Infoberitanasional.com-EMPAT LAWANG – Sebagai bentuk ikhtiar dan kepedulian terhadap kondisi kekeringan yang terjadi, Polres Empat Lawang menggelar Sholat Istisqo dan Doa Bersama di Lapangan Polres Empat Lawang.

Kegiatan penuh khidmat tersebut diikuti oleh Kapolres Empat Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi, S.H., S.I.K., M.H., para PJU, seluruh personel Polres Empat Lawang, serta santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Muhabbah.

Ustaz Dodi, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhabbah, bertindak sebagai imam Sholat Istisqo. Seluruh jamaah dengan penuh kekhusyukan memanjatkan doa dan memohon ampunan kepada Allah SWT, berharap hujan segera diturunkan sebagai rahmat dan keberkahan bagi Kabupaten Empat Lawang.

Selain Sholat Istisqo dan doa bersama, Polres Empat Lawang juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk kepedulian dan upaya membantu meringankan kebutuhan warga.

Sholat Istisqo menjadi momentum untuk bersama-sama menundukkan hati, memperbanyak istighfar, memohon pertolongan Allah SWT, serta meningkatkan kepedulian dalam menjaga alam dan lingkungan.

“Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, membawa keberkahan, menyuburkan tanah, memenuhi sumber air, serta memberikan keselamatan dan kemaslahatan bagi Kabupaten Empat Lawang.”

Semoga doa yang dipanjatkan bersama menjadi jalan turunnya rahmat Allah SWT, hujan yang membawa keberkahan, serta semakin mempererat kepedulian dan kebersamaan Polri dengan seluruh elemen di Kabupaten Empat Lawang.

Infoberitanasional.com-PANGKEP — Klarifikasi Humas Polres Pangkep terkait penanganan perkara dugaan penganiayaan di wilayah hukum Polsek Minasatene mendapat perhatian dari pihak korban. Korban menilai klarifikasi yang disampaikan kepada publik belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang terjadi dalam proses penanganan perkara, khususnya mengenai status tersangka dan alasan hingga kini tidak dilakukan penahanan.

Dalam klarifikasinya, Polres Pangkep menyebut Unit Reskrim Polsek Minasatene masih menangani perkara tersebut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa berkas perkara telah diserahkan penyidik dan diterima Kejaksaan Negeri Pangkep untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penyidik, menurut keterangan Polres Pangkep, masih menunggu pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Pangkep terkait hasil penelitian berkas, termasuk apakah berkas tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Polres Pangkep juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan dan tidak dihentikan. Kepolisian menyatakan penyidik telah menjalankan tugas secara maksimal, profesional, transparan, serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pihak korban mempertanyakan substansi klarifikasi tersebut. Menurut korban, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata apakah perkara masih berproses, melainkan bagaimana kepastian hukum diberikan terhadap dugaan pelaku yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Korban menyebut, perkara tersebut telah berjalan sekitar tiga bulan. Meski demikian, pihak yang disebut sebagai tersangka hingga kini disebut tidak dilakukan penahanan dan masih dapat beraktivitas secara bebas. Kondisi tersebut menjadi pertanyaan bagi keluarga korban yang mengharapkan adanya kejelasan mengenai pertimbangan hukum penyidik dalam perkara tersebut.

Korban juga menegaskan bahwa laporan polisi (LP), berita acara pemeriksaan (BAP), SP2HP, hingga surat penetapan tersangka disebut telah tersedia sebagai bagian dari dokumen proses hukum perkara. Selain itu, korban menyebut adanya video yang beredar dan menjadi perhatian publik, yang memperlihatkan korban dipukul hingga terjatuh tersungkur.

Atas kondisi tersebut, keluarga korban berharap pemberitaan mengenai perkara tidak hanya mengacu pada klarifikasi institusi, tetapi juga memuat secara berimbang keterangan dan fakta dari pihak korban. Mereka meminta agar proses hukum dapat dijelaskan secara terbuka, khususnya terkait status tersangka, perkembangan berkas perkara, serta alasan tidak dilakukannya penahanan apabila memang secara hukum penahanan belum diperlukan.

Pergantian atau mutasi Kanit Reskrim Polsek Minasatene, Ipda Rakdir, menurut pihak keluarga korban, juga belum menjawab persoalan utama yang mereka pertanyakan. Keluarga menginginkan adanya sikap nyata dari aparat penegak hukum berupa transparansi dan keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara.

Di sisi lain, penting dibedakan antara pelimpahan atau pengiriman berkas kepada Kejaksaan Negeri Pangkep dengan pelimpahan perkara ke pengadilan. Berdasarkan klarifikasi Polres Pangkep yang disampaikan, berkas saat ini disebut telah diterima Kejaksaan Negeri Pangkep untuk penelitian lebih lanjut dan penyidik masih menunggu hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, informasi mengenai perkara telah sampai pada tahap persidangan perlu dipastikan kembali kepada pihak berwenang.

Keluarga korban berharap Polsek Minasatene dan Polres Pangkep dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai setiap tahapan penanganan perkara, sehingga tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Persoalan utama yang kini menjadi perhatian bukan hanya mengenai ada atau tidaknya proses hukum, tetapi juga sejauh mana proses tersebut memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi korban. Publik pun berharap seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi Polres Pangkep menyatakan perkara masih berproses dan belum dihentikan. Sementara itu, pihak korban tetap meminta adanya keterbukaan mengenai perkembangan perkara dan kejelasan mengenai status serta langkah hukum terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Infoberitanasional.com-‎BANDAR LAMPUNG — Dua jurnalis media lokal AkuratLampung.id diduga mengalami tindakan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik di lokasi pembangunan Gapura Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL), Rabu (26/8/2026).

‎
‎Kedua jurnalis tersebut, Zulfikri dan Ade Kurniawan, mengaku mendapat perlakuan kasar saat hendak melakukan pengambilan gambar proyek yang dikerjakan oleh CV Sama Cinta Kontruksi. Keduanya sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak Humas UIN RIL dan meminta izin untuk melakukan peliputan.
‎
‎Zul menuturkan, sebelum mendatangi lokasi, dirinya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak Humas UIN RIL terkait proyek pembangunan gapura tersebut.
‎
‎“Awalnya saya konfirmasi kepada Humas. Setelah mendapat jawaban, saya kemudian melakukan tinjau lokasi sekitar pukul 12.50 WIB untuk mengambil gambar dan sudah meminta izin. Namun, respons dari oknum pengawas maupun pelaksana kontraktor justru agresif,” ujar Zul.
‎
‎Menurut Zul, situasi kemudian memanas setelah terjadi adu mulut terkait maksud kedatangan mereka.
‎
‎“Kami sampaikan bahwa kami dari media dan meminta izin untuk mengambil gambar gapura. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Humas. Namun, mereka merasa tidak terima dan kemudian mendorong kami hingga terjadi pemukulan,” ungkapnya.
‎
‎Zul mengaku dirinya kemudian mengalami tindakan kekerasan. Ia menyebut salah seorang oknum menendangnya menggunakan lutut hingga membuatnya terjatuh. Sementara itu, oknum lainnya disebut sempat menarik tubuhnya dan berupaya mengambil telepon selulernya.
‎
‎“Ketika satu orang menendang saya menggunakan lutut, saya terjatuh. Kemudian ada rekannya yang menarik saya dan sempat berusaha mengambil handphone saya,” katanya.
‎
‎Setelah berhasil menjauh dari lokasi, Zul mengaku meminta bantuan kepada rekannya, Ade. Namun, menurut keterangannya, Ade juga diduga mendapatkan perlakuan serupa.
‎
‎“Setelah saya terjatuh dan berhasil kabur, rekan saya justru ditarik dan dipegangi tubuhnya oleh beberapa orang. Kemudian dia ditendang di bagian perut dan dibawa ke sebuah gubuk pos tempat mereka berjaga,” jelasnya.
‎
‎Zul menyebut Ade sempat berada di lokasi tersebut selama lebih dari satu jam sebelum akhirnya dapat meninggalkan tempat itu.
‎
‎Atas kejadian tersebut, Zul kemudian melaporkan dugaan tindak pidana menghalangi kerja jurnalistik serta dugaan pengeroyokan ke Polresta Bandar Lampung.
‎
‎Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/1617/VIII/2026/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG.
‎
‎Dalam laporan tersebut, dugaan kekerasan terhadap jurnalis juga dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18, yang mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan dalam UU Pers.
‎
‎Sementara dugaan tindakan pengeroyokan dilaporkan untuk diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pengeroyokan sebagaimana yang disebut dalam laporan.
‎
‎Zul berharap aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut secara menyeluruh dugaan kekerasan yang dialami dirinya dan rekannya.
‎
‎“Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti dan kejadian tersebut diusut secara terang. Kami hanya menjalankan tugas jurnalistik dan sebelumnya juga sudah melakukan koordinasi,” pungkasnya.
‎
‎
‎Sementara itu pihak UIN Raden Intan Lampung maupun pelaksana proyek CV Sama Cinta Kontruksi belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut.
‎

Infoberitanasional.com–JAMBI – Insiden dugaan kekerasan yang menimpa Sekretaris DPC Pro Jurnalisme Media Siber (PJS) Tanjung Jabung Barat sekaligus jurnalis Khamparan.com, Eka Rizki Rohman, memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Maju Bersama (OMBB) Majelis Pimpinan Nasional M.Diamin, secara tegas mendesak aparat penegak hukum, khususnya jajaran kepolisian jajaran Polda Jambi, untuk segera bertindak cepat menangkap para pelaku pengeroyokan. [1]

“Kami meminta Kapolda Jambi dan jajaran kepolisian untuk tidak mengulur waktu. Tangkap segera pelaku pengeroyokan jurnalis di Tanjung Jabung Barat. Tindakan premanisme terhadap pers tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak secara hukum dengan tegas,” ujar Ketum OMBB dalam pernyataan sikapnya, Rabu (26/8/2026). [1]

Menurut Ketum OMBB, kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keterlibatan pihak kepolisian di tingkat polda maupun polres sangat krusial guna memastikan pengusutan kasus berjalan objektif, transparan, dan tanpa intervensi pihak mana pun. [1]

Peristiwa pengeroyokan itu sendiri terjadi pada Selasa (25/8/2026) di lapangan sepak bola Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang. Saat itu, korban tengah melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa setempat, Fadli, terkait adanya kerusakan berupa retakan pada proyek peningkatan jalan aspal di RT 02 Dusun Ketapang yang baru berumur lima bulan.

Bukannya mendapatkan penjelasan yang berimbang, kehadiran jurnalis tersebut justru direspons dengan perselisihan yang berujung pada dugaan pengeroyokan. Berdasarkan kesaksian warga di lokasi kejadian, tindakan kekerasan fisik tersebut diduga dilakukan secara bersama-sama oleh oknum perangkat desa, termasuk Ketua RT 04, Sekretaris Desa Teluk Ketapang, serta beberapa warga.

Pasca-kejadian, korban diketahui langsung menjalani pemeriksaan medis dan visum di Puskesmas Teluk Nilau sebelum akhirnya resmi melaporkan tindak pidana tersebut kepada aparat kepolisian. OMBB menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga para pelaku pengeroyokan diproses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Sengketa atau keberatan terkait aktivitas jurnalistik harusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum pers yang berlaku, bukan lewat tindakan main hakim sendiri yang mencederai demokrasi. [1]

Infoberitanasional.com-Pesawaran, Lampung. Prajurit Muda Batalyon Infanteri 7 Marinir raih juara 1 dan juara 2 dalam Kejuaran Pencak Silat PDM Kota Bandar Lampung. Senin (25/08/2026).

Dalam kejuaraan kali ini, Pratu Mar Agung Dwi Kurniawan Kembali berhasil meraih Juara 1 dan mengusung medali emas berturut turut dalam kejuaraan Gubernur Cup Kelas G Putra Dewasa 75-80 Kg. Sedangkan Prajurit Pratu Mar Risandi prajurit Batalyon Infanteri 7 marinir mendapatkan juara 2 dan meraih perak dalam kejuaraan Gubernur Cup di kelas D Putra 60 – 65 kg. Atlit muda Ajabra tersebut menjadi yang terbaik di kelasnya dan memperoleh Medali Emas dan medali perak.

Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Mar M. Kristian Widiantoro, M.Tr.Opsla. menyampaikan “Selamat atas prestasinya, tetap berlatih dengan penuh semangat sehingga selalu siap dalam kejuaraan dan pertandingan berikutnya. Diharapkan dengan keberhasilan tersebut dapat menambah pengalaman dan motivasi yang tinggi bagi prajurit untuk menghadapi ajang kejuaraan yang lebih bergengsi kedepannya serta dapat mengharumkan nama satuan dan TNI AL” ungkapnya.

Infoberitanasional.com-LAMPUNG – Polemik hukum terkait dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial SN dan akun TikTok @melaniati serta @ngopisosial terus bergulir. Ketua Umum Gepak Lampung (Gepak) Lampung, Wahyudi menyayangkan sikap kuasa hukum yang terburu-buru melaporkan akun TikTok tersebut ke Polda Lampung.

“Meski kita tahu fakta yang berkembang saat ini mulai terungkap bahwa SN tidak benar terlibat dalam peristiwa yang sebelumnya dituduhkan, mestinya pihak pengacara jangan terburu-buru mengambil langkah pelaporan,” ujar Wahyudi, Selasa (25/8/2026).

Yudi spaan akrab Wahyudi menilai langkah hukum yang diambil tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers justru dinilai mencederai kebebasan pers.

Menurutnya, sebelum melangkah ke ranah hukum, seharusnya pengacara melakukan upaya mediasi dan mendengarkan klarifikasi dari pihak akun TikTok bernama Melaniati yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Lampung.

“Menurut Melaniati, beliau sudah berusaha melakukan upaya konfirmasi namun tidak pernah ada tanggapan. Ini yang perlu digali lebih dalam,” tegasnya.

Seperti diketahui, SN melalui kuasa hukumnya, Hanafi Sapurna, telah melaporkan dua akun TikTok tersebut ke Polda Lampung atas dugaan penyebaran berita bohong (hoax) dan pencemaran nama baik. Pelaporan dilakukan setelah SN memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di ruang Media Center DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (21/8/2026), di mana ia membantah tuduhan yang beredar dan mengaku sedang sakit serta menjalani perawatan di Rumah Sakit Imanuel.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bandar Lampung, Yuhadi, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pendalaman institusi, SN dipastikan tidak berada di lokasi dan tuduhan penggerebekan tersebut tidak pernah terjadi.

*Sikap Pengacara Dianggap Terlalu Menggurui*

Yang paling disayangkan, lanjut Yudi, adalah sikap pengacara dalam konferensi pers yang dinilainya terlalu menggurui para penggiat media.

Bahkan, Hanafi sebelumnya juga menyoroti adanya pemberitaan dari media yang dinilainya tidak memiliki kejelasan mengenai struktur redaksi.

“Saya khawatir karena terlalu cerdas sampai beliau lupa mana yang layak dilaporkan, mana yang tidak. Jujur, pendapat saya terlalu berlebihan sampai bicara soal plagiat dan Dewan Pers segala. Fokuslah pada materi pokoknya terkait hukum, jangan melebar ke hak cipta pelaku media,” sindirnya dengan nada getir.

Yudi yang juga aktivis media ini menegaskan bahwa tindakan terburu-buru melaporkan hasil karya jurnalistik justru menunjukkan ketidakmengertian pengacara tentang kelayakan pelaporan dan mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur secara khusus dalam UU Pers.

“Sebagai pengacara yang katanya paham soal pemberitaan, seharusnya tidak terburu-buru melakukan tindakan pelaporan. Ini menunjukkan beliau tidak mengerti tentang kelayakan pelaporan karya jurnalistik. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh berita, jalurnya jelas: gunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, atau adukan ke Dewan Pers. Bukan serta-merta membungkam kerja-kerja jurnalistik dengan ancaman hukum,” pungkasnya.(Rozi)