Infoberitanasiaonal.com-Gejolak ekonomi dunia pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia cukup berdampak bagi iklim usaha dan perekonomian di Indonesia.

Menyikapi permasalahan itu, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) berdiskusi serius namun santai bersama Staf Ahli Kedeputian I, Kantor Staf Presiden (KSP-RI), Luigi Pralangga pada acara Ngopi Bareng APTIKNAS, bertempat di Kopi Nako Jakarta, 11 April 2025.

Acara diskusi tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman anggota terhadap isu-isu terkait secara mendalam dan mencari solusi inovatif dan antisipasi terhadap potensi eskalasi yang lebih besar, juga termasuk isu terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perlu ditinjau kembali agar lebih fleksibel atau diganti dengan insentif.

Pertimbangan Presiden Prabowo yang menilai bahwa permasalahan TKDN merupakan aspek yang luas dan terkait dengan pendidikan, sains dan teknologi (saintek).

Diskusi Ngopi Bareng APTIKNAS dengan Luigi Pralangga ini dihadiri oleh Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH, didampingi Sekjen Fanky Christian dan jajaran pengurus APTIKNAS yaitu; Waketum Kerjasama & Event Serta Hubungan Internasional Andi Mulja Tanudiredja, Ketua Komtap Cyber Security Awareness Alfons Tanujaya, Ketua Komtap Software Andy Djojo Budiman, Ketua Komtap Open Source Wong Sui Jan, Wakil Ketua Komtap Kerjasama Pemda Dr. Ir. Rozikin, IPU, Ketua Komtap Keanggotaan II Wilayah Indonesia bagian Timur Sonny Soehardjianto, dan Ketua DPD APTIKNAS Papua Benwel Wampy Christiansen, serta tiga anggota APTIKNAS yaitu Karel Wijaya, Indra Cipta dan Andreas.

Eksistensi APTIKNAS
Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso memaparkan informasi tentang profil APTIKNAS sebagai asosiasi Teknologi Informasi & Komputer (TIK) yang telah bertransformasi dari APKOMINDO, yang berdiri sejak tahun 1991 yang menjadikan APTIKNAS sebagai organisasi tertua pada fokus bidang TIK.

“APTIKNAS memiliki 30 DPD dari Aceh sampai Papua dan sudah lebih dari 2.000 anggota di seluruh Indonesia. Ini menjadi modal dan potensi yang sangat besar untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak di pusat maupun di daerah,” ujar Hoky, sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), dan Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Tokoh nasional di  bidang TIK ini juga menambahkan, pemerintah dipandang sangat perlu melakukan penguatan terhadap analisis kebijakan perdagangan global yang inklusif terhadap elemen nasional dan aktor dunia usaha dalam negeri, pemantauan pasar global, serta analisis mendalam dan terintegrasi terkait dampak ekonomi, politik, sosial dan keamanan.

Strategi Menghadapi Pasar ISR
Pada kesempatan ini Staf Ahli Kantor Staf Presiden Luigi Pralangga mengatakan, pasar keuangan global perlu dicermati dinamikanya dan upaya mitigasi lintas kementerian/lembaga negara atas potensi ancaman/disrupsi serta peluang yang lebih luas serta mengkomunikasikan aspek peluang dan ancamannya, terutama bagi elemen praktisi dunia usaha di dalam negeri dalam konteks pemberdayaan daya saing, upaya diversifikasi pasar dan pelindungan terhadap pengusaha nasional.

“Secara mandiri, APTIKNAS perlu menerapkan pendekatan terhadap dinamika pasar, baik lokal dan global dengan mendalami Market’s Intelligence, Surveillance, dan Reconnaisance (ISR), Indonesia akan mampu mengatasi tantangan ekonomi pasca kebijakan Trump. Disaat bersamaan, pihak pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah relevan, fit-for-purpose guna meredam resiko dan dampak negative bagi pengusaha,” imbuhnya.

Sebagai tambahan, Luigi juga menyampaikan bahwa dalam upaya memastikan relevansi dan daya saing anggota yang kini merasakan dampak dinamika pasar global dan kondisi fiskal belanja pemerintah yang ketat, APTIKNAS perlu secara sistematis menjalankan langkah-langkah Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) pasar.

Dalam konteks ini, menurut Luigi, Intelligence berarti mengumpulkan dan menganalisis data terkait tren teknologi informasi, pola belanja pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika sektor swasta nasional secara menyeluruh merujuk pada data historis dan proyeksi kedepan.

“APTIKNAS dapat membangun unit kajian strategis pasar domestik yang memantau beragam platform tender pemerintah, badan internasional yang beroperasi di Indonesia, yang umumnya melakukan pengadaan berbasis e-katalog, perkembangan atas penerbitan regulasi TIK nasional terbaru, serta peluang kolaborasi lintas sektor,” saran Luigi.

Di saat yang sama, lanjut Luigi, asosiasi perlu memperkuat komunikasi dua arah dengan Kementerian/Lembaga strategis, BUMN, dan pelaku industri prioritas untuk mendapatkan wawasan praktis, memberikan masukan strategis terkait prioritas belanja dan kebutuhan sistem yang sedang berkembang.

Ia juga mengatakan, dalam kerangka Surveillance dan Reconnaissance, APTIKNAS dapat memfasilitasi pemetaan potensi dan risiko pasar baik di tingkat nasional maupun regional, melalui forum diskusi rutin, publikasi analisis kebijakan, serta pengiriman misi dagang dan studi banding ke negara-negara ASEAN.

“Hal ini membantu anggota mengidentifikasi ceruk pasar, merespons lebih cepat terhadap perubahan, dan memperkuat posisi tawar dalam menghadapi penghematan anggaran nasional. Melalui pendekatan ISR yang adaptif dan terkoordinasi, APTIKNAS dapat menjadi katalisator transformasi digital nasional, sekaligus membuka jalan bagi ekspansi regional yang strategis yang dapat menguntungkan anggotanya,” paparnya.

Kemadirian TIK
Menanggapi masukan dan saran dari Staf Ahli KSP, Ketum APTIKNAS Soegiharto mengatakan, pihaknya akan terus fokus menyuarakan kemandirian TIK di Indonesia. “Kita harus mampu meningkatkan kemampuan di bidang TIK dan terutama mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, serta meningkatkan daya saing industri TIK dalam negeri,” tuturnya.

Ia juga mengaku sependapat dengan yang disarankan Luigi pada diskusi ini tentang ‘Competency is a new currency.’ “Konsep ini harus kita dukung dan ciptakan, karena kompetensi (keahlian) seseorang atau kepiawaian perusahaan dalam mempertahankan daya saing akan menjadi aset yang sangat berharga di era digital berbasis AI dan globalisasi yang makin meluas ke segala sektor. Dimana kompetensi tidak hanya merujuk pada kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, dan adaptasi,” terang Hoky.

Tak heran pengusaha yang juga berprofesi sebagai wartawan dan pengacara ini ikut aktif berkolaborasi mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM TIK, dan LSP Pers Indonesia, bahkan tak tanggung-tanggung mendirikan Organisasi Advokat PERATIN.

Terkait perubahan regulasi mengenai TKDN, Hoky menyatakan APTIKNAS belum pernah dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.

Solusi Ketimpangan Kebijakan TKDN
Sementara Sekjen APTIKNAS Fanky Christian menyoroti ketimpangan kebijakan TKDN. Menurutnya, selama ini produk TIK wajib memenuhi TKDN agar dapat masuk kedalam jajaran komoditas pada sistem E-katalog pemerintah, namun relaksasi untuk produk AS justru mengancam keberadaan pelaku usaha lokal/nasional.

“Kalau TKDN dilonggarkan terhadap masuknya produk asing, mereka akan menguasai pasar E-katalog. Ini sangat kontradiktif. Bagaimana penguasaha nasional dapat mampu memperkuat industri lokal kalau keran impor justru dibuka selebar-lebarnya, padahal pertimbangan penerapan atas kebijakan TKDN bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur dan daya saing industri nasional.” tegas Fanky.

Agenda penting lainnya, lanjut Fanky, adalah keprihatinan anggota asosiasi dan perlindungan pasar terhadap praktek dumping (produsen asing yang menjual barangnya ke tujuan pasar luar negeri seperti ke Indonesia, dengan harga lebih murah daripada harga barang serupa di dalam negeri asal produsen tersebut) dan keberpihakan pemangku kebijakan terhadap agenda komunitas dunia usaha nasional yang diperankan asosiasi seperti APTIKNAS, dan penguasa nasional secara umum, agar ekosistem terjaga, iklim usaha dapat menahan goncangan perang dagang, serta kejadian luar biasa di ranah geopolitical kedepan nanti.

Optimalisasi Peran APTIKNAS dan Diversifikasi Pasar
Menanggapi hal itu, Satf Ahli KSP Luigi mengatakan, diskusi ini sangat menarik dan perlu menjadi mekanisme komunikasi informal yang berkesinambungan, serta terus menghadirkan banyak pakar dan sosok penting/strategis yang dapat memberdayakan pemahaman mendalam atas isu strategis lainnya.

Ia pun menyarankan, perlu ada pemaparan kepada publik akan peranan strategis asosiasi yang selama ini menjadi kontribusi besar terhadap iklim usaha nasional, termasuk informasi Valuasi nilai perdagangan keseluruhan per tahun secara nasional yang berhasil digenerate oleh APTIKNAS sehingga menjadi kontribusi nyata terhadap gerak laju ekonomi nasional yang layak di apresiasi oleh semua kalangan, termasuk oleh pemerintah.

“Misalnya total nilai perdagangan secara keseluruhan dan bobot potensi kedepannya, lalu trend business berbasis TI dan bagaimana komunitas TIK nasional dapat berdaulat pada pasar domestik, dan lain-lain sebagainya yang ada di APTIKNAS,” kata Luigi.

Luigi juga mengusulkan agar para pengusaha terus secara aktif dan kolaboratif mengembangkan/melakukan diversifikasi pasar lain untuk potensi ekspor, seperti di merambah ke beragam negara di benua Afrika dan kawasan negara-negara di Asia Tengah.

Karena pasar ekspor pada wilayah tersbeut juga masih terbuka lebar dengan potensi valuasi perdagangan yang besar dan upaya tersebut adalah juga bagian dari agenda besar pemerintah saat ini. Hal tersebut dapat menjadi upaya bersama dan instrumen kementerian/lembaga terkait dapat mendukung sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi demi terwujudnya pembukaan pasar baru.

Luigi menyarankan agar point-point agenda penting hasil diskusi kali ini untuk disusun dengan baik agar dapat menjadi bahan penyampaian pada rencana pengajuan permohonan kunjungan kehormatan (courtesy call) delegasi APTIKNAS.

“Delegasi dapat menyampaikan point-point penting tersebut saat bertemu dan menghadap Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn.) A.M. Putranto yang bisa diajukan pada bulan April 2025 ini, ataupun paling lambat pada awal Mei 2025,” pungkasnya.

Red

Infoberitanasional.com-Pancur Batu, Diduga buntut dari pemberitaan lokasi judi dan narkoba Lau Gelunggung dan Perbatasan Bandar Baru, tiga buah pondok milik Pimpinan Redaksi Media Online Liputan16.com yang berada di Dusun II Desa Durin Simbelang dibakar diduga suruhan bandar narkoba di Kecamatan Pancur Batu pada minggu 13 April 2025 sekitar pukul 05.30 wib.

Tiga buah pondok yang dibakar merupakan milik wartawan yang gencar memberitakan kampung narkoba dna lapak judi yang berada di Kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit. Kerugian ditafsir mencapai 15 Juta rupiah.

Sembiring yang mendapatkan kabar bahwa tiga buah pondoknya dibakar langsung mendatangi Polsek Pancur Batu untuk membuat laporan.

Diamanta Sembiring Pimpinan Redaksi media online saat membuat laporan polisi di Polsek Pancur Batu menduga bahwa pondok mikiknya dibakar oleh suruhan bandar judi dan narkoba yang gencar diberitakan oleh timnya.

“Saya tidak punya masalah dengan siapa pun di sini, akan tetapi belakangan ini kami rutin memberitakan barak judi dan narkoba di Balai Desa, Durin Simbelang dan Kecamatan Pancur Batu serta Kecamatan Sibolangit. Saya berharap supaya Polsek Pancur Batu dapat mengungkap pelaku dan otak pelaku pembakaran pondok kami itu,” ujarnya

Infoberitanasional.com-SUMATERA SELATAN, .com – Feri Indra Leki di Dampingi ADV Herman Hamzah,  menghadiri undangan klarifikasi di amapolda Sumatera Selatan.
(12/04/2025).

Nomor           : B/63/III/RES.2.5./2025/
Klaripikasi.     :Biasa
Lampiran.       –
Hal.                  : permohonan bantuan informasi

Dalam menghadiri klarifikasi biasa dan permohonan bantuan informasi di adakan di ruang subdit (V) Polda SUMSEL.

Semua pertanyaan dari pihak penyidik diantaranya ;

Apakaj sebelum berita di tayangkan melalui media publikasi pendidikan.com, sudah konfirmasi terlebih dahulu kepada R. telah dijawab dan dijelaskan, bahwa sesuai kode etik jurnalistik sebelum  berita ditayangkan telah konfirmasi terlebih dahulu kepada “R”, konfirmasinya adalah terkait dugaan tidak ada intalansi penggeloan Air Limbah (IPAL) dan termasuk tentang berobat di klinik Syafa Medika  sangat  mahal bagi masyarakat kalangan bawah, ” jelas Feri.

Dan saya juga  sudah izin dalam berita yang sudah tayang di media publikasi pendidikan dan media lain  akan  mencantumkan nama Dr. Rahmad serta mencantumkan juga photo “R”. ” Tambahnya

Photo yang di cantumkan di media adalah Photo saat “R” datang ketempat saya ini bersama seorang berinisial “A”.

Pada saat itu, saya dan R sempat minta di photo kepada “A” sebagai bukti, sampai saat ini bukti photo  saya simpan.

Sementara jawaban dari “R”, memang di klinik Syafa Medika tidak ada (IPAL) intalansi pengelolaan air limbah, di klinik saya yang safety tank dan masalah berobat sangat mahal. ya memang  benar karena obat obat yang bagus dan obat itu biasa saya berikan kepasien. dan lalu R menjawab masalah nama dan photo mau di pajang di berita “R” mengangukkan kepala dengan gugup, ” Ucap Feri Menirukan.

Jadi berita yang saya tayangkan sebelumnya sudah sesuai standard operasional prosedur (SOP), sesuai kode etik jurnalistik (KEJ), dan benar-benar sudah balance, ” tegas Feri.

Jika “R” merasa keberatan atas berita yang telah ditayangkan itu merupakan Hak asasi manusia. tukas Feri Indra Leki. (@RED

Infoberitanasional.com-KABUPATEN SERANG – – Badan usaha milik desa ( BUMDes ) yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi di desa tengkurak kecamatan Tirtayasa kabupaten serang, kini justru memicu keresahan warga. Program yang digadang-gadang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu diduga mangkrak tanpa kejelasan perkembangan.

BUMDes Desa Tengkurak yang dibentuk tahun 2022 , menurut warga menerima penyertaan modal sebesar 50 juta dari dana desa, untuk membangun tapi hingga kini usaha tersebut dinilai tidak memberikan dampak berarti bagi masyarakat bahkan Laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan modal tersebut belum ada penjelasan,

Salah satu warga desa tengkurak inisial M mengatakan kepada media Kliktangsel, Dirinya merasa sangat miris dengan sistem pengelolaan dalam penggunaan uang desa, Menurut M inisial warga apalagi ketahanan pangan yang anggarannya lumayan pantastis .

Menurut M , tahun kemarin saja anggaran untuk pemberdayaan unggas bebek mencapai ratusan juta, tapi untuk penggunaan nya sangat tidak jelas diduga masuk dana pribadi kades, ujar M

M. Berharap pemerintahan Instasi terkait seperti inspektorat untuk segera melakukan penyidikan atau mengaudit BUMDes Desa Tengkurak atau anggaran ketahanan pangan, imbuh M

Lalu awak media Kliktangsel menghubungi ketua BPD desa tengkurak, Menurut Karta selaku ketua BPD desa tengkurak mengatakan bahwa, Pada tahun 2022 emang badan usaha milik desa BUMDes Desa Tengkurak sudah mulai diadakan tapi belum di sahkan, jadi untuk Bumdes desa tengkurak emang belum ada kegiatan apa-apa karena belum di sahkan oleh pemerintah desa tengkurak, ujar Karta

Ketidakjelasan pengelolaan dana BUMDes Desa Tengkurak ini turut  menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat LSM Geram Banten Indonesia, Sufyani prabu menilai kepengurusan BUMDes Desa Tengkurak tidak diikuti dengan transportasi sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan,

Sufyani prabu berharap pihak desa tengkurak memberikan klarifikasi kepada masyarakat, apalagi ada warga yang menanyakan pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes Desa Tengkurak, ujar sufyani prabu

Sampai berita ini diterbitkan pihak desa tengkurak belum bisa dikonfirmasi

Redaksi

Infoombbsiberindonesia.com-Manado Salah satu oknum Lantas  Polres Manado berinial AI  menyimpan dendam mandalam terhadap  wartawan media ini namun dirinya diduga tak mampu melampiaskan dendam seakan jadi beban yang selalu bergejolak dalam hati,

Oknum tersebut bagaikan cacing kepanasan setelah mengetahui wartawan  yang datang mau ketemu Kasat lantas diduga  yang ada di benaknya pasti akan komfirmasi tentang temuan lantas yang ada di wilayah kerjanya.

Perlu di ketahui seorang wartawan yang telah memberitakan harus memiliki fakta yang layak di jadikan bukti dari pemberitaan yang di maksud.

kemudian oknum yang di beritakan selau menganggap seorang wartawan datang untuk mencari kesalahan, suatu pemahaman yang sangat keliru dan perlu pembenahan apalagi  seorang penegak hukum yang seharusnya tau hukum tapi yang ada malah buta hukum

Merasa di rugikan dan tak terima

AI adalah  salah satu oknum Lantas kota Manado paska pemberitaan Dengan judul,”
pundi-pundi penghasilan Oknum lantas polres Manado Sulawesi Utara, SIM Diduga Jadi Aset memperkaya Diri,’

Telah tayang di media pada 5/4/2024 setahun yang lalu maksud dari pemberitaan tersebut agar kiranya oknum Anggota polisi bisa menyadari perbuatan  yang di lakukan dan menjadi cambuk dari peristiwa tersebut

Tidak demikian dengan oknum anggota Lantas Polres Manado yang satu Ini Wartawan di anggap musuh oleh nya

Kronologis insiden di depan kantor polisi lalulintas Polres kota  manado 9/4/2025 terjadi pada saat wartawan media ini bersama rekannya handak bertemu Kasat Lantas Kompol Adrew Kilapong namun yang bersangkutan tidak ada di tempat

Kemudian ketika  dua orang wartawan yang hendak pulang  meninggalkan kantor lalulintas Polres Manado di cegat oleh  seorang anggota Lantas berinisia HR  minta izin untuk berbincang dengan kedua Wartawan tersebut belum sampai lima menit AI mendekat sambil bertanya dengan nada tidak bersahabat,” apa Lei itu vidio apa, so dari Polres Mana lagi, terakhir  Khan Polres Tomohon,” ujar Idrus Mokodompit 9/4/2025  Dengan nada sinis mencari-cari kesalahan wartawan.

pertanyaan yang di lontarkan oleh oknum anggota Lantas Polres Manado membuat kedua wartawan tak terima  nada yang tidak bersahabat dengan dialek Manado. Dari mana saja kamu, Polres apa saja yang kamu kunjungi.terakhir kamu di  Polres Tomohon katanya

wartawan tidak ada batasan mencari dan menggali informasi seluas-luasnya di seluruh Indonesia sehingga tidak Perlu keluar kata seperti itu

Atas kejadian tersebut Wartawan media ini akan menyurati  Kapolda  Sulawesi Utara Irjen Pol Roycke Harry Langie  Dengan tujuan audens agar  semua bisa terbuka transparan untuk Sulawesi Utara yang lebih baik (Rosnawaty) 10/42025 (Rosnawatu)

Red

Infoberitanasional.com-“Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar menggelar acara serah terima jabatan Kapolres pada Rabu (09/04/2025) di Mako Polres Pelabuhan Makassar. Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari AKBP Restu Wijayanto, S.I.K., yang kini mengemban amanah sebagai Kapolres Bulukumba, kepada AKBP Rise Sandiyanti, S.H., S.I.K., M.Si.,

Selama masa baktinya, AKBP Restu Wijayanto telah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. Upaya strategis beliau dalam membangun sinergi lintas sektoral dan implementasi program-program kepolisian yang responsif telah memberikan kontribusi positif bagi keamanan maritim dan aktivitas kepelabuhanan.

Kini, estafet kepemimpinan Polres Pelabuhan Makassar diemban oleh AKBP Rise Sandiyanti, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Lantas Polda Sulsel. Dengan latar belakang penugasan yang beragam dan kompetensi manajerial yang teruji, AKBP Rise Sandiyanti diharapkan dapat melanjutkan dan memperkuat upaya-upaya pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Polres Pelabuhan Makassar.

Dalam sambutannya, AKBP Rise Sandiyanti menyampaikan komitmen untuk melanjutkan program-program prioritas dan membangun inovasi yang adaptif terhadap dinamika keamanan wilayah Polres pelabuhan.

Beliau menekankan pentingnya kolaborasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk otoritas pelabuhan, instansi terkait, komunitas maritim, dan masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi aktivitas ekonomi dan sosial.

Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kota Makassar, pimpinan instansi maritim, tokoh masyarakat, serta jajaran pejabat utama dan personel Polres Pelabuhan Makassar.

Kegiatan ini merupakan representasi dari komitmen organisasi Polri dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja institusi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Polres Pelabuhan Makassar di bawah kepemimpinan AKBP Rise Sandiyanti diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan responsivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, demi terwujudnya keamanan dan ketertiban yang optimal di wilayah Polres Pelabuhan Makassar.

Selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Restu Wijayanto, S.I.K., atas dedikasi dan pengabdiannya, serta selamat menjalankan tugas kepada AKBP Rise Sandiyanti, S.H., S.I.K., M.Si., dalam memimpin Polres Pelabuhan Makassar.

Infoberitanasional.com-Bulukumba – Aktivitas tambang ilegal di Bulukumba kian merajalela. Ditengarai berlangsung tanpa izin resmi, sejumlah titik di Kecamatan Bontobahari dan Bontotiro kini berubah menjadi ladang pengerukan yang merusak lingkungan. Ironisnya, praktik ilegal ini seolah dibiarkan tanpa penindakan.

Andis Brow, aktivis lingkungan yang dikenal vokal, angkat suara. Ia menuding ada pembiaran sistematis yang membuat tambang liar itu terus beroperasi. “Ini bukan lagi soal pelanggaran administratif. Ini kejahatan terhadap lingkungan, dan bisa jadi kejahatan terorganisir,” kata Andis kepada wartawan.

Menurutnya, kerusakan yang ditimbulkan tambang-tambang ilegal itu sudah sangat mengkhawatirkan. Air tanah tercemar, akses warga terganggu, dan ekosistem pesisir makin rusak. “Pertanyaannya sekarang: di mana aparat? Ke mana Polda Sulsel?” tegasnya.

Ia mendesak Kapolda Sulsel segera turun tangan. “Jangan tunggu bencana dulu baru bergerak. Kalau Polres tak mampu, kami minta Polda ambil alih. Ini sudah keterlaluan,” ujar Andis, menambahkan bahwa jika aparat tetap pasif, masyarakat dan aktivis siap turun ke jalan.

Aktivis juga menyoroti dugaan adanya ‘main mata’ antara oknum aparat dan pelaku tambang ilegal. “Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata. Kalau hukum tidak tajam ke atas, maka rakyatlah yang akan bicara lebih keras,” tandasnya.

Red

Infoberitanasiona.com-*TAKALAR, SULSEL* – Setiap Proses waktu dan kesabaran menanti kepastian termasuk proses hukum, seperti Laporan Anggota Polri dan Ibu Bhayangkari 2 Tahun lalu dan Laporan penipuan casis Polri september 2024 lalu Mandek sehingga IKM di Polres Takalar Polda Sulsel

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Polres Takalar, Polda Sulsel terhadap Motto Polri melayani, melayani serta melindungi masyarakat, sebab anggota polri dan ibu bhayangkari telah melaporkan tindak pidana pemalsuan sejak 2023/2 tahun lalu masih bergulir seperti bola “lempar sana lempar sini” terbaru Laporan penipuan casis Polri september 2024 lalu. sampai belum ada kejelasan, Kamis (03/04/2025)

Hal itu menimbulkan tanda tanya, anggota Polri melapor butuh waktu diproses sampai tahunan bagaimana dengan masyarakat awam atau masyarkat jelata yang tidak punya/miskin.

Sementara itu, laporan seorang yang santer terdengar dan dikenal sebagai Rentenir di Takalar melaporkan ditindaklanjuti hanya butuh sekitar 6 Bulan padahal itu barang bukti (BB) hanya selember Kuitansi yang dipertanyakan keasliannya karena BB tersebut dan telah dilaporkan pemasuan di Polda Sulsel sejak 2023 lalu.

Meskipun itu, Sejumlah Orang atau masyarakat termasuk oknum anggota polri dan oknum bhayangkari telah melaporkan oknum Rentenir terserbut kepihak berwajib dalam hal ini Kepolisian mulai tingkat Polsek di Takalar Sampai di Polda Sulsel hanya terkesan laporan diproses mirip seperti Drama Korea (Drakor) tapi ada episode terakhirnya akan tetapi ketiga  laporan tersebut kesan tidak punya kepastian?.

Seperti dicontonya, Inisial HH (Rentenir-rd) Laporan Dugaan Penipuan Versus Inisial SW (Bhayangkari-rd) Laporan dugaan Pemalsuan dengan barang bukti yang sama yakni 1 Lembar Kuitansi dimapolda Sulsel.

Kedua laporan tersebut diterima dan diperoses dipolda Sulsel, Inisial HH (Rentenir-rd) Laporan Dugaan Penipuan ditindaklajuti sampai  sampai Inisial SW (Bhayangkari-rd) jadi tersangka saat ini ditahan dilapas Takalar sementara Inisial SW (Bhayangkari-rd) Laporan dugaan Pemalsuan justru dilimpahkan sampai tingkat Polsek Galesong.

Dengan berbagai upaya upaya yang dilakukan Inisial SW untuk mendapatkan keadilan sampai mengirim surat kepada Presiden RI, DPR Ri, Kapolri, LPSK, Kompolnas RI, pada tanggal 03 Maret 2025 namun Pada Tanggal 06 Maret 2025 dijemput/ditangkap tim gabungan Polda Sulsel dalam keadaan lemah dan tidak sadar karena penyakit jantung dideritanya selama ini.

Hal menjadi tanya apakah pada hal APH di Polres Takalar dan Polda Sulsel tersebut hanya milik Oknum tersebut, disetiap warga bahkan anggota polri yang melaporkan terkesan dipolres Takalar seperti Drama Korea (Drakor) tapi ada episode terakhirnya, akan tetapi ketika warga melaporkan oknum terkesan tidak ada akhirnya.

Meskipun konsep Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, salam presisi merupakan kepanjangan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Bertujuan membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, serta cepat, namun terkesan hanya sebuah ilusi di Polres Takalar, Polda Sulsel.

Disisi lain kelihaian Inisial HH menghadapi ketika dirinya sebagai terlapor terkait kasus Dugaan penipuan Casis Polri tahun 2022 Silam, untuk meyakinkan Korbannya, panjar untuk manjanjikan kelulusan dibayarkan dirumah Jenderal di Bontonompo, Gowa, Sulawesi Selatan.

“Dirmhnya itu p.jendral dibontonompo ,gowa, Klu tdk salah pak p.herman namanya,,, Krn baru sy tau juga namanya dari penyidik kemarin yg dtgi rmhnya disolo,” jelas HR krabat korban casis, Sabtu (22/03/2025)

Terkait adanya disebut panjar dirumah Jenderal, ditepis Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Pol Zulham Effendi bahwa itu tidak benar.

“Sdh di tangani polres. Dan yg ngaku jendral itu tdk bener..Proses itu butuh waktu,…Yg pasti kasus berjalan dan di proses. Sy akan pantau,” tegas Kombes Pol Zulham Effendi selasa, (02/04/2025)

Sebelumnya, Kasi Propam Polres Takalar AKP Sri Muhammad Fajar menuturkan penyidik baru kembali dari Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI yg berdomisili di Jakarta.

“Anggota penyidik baru kembali dari Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI yg berdomisili di Jakarta… Selanjutnya hari ini akan di lakukan Gelar Perkara, Jd kita tunggu hasil gelar perkara nya…,” Akp Fajar Senin (24/03/2025).

STTL di Polda Sulsel & SP2HP Polsek Galesong (doc.istimewa)

Terpisah dikonfirmasi, Kasat Reskrim Porlestakalar, Akp Hatta mengungkapkan bahwa kasus tersebut tetap berjalan proses tahap Penyelidikan.

“Untuk sementara kasus tersebut tetap berjalan proses tahap Penyelidikan kemudian kita akan Gelarkan,” Ujar Akp Hatta, namun tidak mengungkapkan waktu gelar perkaranya kapan dilaksanakan. Selasa (02/04/2025)

Berikut data laporan yang sempat dikutip:

Laporan Ramli bernomor. LP/B/245/IX/2024/SPKT/POLRESTAKALAR/POLDASULAWESISELATAN *Tanggal 2 September 2024* tentang dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP pasal 372 dan 378.

Laporan Aiptu Abd Malik: LP/B/164/VI/2023/SPKT/Polres Takalar Polda Sulawesi Selatan *tanggal 26 Mei 2023*  tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Documen sebagai mana dimaksud dalam pasal 263 KUHpidana.

Laporan Sri Wahyuni Nomor: STTLP/B/264/III/2023/SPKT/POLDASULSEL *tanggal 23 Maret 2023* Tentang dugaan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Kuhp.

Ketiga laporan Tersebut yang Terlapor inisial HL

Dikutip CNN Indonesia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk fokus dan serius mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jumat, 19 Agu 2022

Dia menyampaikan itu dalam video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran seluruh Indonesia, Kamis kemarin (19/8).

“Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan,” kata Listyo.

“Kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kepada institusi, sesegera mungkin,” sambungnya. (Dzoel sb)

Infoberitanasional.com-Bulukumba – Memasuki periode keduanya sebagai kepala daerah, Bupati Bulukumba dihadapkan pada desakan tegas dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba. Organisasi mahasiswa ini mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba segera dicopot dan dinonjobkan, menyusul berbagai persoalan krusial di sektor pendidikan yang dinilai tak kunjung dibenahi.

Ketua Umum IMM Bulukumba, Agus Salim, menyampaikan bahwa dunia pendidikan adalah benteng utama dalam mencetak generasi masa depan. Namun, menurutnya, Dinas Pendidikan justru menjadi sorotan publik lantaran lemahnya kinerja dan pengawasan, terutama terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 dan pelaksanaan program makan bergizi bagi siswa—program yang merupakan amanat langsung dari Presiden RI.

“Bulukumba tidak kekurangan SDM yang cerdas dan mumpuni. Tapi jika dinas pendidikan dipimpin oleh orang yang tak punya komitmen dan kepedulian, maka jangan heran kalau pendidikan kita jalan di tempat,” tegas Agus Salim.

IMM Bulukumba menilai sudah saatnya Bupati bertindak tegas demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Menurut mereka, posisi strategis seperti Kepala Dinas Pendidikan harus diisi oleh sosok yang visioner, bersih, dan benar-benar memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik, bukan justru menjadikan jabatan sebagai ladang kepentingan pribadi.

Desakan ini mencuat di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan di daerah. IMM menegaskan bahwa masyarakat mendukung penuh pembangunan daerah, namun mereka juga menuntut akuntabilitas dan integritas pejabat publik, khususnya di sektor yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.

Kini, bola panas berada di tangan Bupati Bulukumba. Akankah ia berani mengambil langkah berani di periode keduanya dan menjawab keresahan publik dengan tindakan nyata.

Red