Infoberitanasional.com-Bengkulu kota bangunan fisik pembuatan gedung pukesmas di lokasi Penurunan kota Bengkulu yang di kerjakan Oleh Dinkes kota Bengkulu yang dikelolah oleh pihak CV.YORAKHA Tersebut Tidak sesuai dengan Sefekasi dan juga Rap dan gambar yang ada di lapangan dan juga di duga Marap satuan material  bangunan tersebut yang dana nya di kucur kan oleh dana dak nilai kontaraktor sebesar Rp.8.458.770.000 ( delapan miliar Empat ratus lima puluh delapan juta tuju ratus tujuh puluh rupiah

Karna dilihat dari pekerjaan fisik bangunan gedung tersebut adalah tidak sesuai denga jarak pemasangan  Reng Atap Gedung tersebut di perkirakan jaran pemasangan Reng atap bangunan tersebut  terlalu jarang diduga tidak akan bisa menahan beban kekutan Atap bangunan tersebut.

juga di Temukan ada di dindeng bangunan gedung tersebut juga tidak di lakukan pemelasteran oleh pekerja bangunan tersebut Di dinding gedung bagian dalam banguna tersebut yang di bagian atas nya, saat Tim media  turun langsung kelapangan ada nya temuan tersebut dan di anggap Merugikan keuangan Negara ungkap nya.

Masih banyak lagi temuan lain nya seperti pemasangan Raka besi tiang bangunan tersebut kami juga menduga tidak sesuai dengan dedikasi yang ada, dan juga pekerja nya pun tidak mengikuti pelaturan K.3 dan mengabarkan keselamatan pekerja padahal sudah di atur oleh undang-undang setiap pekerja bangunan harus menggunakan K.3 tersebut.

Tim media juga menduga kurangnya pengawasan dari konsultan dari Dinda tersebut dan kunsultan perencana pekerjaan fisik bangunan gedung pukesmas yang di lakukan oleh pihak ke Tiga CV.YARAKHA.Tersebut.

Kami berharap dari pihak APH maupun pemerintah kota Bengkulu juga Dari pihak BPK RI Cabang provinsi Bengkulu untuk tuntun langsung kelapangan melihat pekerjaan tersebut dan untuk mempertanggung jawap kan kerugian Negara tersebut.

Red

Infoberitanasional.com– Bengkulu,20 Januari 2024 – AKP. Junairi, SH.MH yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Taba Penanjung kabupaten Bengkulu tengah resmi menjabat sebagai Kasatreskrim polres Bengkulu Tengah Polda Bengkulu setelah Serah Terima Jabatan (Sertijab) di lingkungan Polres Bengkulu Tengah dilaksanakan pada Sabtu, 18 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB.

AKP. Junairi,SH. MH memiliki pengalaman yang sangat beragam di bidang Reserse dan Intelijen,beliau juga sempat menjabat sebagai Kanit Reskrim dan Kanit Intelkam, termasuk menjabat sebagai Kapolsek Pino Raya Manna di Kabupaten Bengkulu Selatan,hingga akhirnya dipercaya menjadi Kapolsek Taba Penanjung dan kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu tengah.

Kinerja AKP. Junairi,SH.MH selama dalam melakukan tugas sangat berpengalaman khususnya di bidang reserse dan bidang intelijen sangat diapresiasi tidak diragukan lagi.berbagai dukungan datang baik dari kalangan pemerintahan,ormas,lembaga,media maupun masyarakat.

salah satu dukungan dari Ormas OMBB dan Media PT.infoombbsiberindonesia.com sangat mendukung dan mengucapkan selamat atas Sertijab nya AKP. Junairi,SH.MH dengan jabatan yang barunya sebagai Kasatreskrim polres Bengkulu Tengah Polda bengkulu.semoga dengan sertijabnya AKP. Junairi,SH.MH sebagai Kasatreskrim polres Bengkulu Tengah bisa bersinergi baik dari ormas,lembaga,maupun media dalam mendukung program pemerintahan.

Red

Infoberitanasional.co-Bulukumba – Sejumlah aktivis dari kelompok Asatu menyoroti kinerja DPRD Bulukumba yang dinilai hanya berisi “drama tahunan” dalam melakukan inspeksi lapangan terkait proyek-proyek di sektor pendidikan. Mereka menuduh DPRD lebih sibuk tampil di depan kamera daripada memastikan transparansi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Ikar Aenul Ma’arif, juru bicara Asatu, mengungkapkan bahwa DPRD seolah memiliki “hobi” menemukan masalah pada fasilitas WC sekolah setiap tahun. Namun, masalah tersebut tak pernah benar-benar diselesaikan.

“WC sekolah jadi temuan abadi. Tapi apakah mereka pernah bicara soal kualitas bangunan seperti beton, sloof, atau kolom? Atau mungkin mereka memang tidak tahu karena datang tanpa Rencana Anggaran Biaya (RAB)?” sindir Ikar.
Inspeksi Tanpa RAB: Sekadar Formalitas?
Ikar menduga kuat bahwa inspeksi DPRD hanya dilakukan sebagai formalitas belaka, tanpa adanya dokumen pembanding seperti RAB. “Kalau mereka benar-benar serius, RAB itu wajib dibawa. Tapi kalau tanpa RAB, apa yang mereka bandingkan? Hanya lihat-lihat WC, terus apa lagi?” tambahnya.

Dokumen RAB, yang memuat rincian anggaran dan spesifikasi teknis, menurut Ikar, adalah kunci untuk memastikan pengawasan berjalan dengan baik. Namun tanpa itu, inspeksi lapangan lebih terlihat seperti “wisata kerja” daripada audit yang sesungguhnya.

Asatu juga menyoroti bahwa DPRD seharusnya bekerja sesuai aturan. Mereka menyebut sejumlah regulasi yang mengharuskan adanya transparansi dalam pengawasan anggaran, seperti:

UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003

PP Pengelolaan Keuangan Daerah No. 58 Tahun 2005

Tata Tertib DPRD Pasal 73

Namun, Ikar mempertanyakan implementasi aturan tersebut di lapangan. “Mereka bisa bicara soal peraturan, tapi di lapangan buktinya apa? Hasil inspeksi tiap tahun sama saja: WC rusak. Ini bukan pengawasan, tapi dagelan,” ujarnya.

Harapan Perbaikan:

Asatu mendesak DPRD untuk memperbaiki pola kerja mereka dengan membawa dokumen pendukung lengkap, seperti RAB, saat inspeksi. “Kalau tidak, mereka hanya buang-buang waktu dan anggaran. Lebih baik duduk di kantor saja daripada turun lapangan tanpa persiapan,” tegas Ikar.

Hingga berita ini dirilis, Ketua DPRD dan anggota terkait belum memberikan klarifikasi. Sementara itu, sejumlah netizen mulai ramai mengomentari kritik ini, dengan beberapa menyebut bahwa kinerja DPRD tak lebih dari “panggung politik murah”.

“Ini soal WC atau soal DPRD yang tidak bekerja serius? Kalau tiap tahun WC terus, mungkin yang perlu diganti adalah tim yang mengawasi,” tulis seorang warga di media sosial.