Infoberitanasional.com-SOLO – JAWA TENGAH – AWali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana menghadiri rangkaian acara dan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).

Salah satu agenda yang diikuti Wali Kota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana yakni Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah yang mewakili beragam karakteristik kota, mulai dari kota industri, kota pariwisata, hingga kota dengan karakteristik dan tantangan pembangunan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan berbagai masukan strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah kota.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah. APEKSI mendorong adanya penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), agar lebih mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan, serta kebutuhan masing-masing daerah.

Selain itu, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.

Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Melalui forum APEKSI, pemerintah kota diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan nasional dapat berjalan selaras dengan kondisi serta kemampuan masing-masing pemerintah kota.(**)

Infoberitanasional.com-BANDAR LAMPUNG — Kasus dugaan menghalangi kerja jurnalistik yang disertai dugaan pengeroyokan terhadap dua jurnalis Akuratlampung.id, Zulfikri dan Ade Kurniawan, memasuki tahap penyelidikan.

‎

‎Peristiwa yang terjadi pada Rabu (26/8/2026) tersebut kini tengah didalami oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung.

‎

‎Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Gigih Putranto, mengatakan polisi masih mempelajari berkas perkara yang telah dilaporkan oleh pihak korban, termasuk keterangan saksi, hasil visum, serta keterangan dari korban.

‎

‎“Saat ini kami telah melakukan upaya penyelidikan untuk mempelajari berkas perkara, mulai dari keterangan saksi, hasil visum, dan keterangan korban,” ujar Gigih, Rabu (2/9/2026), usai menggelar konferensi pers di Mapolresta Bandar Lampung.

‎

‎Ia menjelaskan, penyidik akan menelaah barang bukti yang tersedia untuk menentukan langkah hukum berikutnya serta melakukan penyelidikan secara mendalam.

Gigih pun menerangkan bahwa, apabila perkara telah cukup bukti, pihak kepolisian pasti akan melakukan upaya penangkapan dan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan.

‎

‎“Sesuai dengan aturan kepolisian, jika barang bukti yang tersedia memenuhi unsur, maka selanjutnya akan kami lakukan penangkapan,” tuturnya.

‎

‎Sementara, salah satu korban, Zulfikri, mengaku hingga kini belum mendapat panggilan lebih lanjut dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada penyidik.

‎

‎“Kami dimintai keterangan hanya saat laporan awal saja. Namun, untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), belum ada kabar dari pihak penyidik,” kata Zulfikri.

‎

‎Menurutnya, hingga saat ini dirinya masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait laporan yang telah dibuat.

‎

‎“Saya hanya bisa menunggu. Karena sudah seminggu ini belum ada perkembangan. Belum ada permintaan dari penyidik untuk menyerahkan barang bukti dan sebagainya,” imbuhnya.

‎

‎Kasus tersebut bermula ketika Zulfikri dan Ade Kurniawan diduga mengalami tindakan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik di kawasan pembangunan Gerbang Utama UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL), Bandar Lampung.

‎

‎Atas peristiwa tersebut, korban telah melaporkan kasus itu ke Polresta Bandar Lampung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

‎

‎Kini, proses penyelidikan masih berjalan. Polisi akan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, keterangan korban, hasil visum, serta alat bukti yang diperoleh dalam penyelidikan.

Perkara ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/1617/VII/SPKT/POLRESTA Bandar Lampung dengan dugaan tindak pidana Kejahatan Pers sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan/atau 262 KUHP yang bertempat kejadian perkara di Jalan Endro Suratmin (Gerbang Utama) areal kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (*)

Infoberiyanasional.com-Polri memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan tersebut dilakukan menyusul masih terjadinya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda. Dalam telegram tersebut, jajaran Polda diperintahkan mengambil sejumlah langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari mengatakan dalam Surat Telegram tersebut juga meminta setiap jajaran menetapkan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk melakukan moratorium terhadap peraturan yang masih membolehkan praktik tersebut. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait seperti DLH, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, dan instansi lainnya perlu diperkuat untuk melaksanakan aksi pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Langkah pencegahan juga dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan serta mempersiapkan relawan tanggap api yang akan dibina dan dilatih dalam pengendalian karhutla.

Yuni menambahkan bahwa dalam hal ini Kapolda Lampung telah menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di masing-masing Polres untuk mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana. Pelatihan bagi anggota Satbrimob dan Samapta turut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi karhutla, termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa II maupun pelaksanaan operasi kontinjensi sebagai power on hand Polda.

Selain mengandalkan kesiapan internal, Polri mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla. Jajaran juga diminta membangun dan membentuk kelas aman asap bagi pelajar agar proses belajar mengajar tetap berjalan serta memberikan pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak karhutla.

Upaya pencegahan turut dilakukan dengan patroli terpadu di daerah rawan kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan. Terhadap setiap pelanggaran, Polri menegaskan akan memberikan sanksi hukum berupa administratif, denda, dan/atau pidana secara tegas dan terukur terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Polda Lampung juga telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi terjadinya karhutla di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pencegahan di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tutup Yuni.(Rozi)

Infoberotanasional.com-WAY KANAN — Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Way Kanan untuk sisa masa jabatan 2025–2030 memasuki tahapan pendaftaran. Dua nama calon, yakni M. Galang Putra Rahman, S.H. dan Soni Setiawan, S.T., M.H., resmi didaftarkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan, Rabu (2/9/2026).

Kedua calon tersebut diantarkan oleh pimpinan partai politik pengusung ke Kantor DPRD Way Kanan. Pendaftaran tersebut merupakan bagian dari proses pemilihan Wakil Bupati Way Kanan untuk mengisi jabatan yang masih tersisa dalam periode pemerintahan 2025–2030.

Juru bicara partai politik pengusung calon Wakil Bupati Way Kanan, Sairul Sidiq, S.H., mengatakan pihaknya bersama jajaran pimpinan partai politik pengusung secara resmi mengantarkan kedua calon untuk mengikuti tahapan pendaftaran di DPRD Way Kanan.

“Pada hari ini kami, pimpinan partai politik, mengantarkan dua calon Wakil Bupati Way Kanan untuk mendaftar di DPRD Way Kanan,” ujar Sairul.

Menurut Sairul, setelah proses pendaftaran dilakukan, kedua calon selanjutnya akan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan sesuai mekanisme pemilihan Wakil Bupati untuk sisa masa jabatan.

Ia berharap seluruh rangkaian proses, mulai dari pendaftaran hingga tahapan selanjutnya, dapat berjalan tertib, lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat way kanan,” katanya.

Dengan didaftarkannya dua nama tersebut, proses pemilihan Wakil Bupati Way Kanan selanjutnya menjadi kewenangan DPRD Way Kanan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(**)

Infobeeitanasional.com-KOLAKA – Momentum Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 dimanfaatkan Kapolres Kolaka, AKBP Yudha W. Nugraha, S.I.K., M.H., CPM., untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus mempertegas komitmen sinergitas antara Polri dan Kejaksaan dalam menjaga supremasi hukum (02/09/2026).

Ucapan tersebut disampaikan melalui publikasi resmi yang menampilkan pesan “Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia” dengan mengusung semangat memperkuat kolaborasi antarlembaga penegak hukum demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan Hari Lahir Adhyaksa tahun ini mengangkat tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil dan Humanis.” Tema tersebut menjadi pengingat penting bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sinergi antara Polri dan Kejaksaan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses penuntutan.

Melalui ucapan tersebut, Polres Kolaka menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas institusi demi menjaga stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.

“Selamat Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Kejaksaan semakin profesional, berintegritas, dan terus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

**Baramakassar_

Infoberitanasional.com-BANDAR LAMPUNG — Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung, Munir Abdul Haris, berharap kepemimpinan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 dapat membawa penguatan terhadap sektor riil sekaligus mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional.

Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/9/2026). Kepemimpinan BI ke depan dinilai menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus menciptakan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Munir mengatakan, kebijakan Bank Indonesia tidak hanya berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga perlu memberikan dukungan terhadap sektor riil melalui penguatan intermediasi perbankan, perluasan akses pembiayaan, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan, digitalisasi, serta pembiayaan berkelanjutan.

“Sektor riil dan transformasi ekonomi harus menjadi fokus utama Gubernur BI yang baru. Harus mampu menyeimbangkan stabilitas makro dengan dukungan terhadap pertumbuhan kredit, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan, digitalisasi, hingga pembiayaan berkelanjutan atau green economy,” kata Munir, Selasa (1/9/2026).

Menurut Munir, kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Ia berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat semakin mudah diakses oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

“KUR harus lebih ramah UMKM dan bisa diakses oleh kalangan UMKM dengan mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di semua daerah se-Nusantara, tidak hanya provinsi tertentu,” ujarnya.

Ia menilai pemerataan akses pembiayaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha, terutama UMKM.

Selain persoalan pembiayaan, Munir berharap bauran kebijakan moneter Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurutnya, dinamika pasar keuangan global, perkembangan geopolitik, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah perlu diantisipasi melalui kebijakan moneter yang terukur dan responsif.

“Kebijakan suku bunga dan bauran moneter harus mampu meredam volatilitas pasar keuangan global, konflik geopolitik, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” tutur Munir.

Munir juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, sektor keuangan, dan dunia usaha dalam memperkuat perekonomian nasional maupun daerah.

Ia berharap kebijakan BI ke depan dapat menciptakan keseimbangan antara upaya menjaga stabilitas ekonomi dengan kebutuhan mendorong aktivitas produksi, investasi, perdagangan, dan konsumsi masyarakat.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir mengatakan isu perekonomian dan keuangan daerah juga menjadi bagian yang menjadi perhatiannya. Menurut dia, stabilitas sistem keuangan dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap iklim usaha di daerah.

“Harapannya, kepemimpinan Gubernur BI yang baru dapat memperkuat sinergi antara kebijakan moneter, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus memberikan ruang bagi sektor riil untuk tumbuh,” pungkasnya.(**)