukan. Selain itu Fachri juga mempertanyakan Realisasi Penyediaan Sarana dan prasarana tanggap bencana Rp. 50.000.000 Tahun 2024.

“Perbuatan ini bisa mengarah pada tindak pidana korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001,” tegas Fachri. Ancaman pidana menanti bagi siapa pun yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara.

LSM GEMPUR mendesak agar dilakukan pengawasan yang ketat terkait penggunaan Dana Desa agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara berkelanjutan. Dana Desa yang seharusnya dapat membantu perekonomian desa, dalam praktiknya justru menjadi pemborosan anggaran karena cenderung tidak berkembang.

LSM GEMPUR akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait dugaan korupsi Dana Desa Koper tahun 2022. Hasil investigasi akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum. (Red)

Seolah Tak Dukung Program Presiden, PU BMPR Bojonegoro Dinilai Jegal Bisnis Pengelolaan Lahan CV. Lisa

0

INFOBERITANASIONAL.COM-Bojonegoro, – Meski gugatan Cv. Lisa dengan lima media sudah dicabut, lantaran pihak tergugat diduga tidak dapat menunjukkan legal standing.

Bahkan dalam persidangan, orang yang mengaku perwakilan dari infokitanews atau slah satu media tergugat pada saat dipersidangan dengan jelas mengakui tidak punya kartu pers serta tidak mempunyai surat tugas.

Namun memanasnya persoalan beberapa pekan terakhir ini tampaknya sudah membuat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BMPR) Kabupaten Bojonegoro gusar.

Hal itu terlihat jelas dari perbedaan isi dua surat yang sudah diterbitkan pada tahun 2022 silam dan 2024 dengan ditandatangani Retno Wulandari selaku Kepala dinas PU BMPR Bojonegoro.

Sebelumnya, ditahun 2022 dengan jelas surat yang diterbitkan Dinas PU BMPR Bojonegoro menyatakan, bahwa mengacuh pada aturan BPN dan perda kabupaten Bojonegoro tahun 2021, lahan warga di Dusun Kentong, Desa Sumberejo, Kecamatan Terucuk merupakan lahan sawah dilindungi (LSD).

Namun pasca memanasnya proses gugatan CV. Lisa dengan lima media di meja hijau tersebut, justru surat yang dikeluarkan Dinas PU BMPR Bojonegoro pada tahun 2024 sangat berbeda.

Bahkan anehnya lagi, dalam surat tersebut tidak lagi menyantumkan lahan itu sebagai LSD seperti yang dimaksud sebelumnya, dan isi surat cenderung mengintervensi pihak CV. Lillahi Samwati Wal’ardi (Lisa).

“Yang mana dalam surat itu ada poin yang menegaskan jika, pihak CV. Lisa tidak mengindahkan surat tersebut selama batas yang ditentukan, pihak PU BMPR Bojonegoro akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ini terkesan mengancam.” Tandas sumber.

Sementara menyikapi permasalahan itu Retno Wulandari selaku Kadin PU BMPR Bojonegoro saat disinggung terkait isi surat tersebut, enggan menjelaskan.

“Maaf, Surat itu tertujunya berbeda ya.” Cetusnya.

Padahal sudah sangat jelas, jika pemberitaan yang sudah dipublikasikan oleh lima media tersebut dinilai masyarakat menghalangi program swasembada pangan yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Bahkan beberapa masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya pada saat itu mengatakan, pemberitaan yang sudah dipublikasikan lima media tersebut terkesan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Karena masyarakat atau petani setempat sangat mendukung aktivitas yang dilakukan CV. Lisa tersebut, sebab hal itu bertujuan untuk pengolahan lahan kering menjadi lahan produktif.

“Dan hasilnya semua itu sudah mempermudah petani untuk tanam dan juga dapat menghasilkan panen yang memuaskan,” ungkap beberapa sumber masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya, kuasa hukum dari CV Lisa Hamim, juga sudah menegaskan bahwa aktivitas tersebut mempunyai izin lengkap sesuai usaha yaitu jasa pengolahan lahan kering menjadi lahan produktif untuk persiapan petani tanam.

“Tentunya aktivitas tersebut juga guna mendukung program pemerintah Cetak Sawah Rakyat (CSR) dalam rangka swasembada pangan, yang merupakan program dari Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Hamim kuasa hukum Cv. Lisa.

Hamim menjelaskan, CV Lisa selaku kuasa yang dipercaya oleh pemilik lahan untuk melakukan pengolahan lahan kering menjadi lahan produktif yaitu kawasan pertanian.

Terkait penjualan tanah urug yang dilakukan claienya tersebut juga memiliki ijin jual dan CV Lisa merupakan wajib pajak yang sangat disiplin dalam pembayaran pajak.

Red

Mewujudkan Generasi Muda Yang Inovatif, Satgas Yonif 131/BRS Ajak Anak – Anak Belajar di Perbatasan Papua.

0

INFOBERITANASIONAL.COM-[ KEEROM ] – Pendidikan merupakan hal pokok yang wajib didapatkan bagi seluruh generasi penerus tanpa terkecuali, termasuk daerah wilayah Papua. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara dalam mencetak generasi muda yang inovatif, Satgas Yonif 131/BRS membantu ajarkan membaca dan menulis kepada siswa SD dengan membuka kelas belajar di Pos Satgas Kampung Yetti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, *Kamis (02/01/2025).*

Dalam keterangan tertulis Danpos Yetti Sertu Samuel Sihite mengatakan melalui kegiatan ini, dapat memberikan semangat dan motivasi tinggi anak – anak  untuk terus belajar lebih rajin lagi dalam mengejar cita-citanya.

“Kami berharap, dengan apa yang kami lakukan ini dapat membantu meningkatkan semangat belajar bagi anak-anak sehingga dapat mendorong kemajuan pola berfikir, sikap dan prilaku yang mengarahkannya kepada cita-cita positifnya demi kejayaan Bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang,” ucap Danpos.

Terlihat kebahagian Owen (8 thn) salah seorang anak yang turut belajar di Pos Yetti merasa senang. Keceriaan hadir dan semangat kembali terlihat dari curahan mata dan tawa anak – anak Papua. “Kita senang belajar bersama bapak TNI, ” ujarnya.

*Bersama Braja Sakti Membangun Negeri*

Autentikasi : Pen Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131 Braja Sakti

Red

Pelayanan BPKAD Kota Bengkulu Dikeluhkan Oleh Sejumlah Kontraktor

0

INFOBERITANASIONAL.COM-Bengkulu-Sejumlah kontraktor pelaksana dan pengawas proyek tahun anggaran 2024, dari pagi hari sudah mengantri di kantor BPKAD kota Bengkulu.Selasa 31-12-2024 .

Sejumlah kontraktor dan pengawasan tersebut menunggu kelengkapan administrasi surat perintah pencairan dana (SP2D) tapi sangat di sayangkan diduga pihak BPKAD hanya mengeluarkan SP2D untuk beberapa perusahaan saja.

Salah seorang kontraktor pelaksana inisial (H) menerangkan “kami sejak tadi pagi hingga sore hari sudah di kantor BPKAD kota Bengkulu tapi belum juga mendapatkan titik terang kapan SP2D di terbitkan, ada apa dengan BPKAD kota Bengkulu sedangkan SPD dan SPM sudah di terbitkan, keluhannya.

Ditambahkan nya lagi “harusnya pihak BPKAD kota Bengkulu menerangkan apa kendala sebenarnya, kas kosong atau defisit anggaran, terangnya 31-12-2024.

Sisi lain, “menurut keterangan dari beberapa pihak kontraktor pelaksana, kepala dinas dan PPTK dinas yang terkait sebelumnya mengatakan bahwasanya anggaran sudah ada, makanya berani menerbitkan SPM.

Pantauan media metro update “Sejumlah kontraktor dan pengawasan Dikantor BPKAD sempat bersitegang dengan beberapa pegawai BPKAD.

Sejumlah kontraktor diduga merasa dirugikan oleh pihak BPKAD kota Bengkulu, yang diduga mempersulit dan tidak transparan, hal itu terlihat dari video sejumlah kontraktor yang merasa kesal.

Sementara itu Metro update mencoba konfirmasi ke beberapa pegawai “mereka menyampaikan, tanyakan saja dengan pihak yang berkompeten, 31-12-2024.

Tidak sampai disitu awak media mencoba konfirmasi kepada bidang yang terkait, tapi sayang nya hampir semua ruangan sudah terkunci, dihubungi melalui pesan WhatsApp pihak yang berkompeten diluar jangkauan.

Melihat tidak ada kejelasan dari BPKAD, sejumlah kontraktor dan pengawas kegiatan proyek merasa kecewa dan membubarkan diri sekitar pukul 5 sore wib dari kantor BPKAD kota Bengkulu 31-12-2024.

Hingga berita ini di terbitkan, belum dapat di konfirmasi pihak BPKAD kota Bengkulu untuk di mintai keterangan, terkait SP2D yang belum diterbitkan. (Ba).

Red

How to Think and Act in the Plummeting Stock Market

0

Newspaper WordPress Theme
Happy girl opening her present
Newspaper WordPress Theme
Looking to the future with optimism
Newspaper WordPress Theme
People out on the streets again

The Real Economy Has Never Been Tested by a Pandemic

0

Newspaper WordPress Theme
Happy girl opening her present
Newspaper WordPress Theme
Looking to the future with optimism
Newspaper WordPress Theme
People out on the streets again