10 C
New York
Sabtu, Oktober 10, 2026

Buy now

spot_img
Beranda blog Halaman 18

*KAPOLRES EMPAT LAWANG AKBP ABDUL AZIZ SEPTIADI, S.H., S.I.K., M.H.** memberikan arahan kepada seluruh personel dalam pelaksanaan apel pagi.

0

Infosiberindonesia.com-Dalam arahannya, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk senantiasa menjaga **disiplin, integritas, profesionalisme, serta nama baik institusi Polri**, termasuk menjauhi segala bentuk perjudian, khususnya **Judi Online (Judol)**.

 

Usai pelaksanaan apel pagi, Kapolres Empat Lawang bersama jajaran melaksanakan **pengecekan/razia telepon seluler (HP) personel Polres Empat Lawang** sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi serta mencegah adanya personel yang terlibat dalam aktivitas Judi Online.

 

Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penegasan bahwa **Polri harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat** dengan tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian.

 

🚫 **STOP JUDI ONLINE!**

💪 **JAGA INTEGRITAS, JAGA KELUARGA, JAGA NAMA BAIK INSTITUSI.**

 

**POLRES EMPAT LAWANG**

**PRESISI — MELINDUNGI, MENGAYOMI, DAN MELAYANI MASYARAKAT**

Petani Terancam Gagal Tanam, ratusan sawah dibingin kuning kekeringan.

0

Infoberitanasional.com-Bingin Kuning,Sebanyak kurang lebih 110 hektar lahan persawahan di Desa Bungin,pungguk pedaro,karang Dapo bawah ,dan karang Dapo atas Kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong mengalami kekeringan,usai banjir bandang menghantam areal persawahan dibebera kecamatan pada Maret lalu mengakibatkan pendangkalan tertutupnya pembagi air ke area persawahan warga yang melintasi irigasi trokon, ketika tengah akan dimulainya musim tanam padi Indeks Pertanaman (IP) 200 tahun 2026.

 

Kondisi tersebut membuat ratusan petani terancam gagal tanam dan mempertanyakan fungsi Jaringan Irigasi Air trokon dan pendangkalan pada pembagi air Ketahun yang terletak di wilayah karang Dapo atas.

 

Hasil pantauan awak media pada Minggu 23/08/2026 ,dibeberapa titik lokasi Hamparan sawah diwilayah Bingin kuning sendiri saat ini tengah kekeringan, perkiraan luas sekitar 700 hektar yang tersebar di wilayah Desa Bungin,Talang leak ,pungguk pedaro,karang Dapo bawah dan sebagian areal persawahan diwilayah karang Dapo atas .

 

Namun hingga kini masyarakat belum mendapat solusi dari dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan BPBD Kabupaten Lebong .

 

Akibatnya, lahan sawah yang seharusnya mulai diolah untuk musim tanam justru mengalami kekeringan. Para petani pun belum dapat melakukan pembajakan karena minimnya pasokan air.

 

Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Bungin diantaranya kepala dusun III desa Bungin almuntaha mengungkapkan selama ini petani mengandalkan irigasi trokon untuk mengairi sawah, Namun memasuki musim kemarau, sumber air semakin terbatas sehingga normalisasi sangat diharapkan itupun terjadi akibat banjir beberapa bulan yang lalu.ungkap almuntaha

 

Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Desa karang Dapo bawah kecamatan Bingin kuning sdr Ramli ,Ia mengaku saat ini kami petani terancam gagal tanam akibat kuranya pasokan air.

 

“Kami berharap pemerintah terkait bisa sesegera mungkin menurunkan alat untuk normalisasi pendangkalan di wilayah karang Dapo atas ,satu satunya sumber air yang mengalirike sawah masyarakat,” ujarnya.

 

Selanjutnya Carles warga desa karang Dapo atas juga menjelaskan, seharusnya menjadi awal musim tanam padi IP 200 akhir Agustus, Namun kondisi memasuki musim kemarau membuat kami petani sangat membutuhkan pasokan air trokon agar bisa normal seperti biasanya.imbunya

 

Jika hulu air trokon dapat beroperasi optimal, sekitar 110 hektar sawah di Desa Bungin dan sekitarnya dapat kembali produktif dengan rata-rata hasil panen mencapai 8 ton gabah per hektar.

 

Lebih jauh, ia menyebut keberadaan jaringan irigasi tersebut sangat penting karena menyangkut mata pencaharian sekitar 500 kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian di kawasan tersebut.

 

” Lima Desa yang terdampak berharap normalisasi segera terlaksanan, karena sudah berulang kali gotong royong secara manual namun masih kekurangan air,” ungkapnya.

 

Karena itu, para petani mendesak pemerintah kabupaten Lebong dan pihak terkait segera menyelesaikan kendala yang menghambat pasokan air trokon tersebut. Tutupnya

 

Writer ; Kaperwil Bkl

Kasat Reskrim Polresta Bengkulu Raih Gelar Magister Hukum dengan Prestasi

0

Infoberitanasional.com BENGKULU,22 Agustus 2026 – Kabar gembira dan membanggakan datang dari korps Korps Bhayangkara di wilayah hukum Bengkulu. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Bengkulu, AKP Prengki Sirait, S.H., M.H., resmi menyandang gelar baru sebagai Magister Hukum (M.H.).

 

Pencapaian akademis ini diraih setelah AKP Prengki Sirait menyelesaikan Program Studi Magister Hukum (S2) di Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) Bengkulu. Keberhasilan ini ditandai dengan pelaksanaan Yudisium Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, yang berlangsung khidmat di sebuah hotel di Bengkulu, Sabtu (22/8).

 

Dalam kesempatan Yudisium tersebut, AKP Prengki Sirait tampak hadir didampingi istri tercinta, dan secara resmi menerima tabung wisuda sebagai simbol kelulusannya.

 

Prestasi yang diraih oleh orang nomor satu di Satuan Reskrim Polresta Bengkulu ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Media online INFOSIBERINDONESIA.COM dan Organisasi OMBB secara khusus menyampaikan ucapan selamat.

“INFOSIBERINDONESIA.COM & ORGANISASI OMBB Mengucapkan Selamat atas Gelar Baru Magister Hukum (M.H.) kepada AKP Prengki Sirait, S.H., M.H. (Kasat Reskrim Polresta Bengkulu),” demikian tertulis dalam pesan ucapan pada banner acara.

Keberhasilan AKP Prengki Sirait dalam menyelesaikan studi S2 ini menjadi contoh nyata komitmen seorang perwira polisi yang tetap mengutamakan pendidikan di tengah kesibukan dinas melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Banner acara juga secara khusus menyoroti dedikasi tersebut dengan mencantumkan keterangan: “Prengki Sirait Menyelesaikan Studi Magister Hukum dengan Prestasi.”

 

Selamat kepada AKP Prengki Sirait, S.H., M.H., atas pencapaian akademisnya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pribadi, institusi Polri, serta masyarakat luas.

 

Pewarta(ad)

*Pengembang Disorot, Pemerintah Dipanggil: Ada Apa dengan Krisis Air di Royal Sentraland @BTP?*

0

Infoberitamasional.com-MAROS – Krisis air bersih di Perumahan Royal Sentraland @BTP, Maros, kembali memantik kemarahan warga. Di tengah kondisi kebutuhan air bersih yang mendesak, warga mengaku keluhan mereka justru belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap memadai dari pihak pengelola maupun pengembang (21/08/2026).

 

Persoalan semakin memanas setelah warga mengaku dibebani biaya pasang ulang air hingga Rp1,5 juta. Kebijakan tersebut dinilai menambah beban masyarakat yang selama ini telah membayar kewajiban sebagai penghuni perumahan.

 

Warga pun tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas surat pemberitahuan atau saling lempar tanggung jawab. Mereka kini mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, DPRD Sulsel, DPRD Makassar, dan DPRD Maros untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan.

 

Warga Desak Audit Menyeluruh

 

Sejumlah instansi diminta segera melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya, khususnya terkait kelayakan fasilitas perumahan, pelayanan air bersih, perlindungan konsumen, hingga dampak terhadap sanitasi lingkungan.

 

Warga mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana lingkungan perumahan.

 

Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diminta menelaah aspek perlindungan konsumen, termasuk kebijakan dan ketentuan yang dianggap berpotensi merugikan penghuni.

 

Tak kalah penting, Dinas Kesehatan juga didesak turun tangan untuk memastikan persoalan pasokan air tidak berkembang menjadi masalah kesehatan dan sanitasi lingkungan.

 

“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin hak dasar kami atas air bersih dipenuhi. Jangan sampai warga terus mengeluh tetapi tidak ada tindakan nyata,” ungkap salah seorang perwakilan warga.

 

Jangan Tunggu Warga Jatuh Sakit

 

Warga mengingatkan bahwa persoalan air bersih bukan sekadar persoalan kenyamanan. Jika berlangsung berkepanjangan, keterbatasan air dapat mengganggu kebutuhan rumah tangga sekaligus meningkatkan risiko persoalan sanitasi.

 

Karena itu, warga meminta pemerintah tidak menunggu sampai muncul korban sakit atau persoalan kesehatan yang lebih serius baru mengambil tindakan.

 

Mereka juga mendesak DPRD terkait segera memanggil pihak pengembang dan pengelola melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terbuka mengenai pengelolaan air, dasar pembebanan biaya pasang ulang, serta solusi konkret bagi penghuni.

 

Lokasi Perbatasan Jangan Jadi Alasan Saling Lempar Tanggung Jawab

 

Persoalan semakin krusial karena kawasan Royal Sentraland @BTP berada di wilayah yang berkaitan dengan batas administratif Makassar dan Maros.

 

Warga meminta kondisi tersebut tidak dijadikan alasan untuk saling melempar kewenangan.

 

Pemprov Sulsel dan pemerintah daerah terkait harus duduk bersama. Pemeriksaan lapangan dan pemanggilan resmi terhadap pihak yang bertanggung jawab dinilai menjadi langkah yang jauh lebih konkret dibandingkan membiarkan keluhan warga berlarut-larut.

 

“Jangan tunggu warga sakit baru pemerintah bergerak. Kami sudah menyampaikan keluhan. Sekarang kami meminta pemerintah hadir, turun ke lapangan, periksa dan audit persoalan ini secara terbuka,” tegas warga.

 

Kini sorotan publik tertuju kepada pemerintah dan wakil rakyat: akankah keluhan warga Royal Sentraland @BTP benar-benar ditindaklanjuti, atau kembali berhenti di meja birokrasi?

 

Warga menegaskan, mereka tidak ingin terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan pelayanan dasar di lingkungan tempat tinggal mereka.

 

Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji.

 

**baramakassar_

Jumat Berkah, Taring Lampung Bagikan Ratusan Nasi Kotak kepada Warga ‎

0

Infoberitanasional.com-‎BANDAR LAMPUNG — Organisasi Pers Pewarta Dalam Jaringan (Taring) Provinsi Lampung membagikan ratusan paket nasi kotak kepada masyarakat yang membutuhkan di kawasan Bundaran Lungsir, Kota Bandar Lampung, Jumat (21/8/2026).

‎

‎Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program Jumat Berkah Taring Lampung berkolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Ratumedia.id.

‎

‎Pembagian nasi kotak menyasar sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya pengemudi ojek online (ojol), pekerja harian lepas, buruh, serta warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan.

‎

‎Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus/anggota Taring Lampung. Para pengurus dan anggota secara langsung membagikan paket makanan kepada masyarakat yang melintas di sekitar Bundaran Lungsir.

‎

‎Ketua Harian Taring Lampung, Nuraini, yang akrab disapa Uncu, mengatakan kegiatan Jumat Berkah merupakan bentuk kepedulian Taring Lampung terhadap masyarakat.

‎

‎“Alhamdulillah, hari ini kami dari Taring Lampung dapat berbagi ratusan paket nasi kotak. Ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa syukur kami untuk berbagi bersama masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang sehari-hari bekerja di jalan,” ujar Uncu.

‎

‎Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan berbagi makanan, tetapi juga dapat mempererat hubungan antara insan media dengan masyarakat.

‎

‎“Kami berharap kegiatan sederhana ini bisa memberikan manfaat. Ke depan, mudah-mudahan Jumat Berkah Taring Lampung dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

‎

‎Uncu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada sejumlah OPD Pemerintah Kota Bandar Lampung serta PT Walu Ratu Lampung yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

‎

‎“Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini. Tanpa dukungan dan kebersamaan, kegiatan seperti ini tentu tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya.

‎

‎Salah seorang pengemudi ojek online yang menerima paket nasi kotak mengaku bersyukur atas kepedulian tersebut.

‎

‎“Terima kasih kepada Taring Lampung dan semua pihak yang sudah berbagi. Ini sangat membantu kami yang sedang bekerja. Semoga kebaikannya dibalas dan kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” pungkasnya. (*)

*Pengeroyokan di Pantai Berkas Kota Bengkulu, Polisi Pastikan Proses Hukum Berjalan Transparan*

0

Infoberitanasional.com-Kota Bengkulu,21 Agustus 2026 – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu bergerak cepat merespon laporan dugaan tindakan kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang terjadi di kawasan wisata Pantai Berkas, Kota Bengkulu, pada Jumat (21/8/2026).

 

Insiden tersebut mengakibatkan korban, yang merupakan putra dari tokoh agama Ustadz Rahman Tamrin, S.Ag., mengalami luka berat berupa patah tulang rahang,dugaan keterlibatan oknum anggota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pantai Berkas dalam aksi penganiayaan ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

 

Menanggapi dinamika pemberitaan yang beredar, Kapolresta Bengkulu melalui Kasatreskrim Polresta Bengkulu, AKP Prengki Sirait, S.H., menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi atensi khusus dan proses hukumnya dipastikan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Perkaranya sudah menjadi atensi kami dan prosesnya saat ini terus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kami tegaskan, tidak ada yang bisa lolos dari hukum di wilayah Polresta Bengkulu satu titik pun apabila melakukan tindakan kejahatan yang melawan hukum,” tegas AKP Prengki Sirait dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

 

Langkah tegas kepolisian ini menjawab desakan dari pihak keluarga korban yang menginginkan keadilan. Sebelumnya, Ustadz Rahman Tamrin, S.Ag., menempuh jalur hukum resmi lantaran belum adanya itikad baik atau penanganan secara kekeluargaan dari para terduga pelaku.

“Kami datang bukan untuk memicu kegaduhan, melainkan sebagai orang tua yang menuntut keadilan bagi anak kami yang menjadi korban penganiayaan berat. Kami meminta proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan objektif,” ujar Ustadz Rahman Tamrin.

 

Beliau juga mengajak ormas, media, dan elemen masyarakat Bengkulu untuk turut mengawal jalannya penegakan hukum.

 

Guna menjaga asas keimbangan berita (cover both sides), konfirmasi resmi terkait keterlibatan anggotanya dalam peristiwa ini masih terus diupayakan dari manajemen SPPG Pantai Berkas,Pihak pengelola kawasan wisata tersebut diberikan ruang terbuka untuk memberikan klarifikasi atau kronologi versi mereka.

 

Saat ini,Polresta Bengkulu terus mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa saksi-saksi guna menuntaskan kasus pengeroyokan ini secara transparan dan akuntabel.

 

 

Kemarau Melanda, Wakil Ketua DPRD Lampung Maulidah Zauroh Dorong Pemerintah Petakan Wilayah Krisis Air di Tubaba

0

Infoberitanasional.com-TULANG BAWANG BARAT – Musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba). Sejumlah warga dilaporkan mengeluhkan berkurangnya ketersediaan air bersih, sementara debit air pada sejumlah sumur warga mulai menurun.

 

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, yang merupakan anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji.

 

Maulidah menyampaikan hal tersebut melalui sambungan telepon seluler, Jumat (21/8/2026). Ia mengatakan, dirinya menerima sejumlah keluhan masyarakat Tubaba terkait dampak musim kemarau yang mulai semakin terasa.

 

“Saya menerima keluhan dari masyarakat di Tulang Bawang Barat terkait dampak kemarau yang semakin dirasakan. Air mulai sulit, sumur warga berkurang debitnya, dan masyarakat harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari,” kata Maulidah.

 

Menanggapi keluhan tersebut, Maulidah mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pemetaan wilayah yang mengalami kesulitan air, khususnya tiyuh-tiyuh yang paling terdampak.

Menurutnya, pemetaan penting dilakukan agar pemerintah memiliki data mengenai lokasi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, langkah penanganan, termasuk pendistribusian bantuan air bersih, dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

 

“Kalau masyarakat sudah kesulitan air bersih, jangan menunggu kondisinya semakin parah. Bantuan air bersih harus segera disiapkan dan disalurkan ke titik yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

 

Maulidah menilai, penanganan dampak kemarau tidak cukup hanya dengan mendistribusikan air bersih ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengantisipasi persoalan ketersediaan air yang berpotensi kembali terjadi pada musim kemarau berikutnya.

Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur sumber air di wilayah terdampak, antara lain melalui pembangunan sumur bor, embung, jaringan air bersih, serta optimalisasi dan penguatan sumber-sumber air yang masih tersedia.

 

“Harus ada solusi yang lebih permanen. Kita perlu melihat wilayah mana yang membutuhkan sumur bor, embung, jaringan air bersih, ataupun penguatan sumber air lainnya,” ujarnya.

 

Selain penanganan darurat, Maulidah menilai koordinasi antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Lampung, serta organisasi perangkat daerah dan instansi teknis terkait perlu diperkuat. Hal tersebut dinilai penting agar penanganan kekurangan air dapat dilakukan secara terintegrasi dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

 

“Persoalan ini akan kami dorong kepada pemerintah provinsi dan dinas terkait. Yang paling penting, masyarakat jangan dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian,” tegas Maulidah.

 

Ia berharap pemerintah tidak menunggu sampai kondisi berkembang menjadi krisis untuk mengambil langkah. Menurutnya, upaya mitigasi dan pemetaan wilayah rawan kekurangan air perlu dilakukan sejak awal sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

 

“Kemarau mungkin datang setiap tahun, tetapi kesulitan air yang berulang setiap tahun seharusnya bisa kita antisipasi. Karena itu, kita harus mulai memikirkan solusi yang lebih permanen agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” pungkasnya.

 

Maulidah menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan ketersediaan air selama musim kemarau.

(Rls)

Anak Ulama Bengkulu Mengalami Patah Rahang, Keluarga Desak Transparansi Hukum Terkait Dugaan Pengeroyokan oleh Oknum SPPG Pantai Berkas.

0

Infoberitanasional.com–BENGKULU (21 Agustus 2026) – Kasus dugaan kekerasan bersama-sama (pengeroyokan) kembali terjadi di kawasan wisata Kota Bengkulu. Korban yang merupakan anak dari tokoh agama setempat, Ustadz Rahman Tamrin, S.Ag., dilaporkan mengalami luka berat berupa patah tulang rahang. Insiden ini diduga kuat melibatkan oknum anggota Satuan Pengamanan dan Penjaga Gawang (SPPG) Pantai Berkas, Kota Bengkulu.

 

Pihak keluarga korban secara terbuka menyatakan kekecewaannya lantaran belum adanya itikad baik atau tanggung jawab nyata dari pihak terduga pelaku untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kemanusiaan. Kendati demikian, keluarga memilih menempuh jalur hukum resmi dan mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih.

 

“Kami datang bukan untuk memicu kegaduhan, melainkan sebagai orang tua yang menuntut keadilan bagi anak kami yang menjadi korban penganiayaan berat. Kami meminta proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan objektif,” ujar Ustadz Rahman Tamrin dalam keterangannya, Jumat (21/08/2026).

 

Menunggu Konfirmasi Pihak SPPGGuna menjaga prinsip keberimbangan berita (cover both sides), konfirmasi resmi terkait keterlibatan anggotanya dalam insiden ini masih terus diupayakan dari manajemen atau perwakilan SPPG Pantai Berkas. Ruang klarifikasi tetap dibuka lebar bagi pihak pengelola kawasan wisata tersebut untuk memberikan pernyataan atau kronologi versi mereka atas peristiwa yang terjadi.

 

Saat ini, Ustadz Rahman Tamrin juga mengimbau kepada elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan media di Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama mengawal kasus ini agar penegakan hukum berjalan di jalur yang benar. Pungkas nya

 

 

 

 

 

 

Cabdin Pendidikan Wilayah II Provinsi Lampung gandeng Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Perkuat Ekosistem Literasi Sekolah*

0

Infoberitanasional.com-Pringsewu — Kantor Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah II Provinsi Lampung menggandeng Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Dr. Eni Amaliah, S.Ag.,S.S.,M.Ag. dalam kegiatan  Workshop, Membangun Ekosistem Literasi Holistik Melalui Perpustakaan Sekolah yang Inovatif dan Edukatif. Langkah ini bertujuan mengubah paradigma lama agar perpustakaan sekolah bertransformasi menjadi pusat sumber belajar dan pusat informasi utama bagi siswa.

Kegiatan  ini diselenggarakan di SMA N 1 Pringsewu, Rabu (19/8/2026), mempertemukan para kepala dan pengelola Perpustakaan Sekolah tingkat Menengah Atas  di wilayah kerja Cabdin Wilayah II Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.

Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah II Provinsi Lampung, Rodi Hayani Samsun, menegaskan bahwa sekolah harus berani keluar dari zona nyaman dan meninggalkan fungsi perpustakaan yang hanya sebatas tempat penyimpanan buku. Tapi menjadikan perpustakaan sekolah sebagai jantung kegiatan akademik dan pusat informasi utama di lingkungan satuan pendidikan. Selaras dengan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, meningkatkan Sekolah Unggulan dan salah satunya adalah pentingnya keberadaan Perpustakaan Sekolah.

Melalui Workshop ini, para peserta mendapatkan bimbingan teknis dan strategi praktis. Para kepala dan pengelola perpustakaan diharapkan mampu menghidupkan kembali minat baca siswa lewat tata kelola perpustakaan yang adaptif terhadap kebutuhan digital dan informasi masa kini. Workshop ini menghadirkan pembicara tunggal, Dr. Eni Amaliah untuk membedah strategi inovatif pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai aturan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Eni Amaliah yang juga Ketua Forum Literasi Lampung, mengingatkan kepada Peserta, bahwa Perpustakaan sekolah berperan penting sebagai pusat sumber belajar, penunjang kegiatan kurikulum, dan sarana pengembangan budaya literasi siswa serta guru. Di tengah tantangan zaman dan kebutuhan informasi yang cepat, perpustakaan sekolah dituntut adaptif.

Kolaborasi strategis ini menghasilkan komitmen bersama para kepala dan pengelola perpustakaan sekolah Wilayah II Provinsi Lampung, dengan menjadikan perpustakaan sekolah tempat belajar, meningkatkan minat baca peserta didik secara berkelanjutan dengan menyediakan akses literatur yang dekat, edukatif, dan inovatif dan menjadikan ruang perpustakaan sebagai pusat data dan rujukan ilmu pengetahuan di sekolah.

Klarifikasi Resmi Pelaksana Teknis: Pembangunan Fisik Irigasi Air Seluma Dilakukan Bertahap Hingga 2029.

0

Infoberitanasional.com, Bengkulu Kabupaten Seluma – Pelaksana Teknis (Peltek) melalui Pengamat Irigasi Air Seluma, Alpian Junaidi, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan pemberitaan yang beredar di salah satu media massa terkait pelaksanaan proyek rehabilitasi fisik Irigasi Air Seluma.

Alpian menegaskan bahwa seluruh rangkaian pembangunan fisik Daerah Irigasi (D.I) Seluma telah diprogramkan secara matang dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029, sehingga pengerjaannya tidak dilakukan sekaligus di seluruh titik dalam satu waktu. dan juga bawah yang ada isu berkembang di Media sosial tersebut jumlah pajang 800 Meter tersebut tidak ada Tercatat di gambar pekerjaan.

1. Fokus Prioritas Anggaran Tahun 2026

Untuk tahun anggaran 2026, pihak Pelaksana Teknis memfokuskan pengerjaan fisik pada dua titik krusial, yaitu ruas BSK 5 menuju BSK 6 serta ruas BS 7 menuju BS 8.

Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi kedaruratan bencana. Di area sekitar BSK, BRK, dan BG, terdapat saluran sepanjang lebih dari 12 kilometer yang belum memiliki pintu penguras atau pintu pengaman banjir. Oleh karena itu, rehabilitasi di ruas BSK 5 hingga BSK 6 difungsikan khusus untuk mengendalikan debit air yang meluap saat musim hujan, dengan mengarahkannya langsung ke Sungai Ngalam demi keselamatan kawasan sekitar.

2. Meluruskan Polemik Saluran BSS

Sepanjang 800 Meter Terkait isu yang berkembang mengenai saluran BSS sepanjang 800 meter, Alpian Junaidi menjelaskan secara detail bahwa lokasi tersebut sebenarnya belum masuk dalam plot pengerjaan utama tahun ini.

Adapun aktivitas alat berat di lokasi tersebut merupakan respon cepat dan bentuk pelayanan atas permintaan dari petugas pintu air setempat yang memohon bantuan normalisasi akibat adanya pengendapan lumpur yang tebal.

Sementara itu, mengenai pembangunan pelapis dinding sepanjang 100 meter di area tersebut, hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mengamankan saluran tersier yang posisinya bergandengan langsung dengan saluran BSS agar tidak longsor.

3. Jadwal Ploting Ruas BSS pada Tahun 2027

Pihak Pelaksana Teknis meminta masyarakat dan media untuk tidak salah paham, karena seluruh wilayah D.I Seluma sudah memiliki jadwal pengerjaannya masing-masing. Proyek pengerjaan utama untuk wilayah BSS sendiri telah masuk ke dalam plot anggaran Tahun 2027, bersamaan dengan jadwal pengerjaan dari ruas BS 5 menuju BSK 4.

Melalui klarifikasi ini, pihak Pelaksana Teknis berharap media massa dan masyarakat dapat menerima informasi yang akurat dan berimbang, serta mendukung kelancaran proyek strategis ini demi kesejahteraan petani dan masyarakat Seluma.