infoberitanasional.com~Kepahiang-Bengkulu.Desa talang batan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu”
(Selasa 09/09 / / 2025)                     12,00wib.

Silaturahmi Media di kediaman kepala desa talang batan (Ali imron) adalah kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan sinergi antara pihak media dengan pemerintah desa.talang batan

Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari media,,Info ombb siber indonesia (SANDES),Tiffikor investigasi (Pebi), dan segenap kawan-Kawan, yang dilaksanakan untuk membangun komunikasi yang lebih baik, dan memperkuat kerja sama antara keduanya,serta program kedepannya  lebih maju di wilayah ,khusus nya wilayah desa talang batan,Kabupaten Kepahiang.

Tujuan Silaturahmi segenap  Media online
Menjalin hubungan baik dan kerja sama yang kuat antara media dan pemerintah desa untuk mencapai tujuan bersama

Kepala Desa(ali Imron)Menyampaikan kesempatan bagi media untuk mendapatkan informasi langsung dari pemerintah desa,serta sebaliknya Juga Meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif antara kedua belah pihak.

Ia mengatakan siap Membangun rasa saling percaya dan pemahaman yang lebih baik antara media dan aparat desa ,”agar bisa lebih kondusif”Pungkasnya

Segenap tim Media berkunjung di balai desa talang batan kediaman kepala desa  untuk berdiskusi dan bersilaturahmi.di balai desa talang batan

Sesi diskusi atau dialog yang membahas isu-isu terkait desa dan peran media dalam menginformasikan perkembangan desa kepada  ali Imron menampakan berapa etem bangunan yang sudah di laksanakan keja tahun 2025

Acara yang juga bisa menjadi ajang membangun relasi personal yang baik antar individu di kedua institusi.di ujar kepala desa,,(Red)

Infoberitanasional.com-Pontianak, Kalimantan Barat – 8 September 2025 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) “Petra” pada Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2019.

Dua tersangka yang ditahan yakni HN, selaku Seksi Pelaksana pembangunan, dan RG, selaku Koordinator Tenaga Teknis pembangunan Gereja GKE Petra Sintang. Penahanan dilakukan pada Senin (8/9/2025) sekitar pukul 17.00 WIB setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan.

“Asas kecukupan bukti sudah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta alat bukti lainnya, penyidik menemukan dugaan kuat keterlibatan tersangka dalam penyimpangan dana hibah yang merugikan keuangan negara,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju, SH., MH., dalam keterangan persnya.

TA 2017: Pemkab Sintang menyalurkan dana hibah Rp5 miliar untuk pembangunan Gereja GKE Petra Sintang. Namun, proyek yang dikerjakan HN dan RG tidak sesuai dengan NPHD/RAB. Audit Politeknik Negeri Pontianak bersama Tim Auditor Kejati Kalbar menemukan kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp748,9 juta.

TA 2019: Pemkab Sintang kembali menyalurkan dana hibah sebesar Rp3 miliar. Namun, HN selaku pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Faktanya, pembangunan gereja telah rampung pada 2018 dan tidak ada pekerjaan baru di tahun 2019. Akibatnya, negara mengalami kerugian penuh sebesar Rp3 miliar.

Total kerugian negara akibat penyimpangan dana hibah ini mencapai Rp3,7 miliar.

HN ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalbar Nomor: Print-01/O.1/Fd.1/03/2024 tertanggal 27 Maret 2024.

RG ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Kalbar Nomor: Print-10/O.1/Fd.1/09/2025 tertanggal 8 September 2025.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1-3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Guna kelancaran penyidikan dan mencegah risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatan, HN dan RG ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak selama 20 hari, mulai 8 hingga 28 September 2025.

“Khusus untuk TA 2019, penyidikan masih terus didalami dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain,” tegas Aspidsus Kejati Kalbar.

Kepala Kejati Kalbar, Ahelya Abustam, SH., MH., melalui Kasi Penkum I Wayan Gedin Arianta, SH., MH., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami mengimbau seluruh pihak mendukung proses hukum ini dengan memberikan informasi yang relevan serta tidak menyebarkan kabar spekulatif. Kejati Kalbar akan secara berkala menyampaikan perkembangan kasus ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik di Kalimantan Barat karena menyangkut penggunaan dana hibah pemerintah untuk pembangunan rumah ibadah, yang semestinya dikelola secara transparan dan tepat sasaran.

Jn//98

Infoberitanasional.com-Melawi, Kalimantan Barat, 8 September 2025 –Aktivitas galian C berupa kuari di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menuai sorotan publik. Lokasi tambang yang disebut-sebut dikelola oleh Kepala Desa Batu Nanta itu diduga beroperasi tanpa izin resmi dan material hasil galian dipergunakan untuk kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Informasi tersebut diperoleh awak media dari laporan masyarakat setempat. Menindaklanjuti kabar itu, pada Senin (8/9/2025) awak media mencoba menghubungi langsung Kepala Desa Batu Nanta melalui pesan WhatsApp untuk melakukan klarifikasi.

Menjawab pertanyaan, sang kades membantah galian itu diperuntukkan bagi kebutuhan perusahaan sawit. Ia menegaskan material kuari hanya diambil untuk kebutuhan pembangunan rumah ibadah.

Itu ada saya ambil kemarin untuk nimbun gereja. Kalau untuk nyuplai ke perusahaan, belum ada, Pak,” ujar Kepala Desa Batu Nanta dalam pesannya.

Namun, keterangan itu berbeda dengan informasi yang dihimpun dari warga. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa aktivitas galian sudah berlangsung lama dan tidak semata-mata untuk kebutuhan gereja.

Kalau untuk timbunan gereja hanya sedikit. Aktivitas pengambilan itu sudah bertahun-tahun, kadang jalan, kadang berhenti. Kalau dilihat dari luas galian, mustahil hanya untuk menimbun gereja. Lagi pula gereja sampai sekarang belum ditimbun,” ungkapnya.

Narasumber tersebut juga menyinggung soal lahan kebun milik kepala desa yang berada di kawasan hutan yang selama ini dijaga masyarakat. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan persoalan hukum sekaligus merusak kawasan hutan adat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkait dugaan izin kuari di Desa Batu Nanta. Aktivitas galian C sendiri diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan adanya izin usaha pertambangan dari pemerintah.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik galian ilegal di Kalimantan Barat yang kerap kali dikaitkan dengan kepentingan bisnis perkebunan. Warga berharap aparat terkait segera turun tangan melakukan penertiban sekaligus memastikan perlindungan terhadap kawasan hutan adat yang masih dijaga masyarakat.

(A. Anton)

Infoberitanasional.com-Depok – Perisai Hukum Masyarakat Indonesia (PHMI) menyebut agar seluruh pihak mengusut Belanja Hibah Kecamatan Pancoran Mas Sebesar 3,6 Miliar karena diduga kuat terindikasi korupsi.

Hal itu disampaikan langsung olehHermanto, S.Pd.K., S.H., CPS., CLS., CNS., CHL selaku Ketua Umum PHMI pada para awak media dalam keterangan resminya, (08/09/25).

Hermanto menjelaskan bahwa Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok melakukan pengeluaran anggaran terhadap  Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Pada Tahun 2023 Sebesar Rp.3.608.825.000. (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hermanto menilai untuk setingkat kecamatan anggaran Belanja Hibah Terhadap Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sangatlah tidak wajar.

Mengingat Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Hanya Terdiri dari : 6 Kelurahan, 25 Rukun Warga (RW); dan 222 Rukun Tetangga (RT).

Menyikapi hal tersebut, PHMI telah mengirimkan surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi dan telah diterima oleh pihak kecamatan Pancoran Mas pada tanggal 23 Juli 2025.

Namun kecamatan Pancoran Mas baru membalas surat PHMI pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan Nomor surat 900/0924-sekret, surat tersebut ditandatangani langsung oleh Zikri Dwi Darmawan SKM selaku Camat Pancoran Mas.

Dalam surat balasannya dijabarkan pencairan sebanyak 2 Tahap yaitu :
1) Tahap 1 terhadap 77 Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pancoran Mas
2) Tahap 2 terhadap 64 Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pancoran Mas

Ketum PHMI menyebut penjabaran tersebut “TIDAK LOGIKA” Karena TIDAK SEBANDING dengan :

1) Jumlah Lembaga yang terdaftar di Kesbangpol yang berdomisili di Kecamatan Pancoran Mas.
Benarkah mencapai 77 Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia berdomisili di Kecamatan Pancoran Mas ?

2) Jumlah Kelurahan yang Hanya 6 Kelurahan berarti dalam satu kelurahan ada sekitar 13 (Tiga belas) lebih lembaga kemasyarakatan yang berbadan hukum berada di wilayah Kecamatan Pancoran Mas.

Namun anehnyan Kata Hermanto, dalam surat balasan dari Kecamatan Pancoran Mas, dijabarkan mengenai Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersfiat Niralaba. Hal ini tidak sesuai dengan permohonan klarfikasi yang diajukan PHMI.

Karena yang dipertanyakan PHMI yaitu terkait Hibah Kepada Badan, Lembaga, Ormas Berbadan Hukum bukan Badan dan Lembaga yang bersfiat Niralaba sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap Pemerintah Kota Depok Tahun 2023 dengan Nomor 28.A/LHP/XVIII.BDG/05/2024.

Atas Kejanggalan – kejanggalan tersebut PHMI mendesak Lembaga Penegak Hukum dan seluruh pihak terkait agar segera mengusut tuntas Belanja Hibah Kecamatan Pancoran Mas Sebesar 3,6 Miliar tersebut.

Terhadap hal itu PHMI juga telah meminta Inspektorat Daerah Kota Depok untuk menindaklanjuti terhadap akuntabilitas realisasi Belanja Hibah tersebut.

PHMI telah mengirimkan surat Permohonan Tindak Lanjut kepada Inspektorat Daerah Kota Depok pada tanggal 01 Septeber 2025. Namun hingga hari ini (08/9/25) belum ada tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kota Depok.

PHMI menyebut jika Inspektorat Daerah Kota Depok tidak menanggapi permohonan tindak lanjut tersebut, maka patut diduga telah terjadi persekongkolan upaya melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Maka PHMI akan mengambil langkah-langkah hukum hingga, Belanja Hibah Kecamatan Pancoran Mas Sebesar 3,6 Miliar diusut tuntas, dan segala Indikasi Korupsi ditindak tegas, pungkas Hermanto.

Infoberitanasional.com-Sanggau, Kalimantan Barat – 8 September 2025 Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak di aliran Sungai Kapuas, tepatnya di Desa Biang dan Desa Semerangkai, Kabupaten Sanggau,  Sejumlah lanting-lanting tambang ilegal bebas beroperasi, meski sesekali berhenti ketika tersorot pemberitaan, lalu kembali berjalan beberapa hari kemudian.

Dari informasi lapangan yang dihimpun,(7/9). lanting-lanting tersebut diduga kuat milik AP, salah satu penampung emas terbesar di Kota Sanggau. Ia disebut-sebut bekerja sama dengan AG, pemasok BBM subsidi jenis solar , yang menjadi urat nadi operasi tambang ilegal tersebut. Keduanya bahkan disebut warga kebal hukum, sebab sudah kordinasi dan memberikan upeti pada oknum oknum APH. Sementara aparat penegak hukum (APH) setempat, khususnya Polres Sanggau, dinilai tak berkutik.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya oknum aparat yang justru membekingi eksploitasi ilegal tersebut. Publik menilai, seolah para pelaku PETI dan mafia BBM ini sudah menjadi “ternak peliharaan” yang dibiarkan tumbuh subur meski jelas merusak lingkungan dan melanggar hukum.

IW, warga bantaran Kapuas, saat diminta keterangan awak media mengaku kecewa berat melihat kondisi sungai yang kian tercemar.

Untuk pelihara ikan nila saja saya tidak berani, percuma. Ikan alami pun sekarang sulit hidup. Dulu sebelum ada PETI, ikan baung, jelawat, patin banyak. Sekarang anak baung pun susah didapat,” ujarnya dengan nada kesal.

Senada, Ed, nelayan sungai, mengaku kini hampir mustahil mencari ikan dengan menjala.

Seharian menjala dan mukat tidak ada hasil. Percuma saja, semua sudah rusak,” katanya dengan nada kesal.

Seorang warga lain bahkan menyindir keras aparat yang dianggap berpura-pura tidak tahu:

Sudah jelas di depan mata, semua orang Sanggau tahu siapa AP dan AG Masa APH tidak tahu?

Aktivitas PETI ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga pelanggaran hukum berat:

Pasal 158 UU Minerba No. 3/2020: Penambangan tanpa izin dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Pasal 55 UU Migas No. 22/2001 (jo. UU Cipta Kerja): Penyalahgunaan BBM subsidi dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Pasal 98 UU No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup: Perusakan lingkungan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Penggunaan merkuri dan sianida dalam pengolahan emas bukan hanya membunuh ikan dan biota sungai, tapi juga mengancam kesehatan manusia. Bila air atau ikan tercemar dikonsumsi, dampaknya dapat memicu penyakit syaraf, gangguan pernapasan, hingga kanker.

Kerusakan sedimentasi Kapuas juga memperparah kualitas air. Sungai yang dulunya sumber penghidupan warga, kini justru menjadi sumber penyakit.

Hingga kini, masyarakat menunggu langkah nyata aparat. Apakah berani menindak AP, AG dan jaringan mafia BBM–PETI di Sanggau, atau justru terus membiarkan Sungai Kapuas hancur perlahan.

Kalau aparat serius, tidak mungkin PETI sebesar ini bisa bebas jalan. Pertanyaan kami, ada apa dengan hukum di Sanggau?” pungkas seorang warga dengan nada geram.

Hingga berita ini ditrunkan redaksi media masih mencoba mengkonfirmasi pihak pihak terkait namun belum tersambung, (8/9)

Redaksi juga melayanai hak jawab hak koreksi dan hak klrifikasi dari pihak pihak yang disebutkan dalam pemberitaan sesuai UU pers nomor 40 tahun 99.

Sumber : Warga Masyarakat IW & ED

Infoberitanasional.com-Pontianak, Kalimantan Barat – 7 September 2025 Dugaan praktik mafia tanah kembali mencuat di Kota Pontianak. Warga yang bermukim di Jalan Wak Sidik, Gang Amaliah, Kecamatan Pontianak Tenggara  mengaku resah lantaran tanah garapan mereka yang sudah puluhan tahun tiba-tiba diklaim pihak lain. Lebih jauh, warga menduga ada keterlibatan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat di atas lahan tersebut.

Forum Pemilik Tanah bersama LBH Herman Hofi Law menjelaskan bahwa lahan yang disengketakan merupakan tanah garapan M. Sidik bin Bacok berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1957. Setelah itu, tanah dilanjutkan kepada anaknya, almarhum Jumadi M. Sidik, dengan SKT tahun 1981–1985.

Warga kita sudah menggarap puluhan tahun tanpa ada gangguan. Baru akhir-akhir ini muncul klaim dari beberapa orang yakni Haji Aseng, Tan Gunawan, Bongkeng, Usman, dan Viktor Birin. Kalau memang mereka mengklaim, buktikan surat sah atau sertifikat yang legal dan jelaskan asal-usulnya,” ujar salah satu perwakilan warga.

Menurut warga, sejak 2013 pihak yang mengklaim mulai melakukan jual beli tanah. Namun ketika masyarakat mengajukan legalitas ke BPN, justru ditemukan sertifikat atas nama pihak lain.

Kuasa hukum warga, Dr. Herman Hofi Munawar dari LBH Herman Hofi Law, menegaskan bahwa tanah tersebut jelas merupakan tanah garapan rakyat kecil sejak 1957 dengan bukti SKT.

Sudah ada tanam tumbuh dan penguasaan nyata oleh warga. Aneh, tiba-tiba muncul beberapa sertifikat atas nama orang lain di atas lahan yang sama. Kami mempertanyakan kinerja BPN: bagaimana sertifikat ganda itu bisa terbit?” tegas Herman.

Ia juga mengungkap adanya intimidasi terhadap warga. Beberapa warga bahkan dipanggil Polda Kalbar setelah membuka pagar yang dipasang pihak pengklaim. Pagar itu dinilai menghalangi akses warga untuk menggarap lahannya sendiri.

Cara-cara seperti ini tidak benar. Rakyat kecil dikriminalisasi, sementara pihak yang punya modal dan kekuasaan malah leluasa merampas tanah,” tambahnya.

Forum Pemilik Tanah berharap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pusat bisa turun tangan menuntaskan masalah ini secara adil.

Kami sudah menempuh jalur resmi melalui RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Kami hanya ingin hak kami dihormati dan rakyat kecil tidak dikorbankan,” pungkas perwakilan warga.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan agraria di Kalimantan Barat. Publik kini menanti langkah konkret BPN dan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat kecil.

Pewarta : Jono//98

Infoberitanaaional.com-TANGERANG – Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah/2025 Masehi pada Jumat (5/9) siang.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Ronald Sipayung mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah momen penting untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW.

Ronald menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan integritas yang dicontohkan Nabi dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurut Ronald, peringatan maulid Nabi Muhammad bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai sarana introspeksi diri untuk personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

“Dengan meneladani akhlak Rasulullah, kita diharapkan dapat menjadi insan Bhayangkara yang lebih profesional, berempati, dan dicintai masyarakat,” katanya.

Terakhir, melalui momen itu Ronald mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kamtibmas kondusif di wilayah Bandara Soetta.

“Bila melihat atau mengalami gangguan kamtibmas agar segera melaporkan ke petugas kepolisian terdekat, atau menghubungi call center 110 Polresta Bandara Soekarno-Hatta,” tandas nya.