Infoberitanasional.com-INHU – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau menggelar razia blok hunian warga binaan, Rabu (17/1). Ini merupakan komitmen Rutan Rengat dalam mengantisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pemberantasa narkoba serta menindak lanjuti dan mengimplementasikan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pemberantasan peredaran gelap narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di lingkungan rutan dan lapas.

Kepala Rutan Rengat (Karutan), Ridar Firdaus Ginting menjelaskan razia blok hunian adalah bagian penting dalam upaya mencapai zero halinar di lingkungan rutan.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan perintah Bapak Menteri dengan penuh kesungguhan, termasuk melalui razia rutin blok hunian Warga Binaan. Langkah ini diambil agar Rutan Rengat tetap aman dan kondusif, serta terbebas dari peredaran gelap narkoba dan praktik penipuan,” tegas Karutan.

Razia blok hunian dilaksanakan secara menyeluruh di beberapa blok hunian guna memastikan tidak ada barang-barang terlarang, seperti alat komunikasi ilegal, narkoba, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu ketertiban.

Selain itu Karutan juga menyampaikan arahan kepada warga binaan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban serta mengikuti pembinaan dengan baik di Rutan Rengat.

“Suasana aman dan kondusif dapat tercipta bukan dari sisi petugas saja, melainkan dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, serta terus ikuti setiap program pembinaan yang dilaksanaakn di rutan. Jadikan rutan ini tempat untuk memperbaiki diri dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik” pesannya.

Infoberitanasional.com-HUMDER — Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Ketahanan Pangan dan Pengawasan Senjata Api (Senpi) dari Itwasum Polri melakukan kunjungan kerja di Polres Pelabuhan Makassar

Tim yang dipimpin langsung oleh
KOMBES Pol Heru Trisasono bersama KOMBES Pol Joko Purnomo, ini disambut hangat oleh Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto, didampingi oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres serta para Kapolsek di jajaran wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan penggunaan senjata api berjalan sesuai prosedur yang berlaku sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kapolres Pelabuhan Makassar menegaskan bahwa sinergitas antara pihak kepolisian dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.

Ketua Tim Monev dari Mabes Polri dalam sambutannya mengapresiasi kesiapan Polres Pelabuhan Makassar dalam melaksanakan tugas pengawasan senjata api. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ini sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud konkret dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menjamin penggunaan senjata api secara profesional dan bertanggung jawab oleh personel kepolisian.

Red

Infoberitanasional.com-KOTA TANGERANG ||Adanya Kegiatan Pemasangan tiang dan Kabel internet secara Liar ( tak berizin) di Kota Tangerang
Salah satu jenis kabel jaringan yang umum digunakan untuk menghubungkan internet ke berbagai perangkat seperti PC atau komputer, router, dan saklar. Dalam jaringan area lokal dan pemasangan Tiang Internet secara aturan harus memiliki izin hal ini telah di atur dalam pasal  13 undang undang no 36 tentang Telekomunikasi.

Dijelaskan pemasangan tiang internet.baik  di perumahan atau perkampungan  wajib mengajukan izin terlebih dahulu sebelum pemasang tiang pada  dari tingkat RT dan RW, Kelurahan atau Desa sampai ke Kecamatan atau sesuai peraturan daerah (Perda) setempat.

Akan tetapi hingga saat ini, kegiatan  pemasangan tiang internet tersebut masih berjalan di kerjakan walau tidak berizin secara Remi sesuai aturan diskominfo dan perda
Kondisinya telah menjadi Keresahkan terhadap bagi masyarakat Kota Tangerang Banten

Lebih lanjut saat awak Media Konfirmasi pihak pendor ( Penangung jawab) dari perusahaan
melalui via telephone whatsapp, salah seorang karyawan provaider Moratel Oxygen bernama Bagus menjelaskan dengan nada tinggi.

“Saya posisi lagi didepok, semenjak kejadian  seperti itu. sama media sama ormas pun terkesan kami malah dijadikan atm berjalan”. Ucapnya, Sabtu (11/02/2025)

Reza dari Tim Khusus Investigasi, Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menjelaskan mewakili rekan-rekan Media dan Masyarakat Kota Tangerang

“Saya mengharapkan Pemerintah Kota Tangerang melalui pemberitaan ini agar pihak  instansi-instansi terkait segera melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal penindakan secara tegas tanpa adanya tebang pilih”.

“Khususnya terhadap para pengusaha internet nakal yang ada di Kota Tangerang”, Ungkapnya.(TIM)

Infoberitanasional.com-Bengkulu Utara – Surat laporan dugaan korupsi dana desa (DD) di salah satu desa di kecamatan air Padang kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, sedang proses kesimpulan tahap akhir di inspektorat Bengkulu Utara.

Hal itu di sampaikan oleh inspektorat kabupaten bengkulu utara, “terkait surat laporan dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dari ormas maju bersama bengkulu (OMBB) sudah kami tindaklanjuti dan sudah kami lakukan audit, saat ini sedang kami godok untuk kesimpulan tahap akhir, ungkap noprianto Silaban SE, di ruangan kerjanya Jumat 10-1-2025.

Lebih lanjut beliau menuturkan “kami sudah melakukan pemanggilan terhadap mantan kades yang bersangkutan dan sudah kami mintai keterangan, dalam hal ini ada pihak lain yang terlibat terkait penyalahgunaan dana desa tersebut.

Kami belum bisa menyimpulkan berapa nilai kerugian negara, yang jelas laporan ormas (OMBB) sudah kami tindaklanjuti, tinggal menentukan kesimpulan tahap akhir. Paparnya kepada awak media.

Disisi lain, M. DIAMIN selaku ketua umum ormas maju bersama bengkulu (OMBB) mengucapkan terima kasih kepada inspektorat kabupaten bengkulu utara, yang sudah menindaklanjuti surat laporan dari ormas (OMBB) beberapa waktu yang lalu.

M. DIAMIN juga menyampaikan “kami dari ormas OMBB dari 9 kabupaten 1 kota di provinsi bengkulu, akan terus berperan aktif dalam memantau pembangunan di provinsi bengkulu, demi pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari praktek korupsi.

Adapun tujuan kami selaku kontrol sosial tidak lain dan tidak bukan, demi membantu pihak aparat penegak hukum (APH) baikpun pihak-pihak yang terkait, untuk memberantas korupsi di provinsi bengkulu khususnya.

Terkait tindak lanjut laporan dari kami ormas (OMBB) tersebut, kami ucapkan terimakasih kepada Kejati Bengkulu, Kejari Bengkulu Utara, inspektorat Bengkulu Utara, yang sudah menindak lanjuti laporan dari ormas (OMBB), tutup M. DIAMIN Ketua Umum Ormas maju bersama bengkulu (OMBB) 11-1-2025. (Uj)

Infoberitanasional.com– Bengkulu kab Kepahiang Diduga tidak transparannya penggunaan dana APBDes tahun 2020 dan tahun 2024 oleh pemerintahan desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu,tgl (08 /01/2025.

Hasil investigasi Komisi Daerah LP-K-P-K dan Komisi Daerah Provinsi Bengkulu menemukan beberapa dugaan. Ketahanan pangan tahun 2022 terdapat dugaan bibit kentang F1 yang dibeli ke Provinsi Jambi diduga tidak berkualitas dan diduga tidak memiliki mebel asli.
-diduga meminta pihak aph memeriksa
Kegiatan pembukaan badan jalan fiktif harga satuan. Tahun 2020-2024
– diduga rabat beton tahun 2021 dan 2022
Kurang berkwalitas sekarang sudah rusak.

Sejumlah bibit tersebut ditemukan berada di belakang rumah pribadi Kepala Desa. Ada juga dugaan penyelewengan harga pembukaan badan jalan, pembuatan kerung ternak sapi, dan pengadaan ternak sapi.

Ketua Lembaga LP-K-P-K Provinsi Bengkulu Anca Melalui dan Tim Investigasi meminta agar APH turun untuk memeriksa fisik bangunan dan harga bibit kentang F1 tersebut.

“Kami berharaf agar APH turun untuk memeriksa fisik bangunan dan harga bibit kentang F1, saat kami dari lembaga lpkpk menanyakan soal pembelian bibit kentang, jd kades langsung menyampaikan bibit dia beli langsung ke jambi. Jadi menurut hasil pantauan tim investigasi ada dugaan, bibit tidak berkwalitas, dan dugaan korupsi harga. Dan bibit bayak terbang kalai di belakang rumah pribadi kades, ” ujar Ketua Lembaga LP-K-P-K Provinsi Bengkulu Anca.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Oleh karena itu, kami dari Lembaga LPKPK Provinsi Bengkulu meminta agar APH turun untuk membantu mengecek APBDes 2022-2024, baik secara fisik maupun administrasi.

Demi mencapai keadilan, hingga berita ini dikirim, redaksi jejekkeadilan.com masih bertahan dengan pemberitaannya.

Pewarta ( Dessy )

Infoberitanasional.com-Bengkulu –Program Pelaksanaan Pembanguan Desa kampung Bogor Kecamatan Kepahiang, Kabupaten kepahiang Provinsi Bengkulu, di duga bangunan irigasi asal jadi di desa kampung Bogor beberapa aitem pekerjaan di bangun Asal jadi dan irigasi.

Hal itu terungkap, setelah satu warga di wawancara tim investigasi turun langsung ke lapangan” dari masyarakat setempat, bahwa bangun di tahun 2023 itu banyak yang sudah rusak retak,, jumat 27 Desember 2024

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan terbesar Desa yang bersumber dari APBN dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kadang-kadang modus korupsi Dana Desa. Kepala Desa memanfaatkan pekerjaan Desa. Yaitu,kurang kwalitas, dan marup harga satuan.

Salah satu masyarakat yang enggan di sebut kan namanya itu membeberkan , bangunan irigasi di duga asal jadi sudah dari itu masih banyak lokasi yang belum di bangun oleh pemerintah desa karang tengah waktu RKPDES, musyawarah desa pemdes Desa kampung bogor Tidak tran separan. ungkap masyarakat

Kami selaku masyarakat saat mesesal kejadian tidak sesuai dangan musyawarah desa kampung bogor yang di gelar di balai desa,kampung bogor sementara sumber dana desa DD,dan ADD, banyak modus yang di lakukan kepala desa demi merai keuntungan pribadi. Tegas masyarakat.

Yang lebih parah nya lagi di duga bangun desa yang tidak sesuai rap dan bangun tersebut di buat anggaran pantas tis oleh oknom Kepala Desa. Tambah masyarakat.

Sehingga disimpulkan beberapa poin penting tersebut diduga sebagai ajang Korupsi pihak Pemerintah Desa dan Kepala Desa kampung bogor Harus bertanggung jawab.

Seharusnya pihak Aparat Penegak Hukum(APH), dan Komisi Pemberantasan Korupsi meninjau serta memeriksa,Mengaudit dan menyelidiki prihal pelaksanaan program Di Desa kampung bogor kecamatan Kepahiang tersebut.

apalagi sekarang Setelah kepemimpinan PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO menegaskan dan menginterupsi kan yang nama nya tindak pidana korupsi harus di berantas semua Tanpa terkecuali dari ke pemerintahan pusat sampai kepemerintahan desa tegas PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO.

Sementara berita ini akan di terbitkan Kepala Desa kampung bogor masih dalam konfirmasi dan berusaha di hubungi.

Dengan tegas kami dari tim investigasi di lapangan mintak para penegak Hukum usut tuntas permasalahan Desa kampung bogor
Dari APBDes tahun 20230-2024.

Pewarta sulaidi