Infoberitanasional.com-Bengkulu utara– Pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pekerjaan infrastruktur yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Utara ini diduga menyalahi aturan teknis dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan pantauan di lokasi proyek, pekerjaan pengaspalan tetap dipaksakan berlangsung meski kondisi cuaca sedang turun hujan. Material aspal panas (hotmix) tampak dituangkan langsung dari bak truk ke permukaan jalan yang basah dan tergenang air.

Selain masalah cuaca, proses pengerjaan di lapangan juga dinilai tidak memenuhi standar teknis konstruksi jalan. Para pekerja terlihat hanya menghamparkan dan meratakan material aspal secara manual menggunakan sekopl,di area pekerjaan tersebut.
Secara teknis, penghamparan aspal di atas permukaan jalan yang basah serta tanpa proses pemadatan menggunakan mesin berisiko tinggi membuat aspal gagal merekat sempurna. Akibatnya, lapisan aspal akan mudah mengelupas, berlubang, dan rusak dalam waktu singkat.
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga mengenai rendahnya mutu bangunan dan potensi kerugian keuangan negara. Apabila terbukti terjadi pengurangan volume, spesifikasi material, maupun penyimpangan dari kontrak yang merugikan negara, praktik tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 terkait perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, serta Pasal 7 mengenai perbuatan curang dalam pekerjaan pemborongan bangunan.
Masyarakat setempat mendesak pihak Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta konsultan pengawas, untuk segera turun ke lapangan mengevaluasi dan memberikan teguran tegas kepada pihak kontraktor pelaksana. Masyarakat juga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) turut melakukan pemantauan terhadap kualitas proyek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana dan pejabat terkait di Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Utara guna meminta konfirmasi serta hak jawab resmi atas pelaksanaan proyek tersebut.
Pewarta Erwan Damsir Kabiro Kabupaten Bengkulu utara



