Infoberitanadional.com-Jakarta, 4 Agustus 2026 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 372 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang bergabung bersama Taruna Akademi TNI untuk mendampingi siswa di 73 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui Program Taruna Bhakti Tahun 2026. Kehadiran para taruna merupakan wujud dukungan Polri terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan sejak dini.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan keterlibatan Taruna Akpol merupakan implementasi nyata arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang saat melepas Program Taruna Bhakti pada 1 Agustus 2026 di Base Ops Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, menegaskan bahwa para taruna harus menjadi role model bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Polri mendukung penuh Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang unggul. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Sosial, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI hadir bukan sekadar mendampingi kegiatan siswa, tetapi menjadi kakak asuh yang memberikan keteladanan dalam disiplin, kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian. Kami ingin anak-anak di Sekolah Rakyat memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh inspirasi untuk meraih cita-citanya,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, Selasa (4/8).

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebelumnya menegaskan bahwa para taruna memahami kehidupan berasrama karena mereka sendiri telah menjalaninya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat ditularkan kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun kemandirian, serta membiasakan hidup disiplin. Menteri Sosial juga menekankan pentingnya menjadikan para taruna sebagai kakak pendamping yang penuh empati, sekaligus memastikan tidak ada praktik perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, maupun intoleransi selama proses pendampingan berlangsung.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Polri mengerahkan 372 Taruna Akpol yang ditempatkan di 73 Sekolah Rakyat pada 29 Subsatuan Taruna (Subsattar). Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 110 personel pendamping (Paping) yang terdiri atas 23 Perwira Menengah (Pamen), 77 Perwira Pertama (Pama), dan 10 Bintara, sehingga total personel Polri yang terlibat mencapai 482 personel.

Program Taruna Bhakti dilaksanakan bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yaitu masa orientasi bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta kehidupan berasrama. Selama lima hari pendampingan, Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI berperan sebagai mentor dan kakak asuh melalui berbagai kegiatan pembentukan karakter.

Kegiatan tersebut meliputi pengenalan tata tertib sekolah dan kehidupan asrama, pembiasaan bangun pagi dan manajemen waktu, penataan kamar, kerapian tempat tidur dan lemari, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pelatihan baris-berbaris, pembinaan kepemimpinan, kerja sama dan gotong royong, penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara, kegiatan kepramukaan, pembinaan karakter dan kepribadian, penguatan nilai-nilai keagamaan, hingga pemberian motivasi agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, humanis, inklusif, dan ramah anak, sesuai dengan semangat Program Sekolah Rakyat.

“Yang dibangun dalam Program Taruna Bhakti bukan hanya kedisiplinan, tetapi juga karakter. Para Taruna Akpol hadir untuk menginspirasi, membimbing, dan mendampingi adik-adik di Sekolah Rakyat melalui keteladanan. Mereka berbagi pengalaman hidup berasrama, mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kerja sama, kepedulian, serta menumbuhkan rasa percaya diri agar setiap anak memiliki keyakinan bahwa mereka mampu meraih masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan Taruna Akpol dalam Program Taruna Bhakti juga menjadi bagian dari proses pembentukan calon perwira Polri yang semakin dekat dengan masyarakat sejak masa pendidikan.

“Melalui pengabdian ini, Taruna Akpol belajar memahami kehidupan masyarakat sekaligus mengasah kepemimpinan, empati, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan persoalan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi mereka sebagai calon pemimpin Polri yang Presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.

Program Taruna Bhakti merupakan kolaborasi Kementerian Sosial RI, Akademi TNI, Akademi Kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Polri berharap kehadiran Taruna Akpol bersama Taruna Akademi TNI dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa sekaligus memperkuat pembentukan karakter generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(Rozi)

Infoberitanasional.com-JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung turut ambil bagian dalam pertemuan strategis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus Kadin dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026) kemarin.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, mengatakan seluruh pengurus Kadin provinsi hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Selain Kadin daerah, pertemuan juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha nasional untuk membahas strategi menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Direktur Utama Pindad yang juga CTO Danantara, Prof. Sigit Puji Santoso.

Kadin Lampung diwakili tiga pengurus, yakni Koordinator Wakil Ketua Umum Romi Junanto Utama, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan Irfan Gani.

Mewakili Ketua Kadin Lampung Muhammad Kadafi, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Munir A. Haris mengatakan kehadiran Kadin Lampung dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen dunia usaha Lampung untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperjuangkan kepentingan dunia usaha di daerah.

“Pertemuan ini menjadi ruang yang sangat strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dengan dunia usaha di daerah. Arahan Presiden Prabowo memberikan optimisme baru bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus dimulai dari daerah yang kuat, berdaya saing, dan mampu menarik investasi,” ujar Munir, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, Kadin Lampung siap mengawal berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan investasi, memperkuat sektor perdagangan, mengembangkan UMKM, serta membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan di Provinsi Lampung.

Munir menegaskan, Kadin Lampung di bawah kepemimpinan M. Khadafi akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh pelaku usaha agar potensi ekonomi Lampung dapat berkembang lebih optimal.

“Kami membawa semangat kolaborasi. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, energi, hingga logistik. Tugas kami adalah memastikan potensi tersebut mampu diterjemahkan menjadi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap forum bersama Presiden Prabowo tersebut menjadi awal lahirnya berbagai kebijakan yang semakin berpihak kepada dunia usaha daerah sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

“Pesan Ketua Kadin Lampung, Bapak M. Khadafi, sangat jelas. Kadin Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Lampung,” tutup Munir yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini. (**)

Infoberitanasional.com-TANGERANG, – Polsek Cisoka Polresta Tangerang mengamankan seorang pria bernama Pilza Zahidi, 23 tahun, Minggu (2/8/2026) di sebuah toko dalam Kawasan Stasiun Tigaraksa, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, Pilza Zahidi diamankan karena kedapatan memiliki ratusan butir obat keras daftar G yang diduga dijual secara ilegal.

“Obat keras tersebut disembunyikan di dalam tong sampah dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam,” Ucap Kapolres Indra.

Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 270 butir obat keras jenis Hexymer dan 6 butir Tramadol.

Ia menjelaskan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penangkapan.

“Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Cisoka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” Jelasnya Indra Waspada.

Yudianto, C.PLA. mengapresiasi langkah cepat Polsek Cisoka dalam mengungkap peredaran obat keras di wilayah Solear.

“Kami dari LBH Satria mengapresiasi kinerja kepolisian. Peredaran obat keras seperti Hexymer dan Tramadol ini sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya anak muda. Harus ditindak tegas sampai ke akarnya, jangan hanya pengecernya saja,” Ujar Yudianto, C.PLA.

Yudianto juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan toko atau individu yang mencurigakan menjual obat keras tanpa izin.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai generasi muda kita hancur karena obat-obatan terlarang ini,” Tambahnya.

Atas perbuatannya, Pilza Zahidi dijerat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 13 KUHP Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

Perlu diketahui, Hexymer yang mengandung Carisoprodol dan Tramadol termasuk obat keras daftar G. Peredarannya hanya boleh dengan resep dokter dan izin dari Dinas Kesehatan.

Saat ini Pilza Zahidi pelaku pengedar Obat Keras Terlarang Daftar G, masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Tangerang.

Kami akan meneruskan berita ini hingga ke Mabes Polri dan Instansi Terkait./Red/Tim

Infoberitanasional.com-Bandar Lampung – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap 12 pejabat strategis di lingkungan Polda Lampung yang berlangsung di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung, Senin (3/8/2026). Pergantian pejabat tersebut merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi guna memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 12 jabatan yang diserahterimakan terdiri atas empat Pejabat Utama Polda Lampung dan delapan Kapolres jajaran. Jabatan tersebut meliputi Karo Log, Direktur Samapta, Direktur Polairud, Kepala SPKT, Kapolresta Bandar Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kapolres Lampung Utara, Kapolres Lampung Timur, Kapolres Tulang Bawang, Kapolres Way Kanan, Kapolres Pringsewu, serta Kapolres Tulang Bawang Barat.

Prosesi Sertijab diawali dengan pembacaan keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengambilan sumpah dan pakta integritas, serta penyematan dan pelepasan tanda jabatan sebagai simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Lampung.

Pada jajaran Pejabat Utama, jabatan Karo Log diserahterimakan dari Kombes Pol Supriadi kepada Kombes Pol Atot Irawan. Jabatan Direktur Samapta kini diemban Kombes Pol Prayudha Widiatmoko menggantikan Kombes Pol Bramono Purnomo. Selanjutnya, jabatan Direktur Polairud diserahterimakan dari Kombes Pol Boby Pa’ludin Tambunan kepada Kombes Pol Erick Sartani Marbun, sedangkan jabatan Kepala SPKT kini dijabat AKBP Tri Hendro Prasetyo menggantikan AKBP Fenza.

Di jajaran kewilayahan, Kombes Pol Herbin Garbawiyata J. Sianipar dipercaya menjabat Kapolresta Bandar Lampung menggantikan Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay. Jabatan Kapolres Lampung Selatan diserahterimakan dari AKBP Toni Kasmiri kepada AKBP Deddy Kurniawan, sementara jabatan Kapolres Lampung Utara kini diemban AKBP Raswidiati Anggraini menggantikan AKBP Deddy Kurniawan.

Rotasi juga berlangsung pada jabatan Kapolres Lampung Timur dari AKBP Heti Patmawati kepada AKBP Yuliansyah, Kapolres Tulang Bawang dari AKBP Yuliansyah kepada AKBP Adri Bhirawasto, Kapolres Way Kanan dari AKBP Didik Kurnianto kepada AKBP Ramadhona, Kapolres Pringsewu dari AKBP Mochammad Yunnus Saputra kepada AKBP Dadi Perdana Putra, serta Kapolres Tulang Bawang Barat dari AKBP Sendi Antoni kepada AKBP Himmawan Setiawan.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, mutasi dan serah terima jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang rutin dilaksanakan untuk menjaga dinamika, regenerasi kepemimpinan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polri.

“Pergantian pejabat merupakan proses yang alamiah dalam organisasi Polri. Melalui penyegaran ini diharapkan setiap pejabat dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperkuat sinergi internal maupun eksternal, serta terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun.

Ia menambahkan, dengan hadirnya kepemimpinan baru pada sejumlah fungsi dan kewilayahan, Polda Lampung optimistis pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal sejalan dengan implementasi Polri Presisi.

Pelaksanaan Sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Lampung, Irwasda Polda Lampung, para Pejabat Utama Polda Lampung, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta pengurus, serta tamu undangan lainnya.(Rozi)

Infoberitanasional.com-BANDAR LAMPUNG, – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah menjadi penopang utama keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah.

Menurut Munir, peningkatan PAD harus dilakukan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu potensi yang dinilai masih dapat dioptimalkan adalah penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP), yang hingga kini belum tergarap secara maksimal. Senin (03/8/2026).

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2022, dari 11 perusahaan saja potensi Pajak Air Permukaan mencapai Rp23,6 miliar. Sementara dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bapak Saipul, menyampaikan terdapat 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Ini menunjukkan ruang peningkatan PAD masih sangat besar dan harus dioptimalkan,” ujar Munir.

Sebagai mitra kerja Bapenda Provinsi Lampung, Komisi III DPRD Lampung, lanjut Munir, berkomitmen terus mengawal pembenahan tata kelola pendapatan daerah agar semakin akuntabel, transparan, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Siapa pun gubernurnya tidak akan mampu membangun Lampung secara maksimal apabila pendapatan daerah tidak optimal. Karena itu, peningkatan PAD adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan,” tegasnya.

Munir juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang tetap mampu melaksanakan pembangunan sekitar 56 ruas jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2026 meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.

Ia mengingatkan bahwa luas wilayah Provinsi Lampung dan panjang jaringan jalan provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga pemerataan pembangunan memerlukan proses yang bertahap.

“Kita harus jujur kepada masyarakat bahwa tantangan pembangunan jalan di Lampung sangat besar. Namun saya optimistis karena Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memiliki komitmen kuat menuntaskan jalan provinsi sebelum masa jabatan periode pertama mereka berakhir,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi HY, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan sekitar Rp1,234 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi Kota Bandar Lampung sebesar Rp62 miliar, Kabupaten Pesawaran Rp57 miliar, Kabupaten Pringsewu Rp35 miliar, Kabupaten Tanggamus Rp81 miliar, Kabupaten Lampung Selatan Rp107 miliar, Kota Metro Rp11 miliar, Kabupaten Lampung Tengah Rp304 miliar, Kabupaten Lampung Utara Rp40 miliar, Kabupaten Lampung Barat Rp50 miliar, Kabupaten Way Kanan Rp172 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Rp143 miliar, Kabupaten Tulang Bawang Barat Rp25 miliar, dan Kabupaten Mesuji Rp100 miliar.

Menurut Budi, besarnya alokasi anggaran tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menambahkan, Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Lampung akan terus bersinergi mengawal optimalisasi PAD sekaligus memastikan setiap penerimaan daerah dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Ketika PAD meningkat, kemampuan pemerintah membangun infrastruktur juga akan semakin besar. Karena itu, kami berharap optimalisasi pendapatan daerah yang dipimpin Kepala Bapenda, Bapak Saipul, dapat berjalan maksimal sehingga pembangunan di Provinsi Lampung semakin cepat, merata, dan berkelanjutan,” tutup Budi.(**)

Infoberitanasional.com-BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau hasil perbaikan Jalan Wala Kuba, Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang telah rampung dikerjakan, Senin (03/8/2026)

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerjaan pemeliharaan jalan telah selesai dan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.

“Perbaikan yang dilakukan di ruas Jalan Wala Kuba difokuskan pada pemeliharaan melalui penambalan (patching) pada bagian jalan yang mengalami kerusakan,” ujarnya.

Di lokasi pertama, yakni kawasan Sawit, Way Laga, tim melakukan perbaikan jalan beton sepanjang kurang lebih 300 meter dengan metode patching.

Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ruas jalan beraspal secara parsial atau spot-spot menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan.Perbaikan aspal tersebut tersebar di dua titik utama, yakni kawasan Wala Suci dan Wala Jaya. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kerusakan pada titik-titik tertentu tanpa harus melakukan pengaspalan ulang secara keseluruhan.

Tak hanya memperbaiki badan jalan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan pemeliharaan terhadap pagar pengaman (railing) jembatan yang berada di sepanjang ruas tersebut. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan aspek keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas.

Kini, setelah pekerjaan pemeliharaan selesai, kondisi jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya warga Kelurahan Way Laga dan sekitarnya.(**)

Infoberitanasional.com*Bengkulu, 3 Agustus 2026*Organisasi Masyarakat Majelis Pimpinana Nasional – OMBB mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia – KPK RI untuk segera bersikap tegas dan transparan terkait *temuan uang tunai sebesar Rp 4 Miliar* di Rumah Dinas Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Hingga hari ini masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya bertanya-tanya:
*”SIAPA YANG MENJADI TERSANGKA? KEMANA ARAH PENANGANAN KASUS INI?”*

Kami menilai temuan uang dalam jumlah fantastis tersebut bukan perkara kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.

*ATAS DASAR ITU, OMBB MENYATAKAN SIKAP:*

*MENDESAK KPK RI* segera mengambil alih dan menaikkan status penanganan kasus ini ke tahap penyidikan serta *menetapkan tersangka* agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.

*MEMINTA KETERBUKAAN INFORMASI*

kepada KPK RI dan Aparat Penegak Hukum terkait kronologi, asal-usul uang, dan pihak-pihak yang diperiksa.*MENGINGATKAN* bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, jika terbukti, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

OMBB sebagai organisasi kontrol sosial siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bengkulu untuk mengawasi bersama agar kasus ini tidak menguap begitu saja.*”Uang Rakyat Harus Dikembalikan. Pelaku Korupsi Harus Dihukum.”*Tegas M. Diamin Ketua umum Organisasi kemasyarakatan Ormas OMBB Majelis Pimpinan Nasional.,

Infoberitanasional.com-GOWA – Puluhan warga yang tergabung dalam Solidaritas Gowa melaksanakan aksi unjuk rasa damai di halaman Markas Komando Polresta Gowa, pada hari Senin (3/8/2026). Aksi ini merupakan pernyataan tegas masyarakat untuk mendesak aparat kepolisian segera memberantas dan menutup secara menyeluruh seluruh aktivitas penambangan tanpa izin yang semakin marak di wilayah Kabupaten Gowa.

Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, para peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan pokok kepada Pimpinan Polresta Gowa. Selain menuntut penutupan menyeluruh lokasi tambang liar, penghentian peredaran bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi secara ilegal, serta peredaran rokok tanpa izin edar, Solidaritas Gowa juga meminta pencopotan jabatan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipidter) yang dinilai membiarkan praktik penambangan tanpa izin terus berlangsung di wilayah hukumnya.

Massa menegaskan perlunya penindakan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap kegiatan yang terbukti merusak lingkungan hidup serta meresahkan masyarakat sekitar. Kepolisian didesak untuk segera menindaklanjuti seluruh laporan yang telah diterima, serta tidak memberikan kelonggaran apa pun kepada pihak-pihak yang mengeruk kekayaan alam secara tidak sah dan merugikan kepentingan umum.

Perwakilan Solidaritas Gowa juga mengumumkan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan pada hari Jumat mendatang apabila belum ada langkah konkret yang diambil.

“Kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga seluruh aktivitas tambang ilegal, peredaran solar bersubsidi secara ilegal, serta rokok tanpa izin di Kabupaten Gowa benar-benar diberantas secara tuntas,” tegas perwakilan massa.

Infoberitanasional.com-BrimobLampung – Personel siaga komposit Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Lampung melaksanakan kegiatan patroli dialogis di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Bandar Lampung guna menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Kegiatan yang dipimpin oleh Brigpol Bagus Arya ini menyasar pusat keramaian, pos kepolisian, hingga rumah ibadah guna memastikan situasi wilayah tetap kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Minggu, 2 Agustus 2026

Rangkaian patroli diawali dengan menyambangi Masjid Al Bakri Bandar Lampung untuk menjalin komunikasi dengan para jamaah serta warga sekitar. Setelah itu, personel bergerak menuju Pos Polisi Tanjung Karang Barat guna melakukan koordinasi kewilayahan serta memantau perkembangan situasi keamanan di area perkotaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan di titik-titik yang memiliki mobilitas tinggi.

Tim patroli kemudian melanjutkan penyisiran ke pusat ekonomi masyarakat di Pasar Bambu Kuning guna memberikan rasa aman kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Lokasi terakhir yang menjadi sasaran patroli adalah Gereja Katedral, di mana personel melakukan dialog dengan pengurus rumah ibadah sebagai upaya memastikan keamanan dan kenyamanan umat dalam beribadah sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Tapis Berseri.

Dansat Brimob Polda Lampung Kombes Pol Yustanto Mujiharso mengungkapkan bahwa patroli dialogis merupakan langkah preventif yang mengedepankan sisi humanis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Pihaknya menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan bertujuan untuk menyerap informasi langsung dari masyarakat serta memberikan edukasi terkait pentingnya peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Ditempat Berbeda Danden Gegana Kompol Sonep menyampaikan, Melalui kegiatan rutin ini, diharapkan sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman, damai, dan terkendali. Dengan terjaganya stabilitas keamanan, seluruh aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti.