Infoberitanasional.com-Mataram – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam keras sikap Efan Limantika, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Golkar, yang tidak menghadiri panggilan pemeriksaan oleh Polres Dompu, Senin (21/09/2025).

Padahal, surat izin pemeriksaan terhadap Efan Limantika telah resmi dikeluarkan oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang transparan dan tanpa intervensi politik. Namun, tindakan Efan yang memilih untuk mangkir tanpa alasan yang jelas dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap proses hukum dan penamparan terhadap wibawa institusi DPRD serta aparat penegak hukum.

“Ketika Ketua DPRD sudah memberikan izin resmi untuk pemeriksaan, tapi yang bersangkutan justru mangkir dari panggilan Polres Dompu, itu bukan hanya bentuk pembangkangan, tapi juga penghinaan terhadap wibawa hukum dan lembaga legislatif,” ujar Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari dalam pernyataan resminya kepada media ini, Selasa (23/09/2025).

Terkait itu, lanjutnya, PW SEMMI NTB mendesak agar:

* Polres Dompu tetap melanjutkan proses hukum secara profesional dan tanpa pandang bulu.
* Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTB segera memanggil dan memproses Efan Limantika atas dugaan pelanggaran etika.
* DPD Partai Golkar NTB memberikan sikap tegas terhadap kadernya yang terkesan tidak patuh terhadap hukum.

“Tidak boleh ada kesan bahwa anggota dewan kebal hukum. Kalau Efan Limantika benar-benar punya integritas, dia harus hadir dan menghormati proses pemeriksaan. Kalau tidak, ini preseden buruk bagi demokrasi dan hukum di NTB,” tegasnya lagi.

PW SEMMI NTB juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil dan mahasiswa untuk
mengawal kasus ini secara ketat, agar keadilan tidak mandek di tengah jalan hanya karena pelakunya memiliki jabatan politik. (A)..,,

Infoberitanasional.com-Bandung, September 2025 – Kebanggaan hadir bagi Jawa Barat dengan terpilihnya Arif Farhan, mahasiswa STAI Al Musdariyah Cimahi, sebagai delegasi dalam ajang internasional SMI Youth Exchange 2025. Program ini dilaksanakan pada 15–21 September 2025 di tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan rangkaian kegiatan yang memperkuat jejaring pemuda, pertukaran budaya, serta pengembangan wawasan global.

Sebelum terpilih menjadi delegasi, Arif harus melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi berkas, tes kemampuan dasar, hingga wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa hanya pemuda yang memiliki komitmen, kapasitas, dan kesiapan yang dapat lolos dalam program bergengsi ini.

Di Singapura, para delegasi melaksanakan kunjungan ke KBRI Singapura dan berdiskusi langsung dengan perwakilan diplomatik Indonesia. Dilanjutkan di Malaysia, peserta berkesempatan mengunjungi KBRI Malaysia, melakukan dialog dengan jajaran diplomatik, serta berkunjung ke Universiti Malaya, salah satu kampus terbaik di Asia.

Masih di Malaysia, delegasi juga melakukan kunjungan ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) untuk berbincang dengan kepala sekolah serta jajaran guru terkait peran pendidikan Indonesia di luar negeri.

Sementara di Thailand, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke KRI Songkhla untuk berdiskusi seputar hubungan bilateral, serta kunjungan ke Prince of Songkla University (PSU) yang menjadi salah satu kampus ternama di kawasan tersebut.

Tak hanya kunjungan, delegasi juga mengikuti Project Presentation yang menghadirkan peran peserta sebagai diplomat muda untuk memaparkan gagasan terkait Sustainable Development Goals (SDGs).

“Pengalaman ini membuka wawasan saya bahwa pemuda Indonesia bisa berkontribusi langsung dalam isu global. Saya berharap bisa membawa semangat ini ke daerah asal saya dan menginspirasi teman-teman lain,” ujar Arif Farhan.

Program SMI Youth Exchange 2025 menjadi wadah penting bagi pemuda untuk memperluas pengalaman internasional, membangun jejaring lintas negara, serta memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kehadiran Arif Farhan dalam ajang ini menjadi bukti nyata kiprah generasi muda Indonesia di kancah internasional.

Infoberitanasional.com-Insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, pada akhir Agustus lalu memicu kemarahan publik dan ketegasan pemerintah. Peristiwa ini pun menjadi momentum krusial yang mendorong Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan tim reformasi kepolisian guna memastikan akuntabilitas dan profesionalisme Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat dengan membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah internal untuk perbaikan menyeluruh di institusi kepolisian. Tim ini beranggotakan 52 perwira tinggi dan menengah dan diketuai oleh Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.

Wacana dan upaya reformasi Polri sebetulnya sudah dilakukan sejak beberapa presiden sebelumnya, terutama pasca-Orde Baru. Reformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan sebuah proses panjang dengan fokus yang berbeda-beda di setiap era kepemimpinan.

Pada masa Presiden B.J. Habibie, gagasan pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mulai menguat. Puncaknya, pemisahan ini diresmikan secara hukum pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemisahan ini merupakan langkah fundamental untuk menjadikan Polri sebagai entitas sipil yang profesional dalam melayani masyarakat, bukan sebagai alat kekuasaan militer.

Di era Presiden Megawati, diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Polri untuk menjalankan tugasnya secara mandiri, profesional, dan modern. UU ini menegaskan peran Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Selanjutnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono upaya reformasi berlanjut dengan fokus pada perbaikan internal dan profesionalisme. Meskipun demikian, pada era ini muncul berbagai kritik dan desakan dari masyarakat sipil (terutama LSM) untuk reformasi yang lebih mendalam, terutama terkait kasus-kasus korupsi dan citra Polri di mata publik. Wacana untuk “mengembalikan citra polisi” menjadi tema sentral pada masa ini.

Pada Era Presiden Jokowi, secara konsisten pemerintah mendorong perbaikan budaya (kultural) di internal Polri. Konsep seperti “Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) menjadi kerangka kerja untuk mewujudkan transformasi ini.

Wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah kelanjutan dari proses panjang tersebut, dengan penekanan pada pembentukan tim khusus untuk mempercepat reformasi.

Kendala Anggaran

Mereformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ujung-ujungnya pasti bermuara pada ketersediaan anggaran. Sudah menjadi rahasia umum, aparat kepolisian dari tingkat Polsek sampai Polres nyaris nihil anggaran dalam menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Bisa dibayangkan dari 325.150 kasus kejahatan yang dilaporkan dan ditangani polisi di seluruh Indonesia berdasarkan rilis akhir tahun 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sepanjang tahun 2024, berapa kerugian yang diderita petugas penyelidik dan penyidik polisi.

Penyidik atau anggota Polri hanya bisa pasrah turut patungan dengan negara dan terpaksa menguras kantong pribadi untuk menangani setiap kasus atau laporan Dumas agar tidak terhitung menjadi hutang perkara jika tidak diselesaikan.

Penyidik atau anggota Polri bahkan seringkali dihantui berbagai sanksi jika lalai atau gagal menyelesaikan kasus penyidikan, mulai dari yang bersifat internal hingga pidana. Sanksi ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Jika kelalaian itu dianggap sebagai pelanggaran disiplin, sanksinya bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, hingga penempatan di tempat khusus. Sementara itu, jika pelanggaran tergolong serius atau melanggar kode etik, penyidik dapat dikenai sanksi seperti pernyataan perilaku tercela, rekomendasi mutasi demosi, bahkan diberhentikan secara tidak hormat (PTDH).

Dalam kasus-kasus tertentu, jika ada unsur pidana seperti penyalahgunaan wewenang atau penghilangan barang bukti, penyidik juga dapat diproses secara pidana di pengadilan.

Ancaman sanksi ini, ‘maaf’ memaksa penyidik atau anggota Polri melaksanakan tugas dan tanggungjawab meski uang susu dan makanan bergizi anaknya harus dikorbankan.

Kendala utama yang dihadapi oleh Polri terkait minimnya anggaran adalah keterbatasan operasional yang secara langsung menghambat kualitas dan kecepatan penanganan kasus. Anggaran yang tidak memadai membatasi kemampuan Polri untuk membeli peralatan forensik modern, memelihara teknologi yang ada, dan memastikan mobilitas tim penyidik.

Selain itu, keterbatasan dana juga berdampak pada kesejahteraan dan insentif penyidik, yang dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Dampak yang lebih luas terlihat pada upaya reformasi, di mana minimnya anggaran menghambat investasi pada pelatihan, pengembangan SDM, serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menciptakan institusi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, kendala finansial tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga merintangi upaya fundamental untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas Polri.

Di sisi lain, masalah gaji anggota polisi yang cukup rendah. Anggota Komisi III DPR RI fraksi PAN, Safiruddin Sudding, sempat menyoroti gaji seorang polisi. Menurutnya, ada perbedaan jika dibandingkan dengan polisi-polisi di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hal itu disampaikan saat rapat kerja Polri dan Kejaksaan dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, (7/7/2025). Menurut Sudding, perbedaan signifikan ini menjadi hambatan dalam menciptakan institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dampak dari minimnya anggaran

Penyidikan Mandek: Banyak kasus, terutama yang sederhana (seperti pengaduan penipuan kecil, pencurian), tidak bisa ditindaklanjuti secara optimal karena penyidik harus mengeluarkan dana pribadi untuk operasional (misalnya, untuk bensin saat olah TKP, fotokopi dokumen, atau bahkan makan).

Aduan Masyarakat Terabaikan: Kondisi ini sering kali membuat penyidik enggan atau tidak mampu menindaklanjuti setiap aduan, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Masyarakat merasa laporannya “tidak dianggap serius” atau “terlalu rumit” untuk diselesaikan.

Penyalahgunaan Wewenang: Masalah anggaran juga bisa menjadi pemicu tindakan pungutan liar (pungli) atau “damai di tempat”. Penyidik bisa saja meminta uang kepada pelapor atau terlapor dengan alasan untuk biaya operasional.

Pada konteks penyalahgunaan wewenang ini, terjadi karena salah satunya ada Undang-undang pemberantasan narkoba yang memuat hukuman berat, seperti pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ini seringkali menciptakan celah bagi oknum anggota Polri untuk melakukan korupsi.

Hukuman yang berat ini membuat para tersangka bersedia melakukan apa pun, termasuk menyuap, demi meringankan atau bahkan melepaskan diri dari jerat hukum. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab di kepolisian yang melihatnya sebagai peluang emas untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Akibatnya, alih-alih memberantas peredaran narkoba, praktik-praktik ilegal ini justru semakin subur di balik layar, merusak integritas lembaga penegak hukum dan mencederai rasa keadilan di masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan minimnya kesejahteraan anggota Polri sehinga mudah tergiur dengan upaya suap dalam menjalankan tugas.

Jadi, tanpa anggaran yang cukup, wacana reformasi hanya akan menjadi wacana kosong. Reformasi membutuhkan: Profesionalisme: Penyidik tidak akan bisa profesional jika mereka dibebani masalah finansial dalam menjalankan tugas. Transparansi: Minimnya dana sering kali menciptakan ruang gelap yang rentan terhadap korupsi. Akuntabilitas: Sulit meminta pertanggungjawaban penyidik atas kasus yang tidak selesai, jika penyebabnya adalah ketiadaan dana.

Solusi dan Harapan

Reformasi Polri ini sesungguhnya menjadi peluang besar bagi Presiden untuk menata dan menjamin kebijkan dan program pemerintah bisa menyentuh pelayanan masyarakat di tingkat bawah yang kini apatis terhadap laporan Pengaduan Masyarakat atau Dumas di Polri.

Presiden harus memastikan dan menjamin bahwa setiap laporan Dumas pasti ditindaklnjuti aparat polisi. Jangan berhenti pada wacana reformasi Polri, tetapi Presiden juga harus memastikan dukungan anggaran yang nyata dan memadai untuk fungsi inti Polri, yaitu penegakan hukum di lapangan.

Selain itu Pemerintah dan DPR harus menjadikan prioritas dengan merevisi alokasi anggaran Polri, dengan memberikan porsi yang lebih besar untuk biaya operasional penyidikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Struktur anggaran Polri harus diperhatikan dan ditata secara proporsional karena sebagian besar anggaran mungkin habis untuk belanja rutin (gaji, tunjangan, infrastruktur) dan pengadaan alutsista (senjata, kendaraan), sementara anggaran operasional penyelidikan dan penyidikan yang menyentuh langsung pelayanan publik justru sangat kecil.

Presiden harus berani menegaskan bahwa investasi pada anggaran penyidikan adalah investasi pada kepercayaan publik. Dengan dukungan dana yang memadai, Polri bisa lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mimpi reformasi bisa menjadi kenyataan.

Keajaiban Polri

Merunut dari laporan kinerja Kepolisian tahun 2024 lalu, dalam penyelesaian kasus, Polri berhasil menyelesaikan 244.975 kasus, yang setara dengan 75,34% dari total 325.150 kasus yang ditangani.

Penyelesaian melalui Restorative Justice terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan mekanisme restorative justice, yaitu menjadi 21.063 perkara, naik 15,89% dari tahun 2023.

Jenis Kasus Paling Banyak adalah : Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Penganiayaan, danPencurian Biasa.

Kasus lain yang menonjol, Polri berhasil mengungkap dan menangani kasus-kasus khusus seperti: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 621 kasus yang diselesaikan, Narkoba dengan 42.824 kasus diungkap, dan Kejahatan investasi dengan 45 perkara yang diungkap.

Pencapaian ini tak lepas dari keajaiban penyidik anggota Polri yang bersedia berkorban patungan biaya dengan negara untuk melayani warga masyarakat meski uang susu dan makanan bergizi anaknya harus dikorbankan. ***

Infoberitanasional.com-SERANG – Seorang Kepala Desa (Kades) berinisial S yang bertugas di kawasan Desa Batukuda, kecamatan mancak kabupaten serang, mengaku dapat tekanan dengan adanya pemberitaan Youtuber maupun online  Pelakunya disebut-sebut merupakan oknum yang mengaku berprofesi sebagai wartawan Senen (22/9/2025).

S menjelaskan, awal mula media tersebut dirinya mau bantu Tekedown, terkait pemberitaan Youtuber nya asalkan kades S bisa mengerti
kata oknum wartawan tersebut dengan alasan untuk menghapus berita yang dianggap merugikan nama baiknya.

Namun oknum wartawan inisial D, terus menerol kades melalui via telepon dan w,a untuk bisa memberikan uang walaupun belum di sebut nominal angkanya, apakah dibenarkan seorang jurnalis dengan cara mencari uang membuat berita Opini yang kebenarannya tidak Sesuai fakta hanya mengarang cerita untuk menakut-nakuti.

Tim Media Detektif Investigasi mencoba menghubungi salah satu oknum berinisial D yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengaku sebagai wartawan. Namun, panggilan telepon maupun pesan WhatsApp sama sekali tidak mendapat balasan hanya dibaca saja padahal kami perlu klarifikasi prihal pemberitaan Youtuber tersebut.

Hasil penelusuran tim Investigasi menemui Nara sumber RT tersebut, ternyata bukan RT melainkan ponakan RT yang memberikan keterangan palsu, iya mengakui tidak tau bakal di beritakan saya kira hanya bertanya saja.

menurut keterangan kades S, terkait yang dimaksud program ketahanan pangan kita sudah lakukan semua Sesuai program Mundes, adapun yang belum kita alokasikan hanya beberapa RT saja karna semua itu bertahap,” Tegasnya.

Kasus dugaan secara Alus ini sudah jelas ada unsur pemerasan walaupun belum ada transaksi antara oknum wartawan dan kepala desa.

“ini langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, tindakan tersebut dinilai mencoreng nama baik profesi wartawan yang seharusnya menjalankan fungsi sosial dan menyajikan informasi, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Fungsi tugas Utama seorang jurnalis adalah mengumpulkan Memverifikasi menyunting dan melaporkan informasi yang akurat dan Objektif kepada masyarakat melalui melalui berbagai media,  mereka berperan menjaga sebagai kebenaran dan fungsi kontrol Sosial dengan menyebarkan informasi yang tepat, akurat, bener serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Infoberitanasional.com-Bengkulu Utara – Ketua umum ormas maju bersama bengkulu (OMBB) M.Diamin sangat menyangkan lambannya respon dari dinas sosial provinsi dan dinas sosial kabupaten bengkulu utara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Lebong tandai yang diduga mengalami krisis pangan akibat bencana alam yang terjadi.(19/9/2025)

M. Diamin Menegaskan, seharusnya dinas sosial harus bergerak cepat memberikan bantuan paca terjadinya bencana longsor di wilayah Lebong tandai kabupaten bengkulu utara.

“Jangan sudah viral di media barulah bergerak, tidak tau apa pura-pura tidak tau, “ini bencana alam yang seharusnya segera di tangani dengan cepat bagaimanapun caranya kebijakan harus di ambil demi menyelamatkan warga yang terdampak, “tegasnya.

Seperti yang dilansir dari sejumlah media online, 19 September 2025 Warga Desa Lebong Tandai, Kabupaten Bengkulu Utara, kini menghadapi krisis sembako akibat akses satu-satunya menuju desa tertutup longsor. Jalur rel Motor Lori Ekspres (Molek) yang menjadi transportasi utama warga tertimbun material tanah dan bebatuan sepanjang 50 meter dengan ketinggian bervariasi antara 1 hingga 10 meter.

Kondisi ini diperparah dengan medan yang ekstrem, lokasi yang jauh di tengah hutan, serta ancaman longsor susulan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Bengkulu Utara, Rahmad Rizwan, mengungkapkan pihaknya sudah mengerahkan lima personel ke lokasi sejak Rabu (17/9/2025). Mereka membawa peralatan sederhana seperti cangkul, skop, selang hisap air, dan mesin pompa untuk melunakkan tanah yang mengeras.

“Kami khawatir jika hujan deras turun, material dari tebing setinggi 20 meter kembali longsor dan menimbun jalur Molek. Petugas kami sudah diimbau berhati-hati dan menghentikan pekerjaan saat hujan untuk mencegah terjadinya korban jiwa,” jelas Rahmad, Jumat (19/9/2025).

Situasi ini memaksa warga harus berganti tiga kali transportasi Molek, berjalan kaki, dan mengangkut barang secara manual di titik longsor sebelum melanjutkan perjalanan dengan kendaraan roda empat melalui jalur PT Alno. Ongkos angkutan pun melonjak hingga tiga kali lipat.

“Harga sembako naik drastis, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami berharap pemerintah segera turun tangan,” keluh Misnawati, perwakilan warga Lebong Tandai.

Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemprov Bengkulu, hingga pemerintah pusat untuk segera memberikan bantuan darurat, memperbaiki akses jalan, dan menjamin ketersediaan sembako agar desa tidak semakin terisolasi,”pintanya.

Hingga berita ini diterbitkan belum dapat dikonfirmasi kepala dinas sosial provinsi Bengkulu dan kepala dinas sosial kabupaten bengkulu utara. Untuk dimintai keterangan terkait proses bantuan sembako di Lebong Tandai.(sulaidi)