Infoberitanasional.com-KEPAHIANG – Kondisi jembatan penghubung antarprovinsi yang melintasi Sungai Air Selimang, yang menghubungkan Desa Sungai Jernih, Kabupaten Kepahiang (Provinsi Bengkulu) dengan Desa Muara Pinang/Ruang Kirai, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang (Provinsi Sumatera Selatan), kini berada dalam kondisi memprihatinkan.
Kepala Desa setempat, Nopriansyah Pinton, bersama tokoh masyarakat menyampaikan harapan besar agar pemerintah segera turun tangan memperbaiki infrastruktur vital tersebut. Kekhawatiran warga semakin meningkat mengingat tingginya intensitas curah hujan belakangan ini yang berpotensi memperparah kerusakan struktur jembatan.
Mirisnya, kerusakan pada jembatan terpanjang di kawasan perbatasan tersebut tidak hanya terjadi pada bagian lantai kayu atau badan jembatan saja. Kondisi pangkal dan tiang penyangga jembatan dilaporkan sudah mulai retak dan terkikis akibat tergerus arus sungai serta tingginya debit air saat hujan deras mengguyur.
“Bukan cuma badan jembatan saja yang minta segera diperbaiki, tetapi kondisi tiang jembatan juga sudah retak-retak akibat tingginya curah hujan sekarang,” ungkap pihak desa menyoroti kondisi darurat di lokasi.
Desak Sinergi Pemda, Dinas PUPR, dan DPRD Lintas Wilayah
Mengingat status jembatan ini berada tepat di garis perbatasan dua kabupaten dan dua provinsi, masyarakat mendesak adanya langkah kolaboratif lintas wilayah. Warga berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang, bersama Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan, segera turun ke lokasi untuk melakukan kajian teknis serta penanganan darurat.
Selain pihak eksekutif, masyarakat juga mengetuk pintu hati para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kepahiang dan DPRD Kabupaten Empat Lawang (khususnya Komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur) agar mendorong penganggaran dan mengawal koordinasi antar-pemerintah daerah.
Secara regulasi, pembagian wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Apabila ruas penghubung tersebut berstatus jalan desa atau kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten masing-masing.
(Pasal 16). Namun, karena fungsinya menghubungkan dua provinsi dan bersifat strategis bagi konektivitas regional, penanganannya dapat disinergikan melalui kewenangan Pemerintah Provinsi (Pasal 15) maupun dukungan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) apabila pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.
Jembatan perbatasan ini merupakan urat nadi utama bagi mobilitas warga di kedua kabupaten untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun akses sosial sehari-hari. Masyarakat Desa Sungai Jernih dan desa tetangga di wilayah Ulu Musi sangat mengharapkan perhatian serius serta duduk bersama antara Bupati Kepahiang, Bupati Empat Lawang, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Sumatera Selatan untuk segera merealisasikan perbaikan permanen.
Warga berharap perbaikan dapat segera dieksekusi sebelum kerusakan semakin parah dan memutus total akses penghubung antarwilayah tersebut, sekaligus demi menjamin keselamatan para pengguna jalan yang melintas setiap hari.
Pewarta Herianto wartawan provinsi sumsel



