KOTA BENGKULU, Infoberitanasional.com – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 82 Hibrida Kota Bengkulu terkesan menutup diri.Pihak Tata Usaha sekolah diduga terkesan menghalangi awak media yang hendak meliput sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan revitalisasi Ruang Kelas Baru (RKB) di lingkungan sekolah yang bersumber dari anggaran negara, dengan mensyaratkan kewajiban menyerahkan surat permohonan peliputan secara tertulis terlebih dahulu syarat yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Awak media mendatangi lokasi tersebut tepat pada hari Jumat, 4 September 2026.

Sesampainya di tempat,awak media telah memenuhi tata cara kesopanan administrasi umum dengan mengisi buku tamu kedatangan secara lengkap di ruangan Tata Usaha sekolah serta siap menunjukkan identitas pers resmi.Namun begitu awak media menyampaikan maksud untuk melihat langsung serta meliput kondisi di lokasi pengerjaan,pihak Tata Usaha diduga terkesan menghalangi dengan syarat ketat yang tidak lazim:awak media wajib menyerahkan surat permohonan peliputan secara tertulis terlebih dahulu sebelum diizinkan masuk atau mengambil gambar kegiatan. Pihak TU beralasan hal itu merupakan ketentuan mutlak, baik atas perintah pimpinan,arahan Dinas Pendidikan, maupun Standar Operasional Prosedur internal sekolah.

Padahal secara hukum hal tersebut diduga sama sekali tidak memiliki dasar yang sah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,pers berkedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial;wartawan tidak diwajibkan membuat dan menyerahkan surat permohonan peliputan terlebih dahulu hanya untuk meliput kegiatan pembangunan yang menggunakan dana publik dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Cukup melapor dengan sopan, mengisi buku tamu,serta menunjukkan Kartu Pers yang sah itu saja yang menjadi kewajiban wajar.

Kewajiban surat tertulis baru relevan jika untuk keperluan khusus seperti meminta waktu wawancara mendalam dengan pejabat, meminta dokumen resmi lengkap,atau memasuki kawasan yang benar-benar tertutup ketat demi keselamatan bukan untuk sekadar memantau,meliput,serta mengambil gambar pelaksanaan pekerjaan yang sudah berjalan di lokasi terbuka.Memaksakan syarat surat permohonan peliputan sebagai kunci izin mutlak diduga merupakan aturan buatan sendiri yang menempatkan kebijakan instansi di atas undang-undang, sekaligus bentuk penghalangan tugas pers yang sah.Tindakan demikian dapat berpotensi melanggar hak masyarakat memperoleh informasi serta menghambat pengawasan publik terhadap penggunaan uang negara,bahkan dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mendapatkan kejelasan sepenuhnya,awak media berupaya menghubungi serta meminta keterangan langsung kepada Kepala Sekolah SDN 82 Hibrida, pada Jumat-4-26 terkait kebijakan tersebut maupun dugaan penghalangan peliputan ini. Namun hingga berita ini resmi ditayangkan,tanggapan maupun pernyataan resmi belum diperoleh; upaya untuk mendapatkan penjelasan tetap terus dilakukan.

Redaksi senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan bantahan,klarifikasi,maupun hak jawab demi kelengkapan fakta dan keadilan pemberitaan, serta tetap teguh menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pewarta: Red Kaperwil Bengkulu,

KOTA BENGKULU, Infoberitanasional.com – Menyusul maraknya pemberitaan yang viral di media sosial terkait pengelolaan parkir,Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M.Diamin,turut angkat bicara sekaligus menyoroti tajam dugaan carut-marut administrasi hingga pelaksanaan pengelolaan lahan parkir di kawasan Jalan Belimbing, Pasar Panorama, Kota Bengkulu. Menurutnya,tumpukan kejanggalan mulai dari proses penerbitan izin, lokasi yang diduga melanggar Peraturan Daerah,hingga penarikan retribusi oleh pihak yang diduga tidak berhak,sama sekali tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kejelasan.

“Saya perhatikan rangkaian masalah ini diduga bukan sekadar kelalaian biasa.Mulai dari lokasi yang sejatinya dilarang justru malah mendapatkan surat izin,nama pemegang surat berbeda dengan orang yang bertugas,hingga muncul pihak lain yang seenaknya menarik uang parkir semuanya patut dipertanyakan secara serius,”tegas M. Diamin.

Ia menegaskan, pencabutan SPT yang terjadi di zona 6 pasar Panorama,juga menjadi pertanyaan serius, dan terbaru yang telah viral beberapa SPT terbit atas nama seseorang namun yang memungut retribusi adalah orang lain tanpa disertai surat pengalihan yang sah,serta lokasi pengelolaannya berada di titik yang diduga melanggar aturan,maka dasar hukum penarikan retribusi tersebut diduga gugur sepenuhnya.Hal ini membuka celah lebar praktik pungutan liar yang merugikan pendapatan daerah sekaligus memberatkan masyarakat pengguna jalan.

“Kepada pihak Bapenda Kota Bengkulu,periksalah ulang administrasi penerbitannya secara menyeluruh. Apakah benar-benar sudah sesuai prosedur? Mengapa lokasi yang seharusnya terlarang tetap bisa terbit izinnya? Mengapa pengelolaan beralih ke pihak lain tanpa prosedur yang jelas? Dan kepada aparat penegak hukum,jika terbukti ada dugaan pungutan liar, kerugian keuangan daerah,serta penyalahgunaan wewenang,segera usut tuntas siapa pun oknum yang terlibat,”desak M. Diamin.

Pihak OMBB pun mengingatkan, segala uang retribusi yang dikelola tanpa dasar hukum sah jika ternyata tidak disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana mestinya,justru akan merugikan pemasukan negara.Keberadaan pihak yang diduga mengatur segala sesuatu dari balik layar pun harus ditelusuri sampai ke akarnya.

Pewarta: Redaksi Korwil Bengkulu

Infoberitanasional.com-Bengkulu kabupaten Kepahiang 5 September 2026 – Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Masyarakat Bersatu Bersama (MPN OMBB) M.Diamin mengecam keras dugaan praktik nepotisme yang terjadi di Desa Bandung Jaya, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kepala Desa Bandung Jaya diduga kuat telah melanggar hukum secara terang-terangan dengan mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai Perangkat Desa.

Ketua MPN OMBB menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Penempatan keluarga inti dalam jabatan publik di level desa mencederai keadilan bagi warga desa yang memiliki kompetensi.

“Kami mengecam keras tindakan Kepala Desa Bandung Jaya. Desa bukanlah perusahaan keluarga atau milik pribadi. Pengangkatan anak kandung sebagai perangkat desa jelas-jelas menabrak berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri,” tegas Ketua MPN OMBB dalam keterangan tertulisnya.

Selain melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, MPN OMBB juga menyoroti pelanggaran terhadap regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang diatur dalam Permendesa PDTT tentang Tata Kelola Pengaduan dan Transparansi, setiap proses pengisian jabatan dan pengelolaan desa harus mengutamakan asas keadilan, inklusif, dan bebas dari konflik kepentingan. Nepotisme secara langsung menghambat pencapaian SDGs Desa, khususnya dalam mewujudkan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif (SDGs Desa ke-18) yang menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Atas dugaan pelanggaran berat ini, MPN OMBB menyatakan sikap dan menuntut:

Camat Kabawetan dan Bupati Kepahiang segera membatalkan SK Pengangkatan anak kandung Kepala Desa tersebut karena cacat hukum dan tidak sah demi hukum.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Kepahiang segera memeriksa Kepala Desa Bandung Jaya atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Pemberian sanksi tegas berupa teguran keras hingga pemberhentian sementara atau permanen dari jabatan Kepala Desa jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

Pengusutan potensi kerugian negara jika anak kandung yang bersangkutan telah menerima penghasilan tetap (Siltap) atau tunjangan dari dana desa, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

MPN OMBB akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan bagi masyarakat Desa Bandung Jaya dan terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia.

Infoberita nasional.com-BENGKULU UTARA – Pelaksanaan proyek rehabilitasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 165 Bengkulu Utara yang berlokasi di Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek bernilai ratusan juta rupiah tersebut diduga kuat berjalan dengan menyalahi sejumlah aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan data resmi dari papan informasi kegiatan di lokasi, proyek ini merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan Jumlah Dana Bantuan sebesar Rp755.065.843. Anggaran besar tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Direktorat Sekolah Dasar).

Proyek dengan waktu pelaksanaan 146 hari kalender yang dimulai sejak 20 Agustus 2026 hingga 31 Desember 2026 ini secara resmi dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN 165 Bengkulu Utara. Namun, sistem swakelola yang melibatkan internal sekolah ini justru diduga menyisakan pelanggaran krusial di lapangan.

Berdasarkan investigasi lapangan dan bukti visual yang dihimpun, terdapat dua dugaan pelanggaran berat yang disoroti oleh masyarakat:

Dugaan Galian Tanah Ilegal di Area Sekolah (Pelapis Tebing)Meski disokong anggaran negara sebesar Rp755.065.843, pihak pekerja di lapangan kedapatan mengambil dan mengeruk tanah timbunan langsung dari dalam area lokasi sekolah untuk digunakan sebagai material konstruksi pelapis tebing. Tindakan memanfaatkan material alam di area instansi secara sepihak ini diduga kuat menabrak UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pengambilan material jenis batuan atau tanah urug (Galian C) tanpa izin resmi untuk kepentingan proyek konstruksi diancam sanksi pidana kurungan serta denda yang besar.

Dugaan Penggelapan Aset Negara (Material Bekas Bongkaran)Sebagai proyek revitalisasi bangunan, seluruh peralatan dan material lama yang dibongkar—seperti atap seng, kayu, atau besi penyangga bangunan yang masih bernilai ekonomis—seharusnya diinventarisir kembali sebagai barang milik daerah atau negara. Sebaliknya, material bekas tersebut diduga langsung dibawa ke rumah kediaman pribadi milik Bendahara Sekolah SDN 165 Bengkulu Utara. Tindakan memindahkan aset kedinasan/negara ke properti pribadi ini berpotensi kuat melanggar UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kepala Sekolah Bungkam Saat Dikonfirmasi guna perimbangan berita dan menerapkan asas cover both sides, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi dan menghubungi Kepala Sekolah SDN 165 Bengkulu Utara selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah maupun kepanitiaan P2SP secara langsung melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp. Namun sangat disayangkan, hingga rilis berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah memilih bungkam, tidak memberikan jawaban, serta sama sekali tidak memberikan respons terkait kejanggalan pelaksanaan proyek di instansinya.

Melihat besarnya anggaran negara yang digelontorkan, masyarakat beserta pihak kontrol sosial mendesak pihak Inspektorat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) setempat untuk segera turun tangan melakukan audit dan memeriksa jalannya proyek swakelola ini demi menyelamatkan uang negara dari potensi kerugian serta penyalahgunaan wewenang.

Pewarta Erwan Damsir kabiro kab Utara

KOTA BENGKULU, Infoberitanasional.com – Pengelolaan lahan parkir di kawasan Jalan Belimbing,Pasar Panorama,Kota Bengkulu kembali menjadi sorotan tajam publik. Berbagai kejanggalan diduga merambah mulai dari administrasi penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) hingga pelaksanaan di lapangan.Bahkan lokasi yang menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu diduga dilarang dijadikan tempat parkir, ternyata diduga justru tetap diterbitkan izinnya oleh instansi berwenang.

Berdasarkan informasi yang diterima serta pantauan langsung di lapangan,ketidakberesan terlihat nyata:mulai dari proses penerbitan,lokasi yang seharusnya terlarang,hingga ketidaksesuaian nama dalam surat dengan orang yang benar-benar bertugas menarik retribusi.Hal ini diduga kuat menunjukkan petugas di lapangan beroperasi tanpa izin sah,sekaligus terindikasi adanya praktik pungutan liar yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Faktanya,SPT resmi yang beredar atas nama Ibu Nurjanah.Namun di lapangan,yang menarik retribusi parkir justru orang lain yang namanya tidak tertulis dalam surat itu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh,Ibu Nurjanah sendiri diduga enggan bertugas persis di lokasi yang tercantum dalam SPT.Pasalnya, lokasi itu diduga berada dekat persimpangan serta memakan badan jalan titik yang sejatinya dilarang untuk parkir menurut aturan.Ibu Nurjanah sendiri justru diduga mengelola lokasi lain yang belum jelas status izinnya.Hal ini pun memunculkan pertanyaan:apakah di lokasi lain itu pun ia sudah memiliki izin sah? Jika tidak,ke mana pula setorannya disalurkan? Seluruhnya diduga berpotensi tidak memiliki dasar yang sah.

Lebih janggal lagi: lokasi yang tercantum dalam SPT lalu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak lain.Artinya,mereka yang berdiri di sana menarik uang parkir diduga sama sekali tidak memegang SPT asli atas namanya sendiri.Dasar hukum mereka pun patut dipertanyakan tajam ke mana retribusi itu disetorkan jika tidak ada izin yang sah atas dirinya? Seluruh rangkaian ini diduga kuat ilegal dan mengarah pada pungutan liar. Muncul pula dugaan kuat adanya oknum yang memanfaatkan situasi sedemikian rupa demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan keterangan salah seorang pemilik toko di sekitar lokasi yang enggan disebutkan identitasnya, penerbitan SPT di titik itu dinilai aneh:dulunya lokasi tersebut tidak pernah diizinkan untuk parkir,sebab dekat persimpangan serta menutup badan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lain.Namun entah bagaimana,izin itu diduga tetap terbit atas nama Ibu Nurjanah. Karena pemegang asli menyadari lokasinya bermasalah dan terlarang,ia pun diduga tidak pernah menjalankan tugas di sana, melainkan beralih ke tempat lain.

Padahal SPT atas namanya sudah terbit,tiba-tiba muncul pihak lain yang berani-beraninya menarik retribusi di lokasi itu sendiri.Tanpa surat pengalihan, tanpa izin tambahan jelas pihak yang bertugas berikut diduga tidak memiliki dasar hukum apa pun. Pertanyaan besar pun mengemuka: ke mana uang yang mereka kumpulkan itu disetorkan? Siapa sebenarnya yang memberi perintah mereka berdiri di sana? Muncul dugaan adanya pihak tertentu atau oknum yang sengaja mengatur sedemikian rupa demi mengeruk keuntungan pribadi serta kelompok di balik juru parkir yang terlihat di permukaan.

Jika uang retribusi ini ternyata tidak disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana mestinya,maka bukan saja pendapatan asli daerah justru tergerus yang seharusnya bertambah malah berkurang melainkan diduga ada kerugian nyata bagi keuangan daerah. Selisihnya diduga mengalir ke kantong pribadi mereka yang bermain di balik layar,memanfaatkan juru parkir yang beroperasi tanpa surat resmi sama sekali.

Melihat keseluruhan dugaan pelanggaran mulai dari aturan Perda hingga dugaan pungutan liar, aparat penegak hukum didesak untuk bertindak tegas.Rangkaian masalah ini diduga melanggar berbagai ketentuan sekaligus,termasuk dugaan pungutan liar serta penyalahgunaan aturan yang berlaku di Kota Bengkulu.

Awak media telah berupaya mengonfirmasi temuan di lapangan serta informasi yang dihimpun kepada pihak Bapenda Kota Bengkulu. Namun hingga berita ini dimuat, keterangan resmi dari pihak terkait belum diperoleh; upaya penagihan keterangan tetap terus dijalankan.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap pihak untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab,serta senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pewarta: Redaksi Kaperwil Bengkulu,