PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH PUSAT DIDUGA MINIMNYA PENGAWASAN DIJADIKAN TEMPAT MENCARI KEUNTUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DIMINTA UNTUK MEMPERKETAT PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI SMPN 7 SELUMA,

Penulis

September 16, 2025

Kabupaten Seluma, Infoberitanasional.com — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2025 di SMPN 7 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, diduga mengalami minimnya pengawasan dari pihak Panitia Pelaksana dan yang terkait lainnya. Pembangunan tersebut menyita perhatian publik karena bersumber dari Dana APBN yang cukup fantastis mencapai kurang lebih hampir 2 miliar Tahun Anggaran 2025.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMPN 7 Seluma yang diduga mengalami minimnya pengawasan.Pihak sekolah,pelaksana proyek,dan pihak terkait yang diduga terlibat dalam minimnya pengawasan.Tahun Anggaran 2025.di SMPN 7 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Dugaan kuat bahwa minimnya pengawasan dapat berpotensi pekerja dikerjakan asal jadi dan kualitas ketahanan fisik bangunan tersebut patut dipertanyakan.dalam pelaksanaan Pembangunan diduga tidak dilengkapi dengan APD/K3 yang memadai untuk pekerja.

Berdasarkan hasil pantauan investigasi awak media di SMPN 7 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada Sabtu tanggal 3/9/25, terlihat para tukang yang bekerja diduga tidak dilengkapi dengan APD/K3. Penerapan K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pembangunan diduga tidak dilengkapi dengan APD/K3 yang memadai untuk pekerja.Para pekerja diduga tidak menggunakan APD/K3 saat melakukan aktivitas.Kualitas ketahanan fisik bangunan tersebut patut dipertanyakan.

Saat dimintai keterangan kepala tukang,yang sedang berada di lapangan terkait APD/K3 memang tidak yang penting saya hanya mengkordinir para pekerja yang ada, Untuk upahnya sistem hari namun saya kurang paham berapa upahnya kalau kata pak ketua tidak sistem borongan,untuk sepatu dikasih untuk beberapa Minggu kemaren tapi malah,saya hanya mengkordinir di beberapa gedung ada kurang lebih 6 gedung baik Rehabilitasi dan juga bangunan baru seperti toilet yang ada di depan itu masih pekerja kita yang ngerjakan, tapi anggaran beda, terkait masalah gaji dan APD/K3 itu Saya kurang paham.

Dengan adanya dugaan temuan tersebut,awak media mencoba untuk konfirmasi kepada konsultan Pengawas, akan tetapi pihak pengawas tidak ada di tempat, juga upaya untuk konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMPN 7,namun beliau pun sedang tidak berada di tempat.

Mendapatkan keterangan dari kepala tukang bahwa ada ketua, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut,awak media tidak lepas untuk konfirmasi terkait pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan di SMPN 7 Seluma tersebut,demi perimbangan dalam pemberitaan, berhubungan beliau tidak berada dilapangan,lalu awak media langsung menuju di kediaman pribadinya,namun beliau pun tidak berada di rumah, hanya bertemu dengan istrinya katanya istrinya beliau lagi kelapangan, dan awak media meminta Nmr kontak WhatsApp nya,diberikan oleh istrinya, lalu di hubungi melalui Via pesan WhatsApp, terkait pengawasan dan APD/K3 para pekerja.

Assalamualaikum dang izin saya Adi dari media dan kawan dari media, tadi Kita kelokasi sekolah SMP negeri 7 melihat kegiatan dan sekarang lagi mampir di rumah dang kata Ayuk dang lagi ke Sekolah terima kasih, namun belum ada jawaban.

Lalu awak media kembali mencoba untuk konfirmasi terkait kegiatan revitalisasi pembangunan di SMP Negeri 7, assalamualaikum Dang, kita dari media izin konfirmasi terkait program revitalisasi pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi gedung di SMP negeri 7, tadi kita kelokasi pekerja kontrol sosial dan kita lihat diduga para pekerja tidak dilengkapi APD/K3 dan kita tanya kepada Kepala tukang, dang sebagai ketua pelaksana di lapangan dan pengawas lapangan, dan kami langsung menuju ke rumah dang tujuan untuk konfirmasi, terkait pengawasan namun dang lagi tidak ada di rumah.

Seharusnya APD/K3 itu adalah hal utama yang harus di perhatikan, dalam pelaksanaan pembangunan izin jawaban dan klarifikasi terkait dengan APD/K3, terima kasih, dengan singkat ia menjawab semua sudah di kasih, ini contoh sembari mengirimkan foto awal pekerjaan di mulai.Namun pakta di lapangan menunjukkan bahwa terlihat beberapa para pekerja yang terlihat saat sedang melakukan aktivitas diduga kuat tidak mengunakan APD/K3 hingga memicu spekulasi dugaan kurangnya pengawasan dan, pembangunan tersebut patut di pertanyakan kualitasnya dan diduga pekerjaan tersebut muncul dugaan dikerjakan Asal Jadi,

Sampai berita ini di terbitkan,belum dapat dikonfirmasi konsultan pengawas baik pun Kepala Sekolah, untuk dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan di SMPN 7 Seluma tersebut.

Dengan adanya dugaan temuan awak media diatas, agar kiranya pihak panitia pembangunan perwakilan dari kementerian pendidikan dasar dan menengah, Untuk memberikan teguran atau sangsi tegas serta dapat turun langsung ke lapangan memantau proses pekerjaan,agar nantinya program pemerintah pusat tersebut dapat berjalan dengan baik.sehingga bangunan gedung baru balikpun rehabilitasi di sekolah tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang.

Pewarta :Adi.S.

PROGRAM PAMSIMAS DI DESA LOKASI BARU Menjadi SOROTAN PUBLIK DIDUGA ADUKAN TIDAK SESUAI REGULASI dan LEMAH DALAM PENGAWASAN,

Penulis

Info Berita Nasional

September 16, 2025

Kabupaten Seluma, Infoberitanasional.com — Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang sedang dilaksanakan di desa Lokasi Baru, kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, diduga mengalami kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan.Anggaran biaya (RAB) untuk program ini mencapai Rp 400 juta lebih,yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD tahun 2025.menjadi sorotan serius adukan tidak sesuai regulasi dan lemah dalam pengawasan,

Program Pamsimas di desa Lokasi Baru yang diduga mengalami kejanggalan Minimnya Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan diduga Pihak pelaksana proyek lapangan dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam kejanggalan tersebut.Tahun Anggaran APBD DAk 2025,yang berlokasi di
Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan,Kabupaten Seluma,Provinsi Bengkulu.15/9/25,

Dugaan kuat bahwa kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan dan pelanggan K3 sangat membahayakan keselamatan para pekerja.Dalam Pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan regulasi yang ada,termasuk penggunaan adukan dengan memakai manual tanpa mengunakan mesin molen dan para pekerja tidak lengkapnya,APD/ K3.seperti helm sepatu sarung tangan masker rompi saat melaksanakan aktivitas,

Berdasarkan hasil investigasi awak media,ditemukan bahwa adukan yang digunakan di lapangan pekerjaan diduga tidak menggunakan mesin molen,tetapi menggunakan manual dengan menggunakan kotak tempat adukan.Selain itu, K3 diduga tidak dilengkapi oleh pihak pekerja.lalai dalam pengawasan terhadap para pekerja hingga para pekerja tidak dilengkapi APD, Ketika sedang melakukan aktivitas bedasarkan foto dan dokumentasi yang ada di lapangan,Ketika awak media menanyakan langsung kepada para pekerja, kemana pengawas lapangan,red,pengawas lapangan mereka belum datang.ujaranya,

Adukan yang digunakan di lapangan pekerjaan tidak menggunakan mesin molen,tetapi menggunakan manual dengan memakai kotak adukan.dan APD/K3 diduga tidak dilengkapi oleh pihak pekerja, kualitas pekerjaan dapat berpotensi berkurang Kualitas karena penggunaan adukan manual, Dugaan kuat bahwa kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berpotensi dikerjakan Asal Jadi,APD/K3 sangat penting jika tidak digunakan berpotensi sangat membahayakan keselamatan para pekerja.

Terpisah demi perimbangan dalam pemberitaan, Tim awak media langsung konfirmasi kepada Kepala dinas PUPR kabupaten Seluma pak Syaiful, berdasarkan temuan dan Kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang kami menemukan, disaat pengecoran K3 tidak nanya dilaksanakan dan untuk pengadukan beton apakah di perbolehkan, pengadukan beton FC 20 Mpa Tampa molen,nanti untuk beton FC 20 Mpa nanti tidak ketemu mutunya,Via pesan WhatsApp.

Beliau menjawab pak kadis,melalui jaringan Via pesan WhatsApp,boleh asal mutunya terpenuhi,dilapangan kami dari pihak dinas untuk FC 20 Mpa tidak menggunakan DMF dan JMF DMF sama JMF kita blum ada anggaran utk pengujian di lab karna rab swakelola.

Akan Tapi di lapangan walaupun adukan manual tetap menggunakan komposisi 1:2:3 dengan menggunakan split.Mudahan fc 20 tercapai,Itulah penjelasannya Pk,kita ada juklak juknis untuk kegiatan ini,terima kasih atas perhatiannya,kalau untuk k3,Kalau rompi sebagian yang pakai dari banyak pekerja, karena rompi utk pengadaan terbatas sesuai anggaran k3,”ujar pak kadis.

Penggunaan adukan manual yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.diduga tidak lengkapnya K3 yang dapat membahayakan keselamatan pekerja.semakin kuat Dugaan bahwa kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berpotensi mengurangi kualitas pekerjaan, Pelanggaran terhadap regulasi yang ada dapat berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Pihak dinas PUPR Kabupaten Seluma diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan regulasi yang ada.juga Pihak terkait lainnya diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menangani kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan program Pamsimas di desa Lokasi Baru.

Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan.Pihak dinas PUPR Kabupaten Seluma diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan dapat dipertahankan.

Dengan adanya perhatian dan tindakan yang tepat dari pihak terkait, diharapkan pelaksanaan program Pamsimas di desa Lokasi Baru dapat berjalan dengan lancar dan kualitas pekerjaan dapat dipertahankan. Selain itu, keselamatan pekerja juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pewarta : Adi.S.

Ormas (OMBB) Siap Membantu Kejaksaan Agung Mengawasi Pembangunan Revitalisasi Sekolah di Provinsi Bengkulu

Penulis

Info Berita Nasional

September 16, 2025

Infoberitanasional.com-Jakarta – Dalam pernyataannya presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak akan pandang bulu untuk memberantas korupsi mulai dari desa sampai ke tingkat kementrian. ormas maju bersama bengkulu (OMBB) mendukung kejaksaan Republik Indonesia KEJAKSAAN AGUNG dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis pada program pembangunan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan menengah pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul Garuda dan digitalisasi pembelajaran.

Progam bantuan Pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah revitalisasi di provinsi bengkulu khususnya di kabupaten bengkulu utara.

ada sejumlah sekolah di kabupaten Bengkulu Utara yang mana dalam proses pekerjaan revitalisasi tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB.(16/9/2025)

Dari sejumlah sekolah yang mendapatkan bantuan program revitalisasi dari pemerintah pusat tersebut ormas maju bersama bengkulu (OMBB) siap membantu kejaksaan agung mengawasi pembangunan dan memberikan informasi dan dokumentasi fakta dilapangan mulai dari awal proses pekerjaan sampai dengan selesai.

Adapun sekolah yang di awasi oleh ormas (OMBB) diantaranya revitalisasi sekolah, SD – SMP dan SMK di wilayah kabupaten Bengkulu Utara.Ketua umum ormas maju bersama bengkulu (OMBB) Majelis Pimpinan Nasional M Diamin melalui sekjen MPC-OMBB kabupaten bengkulu utara Ujang halilintar menyampaikan kepada awak media, “ia benar kita tunggu saja proses pekerjaannya sampai dengan selesai, nantinya sekolah yang kita maksud akan kita laporkan ke kejaksaan agung dan inspektorat, “Paparnya.

Dalam proses pekerjaan Revitalisasi sekolah yang kami maksud diatas, kami dari ormas maju bersama bengkulu (OMBB) menduga bahwa program revitalisasi dari pemerintah pusat ini dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum kepala sekolah dan pihak lainnya, yang mana hal tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Bukan tanpa alasan, “hasil dari investigasi ormas OMBB dan awak media di sejumlah sekolah tersebut, terdapat kejanggalan mulai dari penggunaan bahan material bangunan, hingga proses pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan juklak dan juknis semuanya sudah kami dokumentasikan untuk bahan laporan nantinya dan kami akan terus mengawasi kegiatan tersebut sampai dengan selesai. “jelasnya.

Soegiharto Santoso Dukung Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Calon Kapolri

Penulis

Info Berita Nasional

September 16, 2025

Infoberitanasional.com-Jakarta – Perbincangan mengenai suksesi pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kian mengemuka. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana, beberapa nama perwira tinggi (Pati) Polri beredar luas sebagai calon potensial pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Situasi ini menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap figur yang akan memimpin Korps Bhayangkara ke depan.

Di tengah dinamika tersebut, nama Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SH., SIK., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), menjadi salah satu yang paling sering disebut. Publik menilai figur ini memiliki integritas, ketegasan, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat, menjadikannya sosok yang ideal untuk memimpin Polri.

Profil dan Jejak Karir Gemilang
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan putra asli Pandeglang, Banten, yang memberinya pemahaman mendalam tentang keragaman budaya dan sosial Indonesia. Dedikasinya pada institusi Polri sudah mendarah daging, terutama karena mertuanya adalah Komjen Pol. (Purn.) Nurfaizi Suwandi, seorang mantan Kabareskrim Polri. Di luar tugasnya, beliau dikenal sebagai figur suami dan ayah dari tujuh anak yang harmonis.

Jejak pendidikannya menjadi fondasi kuat bagi karir kepolisiannya:
* Akademi Kepolisian (Akpol), lulus 1994
* Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), 2003
* Sekolah Staf Pimpinan Tinggi (SESPIMTI), 2018

Karirnya menunjukkan konsistensi dan kompetensi luar biasa, terutama di bidang reserse kriminal:
* Wakil Kepala Polda Metro Jaya (2023–2024): Berperan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di ibu kota.
* Kapolda Banten (2024–2025): Memimpin dengan pendekatan kearifan lokal yang membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat.
* Kepala BNN (2025–sekarang): Pengangkatan ini menjadi bukti pengakuan atas integritas dan kinerjanya dalam memerangi kejahatan narkotika.

Sebagai bentuk pengabdiannya, beliau telah dianugerahi sejumlah tanda kehormatan, termasuk Bintang Bhayangkara Nararya dan berbagai Satyalancana lainnya, yang menjadi bukti pengabdiannya yang tak pernah cacat.

Ir. Soegiharto Santoso, SH, selaku Ketua Umum APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional), Ketua Umum APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia), dan Sekretaris Jenderal PERATIN (Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia), serta Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia menyatakan memberikan dukungan terhadap pencalonan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.

“Kami sangat menghargai proses konstitusional yang akan berlangsung dan percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan Presiden serta DPR RI dalam memilih calon Kapolri terbaik. Secara pribadi, kami mendukung Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, SH., SIK., M.Si., karena kami yakin beliau memenuhi kriteria kepemimpinan Polri ke depan,” tegas Soegiharto kepada awak media di kantor LSP Pres Indonesia, Senin, 15 September 2025.

Ia menambahkan, “Kapasitas kepemimpinan beliau telah teruji dalam memimpin BNN dan saat memimpin Polda Banten. Keahliannya di bidang reserse kriminal sangat relevan untuk memerangi kejahatan konvensional dan cyber crime yang semakin kompleks. Selain itu, sebagai representasi dunia TIK, kami melihat beliau memiliki visi yang jelas untuk mewujudkan transformasi digital Polri.”

Dukungan ini didasari oleh empat alasan utama yang saling menguatkan:
1. Kapasitas Kepemimpinan yang Terbukti: Pengalamannya memimpin institusi strategis seperti BNN dan Polda Banten menunjukkan kematangan, strategi, dan kemampuan manajerialnya yang mumpuni.

2. Keahlian Operasional yang Langka: Latar belakangnya sebagai ahli reserse adalah aset berharga bagi Polri dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, terutama yang memanfaatkan teknologi canggih.

3. Visi Transformasi Digital: Soegiharto yakin Komjen Pol. Suyudi Ario Seto memiliki kesiapan untuk memimpin akselerasi digital Polri, menjadikannya lebih adaptif, gesit, dan berbasis data (data-driven) dalam melayani masyarakat secara transparan dan akuntabel.

4. Integritas dan Dedikasi: Jejak karirnya yang bersih dan dedikasi tanpa cela menjadi jaminan bahwa ia akan memimpin Polri dengan keteladanan, menjunjung tinggi integritas, dan membersihkan institusi dari segala bentuk penyimpangan.

“Kami percaya bahwa kombinasi unik dari pengalaman operasional, kapasitas strategis, dan visi digital yang dimiliki Komjen Pol. Suyudi Ario Seto adalah formula yang tepat untuk memimpin Polri menghadapi tantangan di era modern. Kami mendorong semua pihak untuk memberikan dukungan penuh dan mendoakan beliau, sebab figur beliau memiliki integritas, ketegasan, profesionalisme, dan kedekatan dengan rakyat.” tutup Soegiharto yang akrab disapa Hoky.

Desa daspeta di hebohkan dengan kejadian asusila ,

Penulis

Info Berita Nasional

September 16, 2025

Infoberitanasional.com-Kepahiang,lagi lagi desa daspeta kecamatan ujan mas kabupaten Kepahiang provinsi Bengkulu di hebohkan dengan kejadian asusila .seorang pria yang telah berumur dan memiliki cucung inisial KN sering melakukan asusila yang mana sering melakukan onani . walaupun di rumahnya sendiri. namun ingin selalu di lihat anak anak di bawah umur .

sungguh ironis seharusnya di umur beliu menjadi suritawladan untuk anak cucung ,ini malah bertindak di luar nalar
salah satu tetangga pelaku dan bisa di sebut korban yang tak ingin di sebutkan namanya menceritakan “bahwa memang benar terduga pelaku asusila sering melakukan onani di depan pintu dan di jendela untuk agar dapat di lihat .bahkan pintu nya pun harus di buka lebar lebar .ungkap salah satu korban . hal ini telah korban alami sejak masih di kelas 5 SD sampai sekarang usia korban sudah umur 18 thn .

Korban tak berani menceritakan ini karna takut di musuhi karna memang keadaan keluarga korban bisa di bilang tidak mampu, bahkan untuk menceritakan ke orang tua korban pun tidak berani,jadi anak anak di sekitar lingkungan hanya mampu memberi gelar Kj sungguh ironis kelakuan terduga pelaku asusila ini sudah sewajarnya pelaku mendapat tindakan tegas dari pihak yang berwajib APH ,atau pelaku ini bisa di bilang telah terkena gangguan jiwa.

terungkapnya perbuatan ini setelah salah satu tetangga pelaku sebut saja mawar,saat pulang sekolah melewati di depan rumah pelaku kebetulan mawar merupakan teman dari anak pelaku saat itu mawar memanggil sambil berteriak ke arah pintu rumah pelaku tak sengaja melihat pelaku sedang onani dan melambaikan tangannya seolah olah memanggil mawar .saat kejadian pelaku sedang berada di ruang tamunya dan mawar sontak berteriak hesteris muka sampai pucat pasi untung saja mawar tak sendiri mawar di temani oleh 2 rekanya ,sambil berlari mawar menceritakan kepada rekannya hal yang baru saja di alaminya . atas kejadian ini mawar lebih memilih jalan memutar untuk kembali ke rumahnya .sesampai rumah nya mawar langsung menceritakan kepada orang tuanya

atas kejadian yang di alami anaknya orang tua pelaku pun langsung melaporkan ke pemerintah setempat .lalu pelaku pun di panggil ke rumah kades tapi bukannya menyadari kesalahannya dan meminta maaf pelaku malah menyalahkan mawar katanya salah lihat dan harus meminta maaf karna telah mencemarkan nama baik pelaku kalau tidak keluarga pelaku akan melaporkan ini atas pencemaran nama baik .

Mendapat ancaman seperti itu kedua orang tua mawar lantas melanjutkan hal ini ke jalur hukum. agar mendapat kebenaran, dan pelakupun dapat di tindak tegas atas perbuatannya yang telah merusak generasi.semoga kebenaran akan terungkap dan aparat dapat segera bertindak tegas.
Red

Tokoh Pers Bengkulu Zacky Antony Masuk Pengurus PWI Pusat

Penulis

Info Berita Nasional

September 16, 2025

Infoberitanasional.com-BENGKULU – Tokoh Pers Bengkulu Dr. Zacky Antony, SH, MH kembali terpilih masuk dalam kepengurusan PWI Pusat periode 2025 – 2030. Hal ini terungkap dalam pengumuman resmi pengurus PWI Pusat yang disampaikan langsung Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir di Hall Dewan Pers, Jakarta Senin (15/9). Dalam pengumuman itu, Munir didampingi Sekjend PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Atal S Depari.
Dalam daftar kepengurusan, Zacky Antony masuk dalam kepengurusan Dewan Kehormatan yang diketuai Atal S Depari. Selain Zacky,yang masuk dalam jajaran anggota Dewan Kehormatan antara lain Banjar Chairuddin, Diapari Sibatangkayu, Helmi Burman, Usman Kansong, dan Muhammad Syahrir dari Sumatera Utara.
Di dalam daftar kepengurusan PWI Pusat yang baru, Zacky menjadi satu-satunya tokoh pers dari Bengkulu yang masuk dalam daftar kepengurusan. Ini adalah kedua kalinya Zacky Antony masuk dalam pengurus PWI Pusat. Periode sebelumnya, Zacky menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023.
Sementara di jajaran pengurus, Akhmad Munir selaku ketua didampingi Sekjend Zulmansyah Sekedang, Marthen Selamet Susanto sebagai bendahara. Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Otto, Ketua Bidang Pendidikan Agus Sudibyo dan Direktur UKW Aat Surya Supaat.
Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

“Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

Sementara itu, Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran. Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred SCTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Suryopratomo
Wakil Ketua : Ilham Bintang
Sekretaris : Sasongko Tedjo
Anggota : Karni Ilyas
: Tribuana Said
: Dahlan Iskan
: Retno Pinasti
: Kemal Effendi Gani
: Asro Kamal Rokan
: Agung Dharmajaya
: Iman Brotoseno
: Firdaus
: Hendrasmo
: Sutrimo
: M.Noeh Hatumena
: Imawan Mashuri
: Basril Basyar

DEWAN KEHORMATAN
Ketua : Atal S. Depari
Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan
Sekretaris : Nurcholis MA Basyari
Anggota : Banjar Chairuddin
Diapari Sibatangkayu
Helmi Burman
Usman Kansong
Zacky Antony
Muhammad Syahrir

DEWAN PAKAR
Ketua : Dhimam Abror
Sekretaris : Nurjaman Mochtar
Anggota : Wahyu Muryadi
: Heddy Lugito
: Eduard Depari
: Effendi Ghazali
: Sujiwo Tejo
: Yulian Warman
: Hidayat Arsani
: Gories Mere
: Alfito Deannova
: Helena Rea
: Syahdanur
: Reva Deddy Utama
: Raldi Doy
: Muhammad Amru
: Andrian Tuswandi
: Rudi Hidayat
: Edi Saputra Hasibuan

Ketua Umum : Akhmad Munir

Bidang Organisasi
Ketua : Zulkifli Gani Ottoh
Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

Bidang Pembinaan Daerah
Ketua : Mirza Zulhadi
Wakil Ketua I : Novrizon Burman
Wakil Ketua II : Sarjono

Bidang Pendidikan
Ketua : Agus Sudibyo
Wakil Ketua I : Suprapto
Wakil Ketua II : Zarman Syah

Bidang Kerjasama dan Kemitraan
Ketua : Ariawan
Wakil Ketua I : Abdullah Sammy
Wakil Ketua II : Kadirah
Wakil Ketua III : Amy Atmanto

Bidang Hubungan Luar Negeri
Ketua : Irfan Junaidi
Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

Bidang Multimedia dan IT
Ketua : Hilman Hidayat
Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu
Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

Bidang Media & Penyiaran
Ketua : Auri Jaya
Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana
Wakil Ketua II : Dede Apriadi

Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum
Ketua : Anrico Pasaribu
Wakil Ketua : Octap Riadi

Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang
Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji
Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto
Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis
Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

KOMISI-KOMISI:

Komisi Pendidikan & Pelatihan
Ketua : Jufri Alkatiri
Wakil I : Anas Syahirul Alim
Wakil II : Aldi Gultom

Komisi Kompetensi Wartawan
Ketua : Firdaus Komar
Wakil : Ahmad Fauzi Chan

Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan
Ketua : Henny Murniati
Wakil : Ria Dewi

Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)
Pembina : Mahfudin Nigara
Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa
Ketua : Suryansyah
Wakil Ketua I : Dede Isharrudin
Wakil Ketua II : Erwin Muhammad
Sekretaris : Wina Setyawatie
Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani
Anggota : Husnie
: Syahnan Rangkuti
: Denni Risman

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya
Ketua : Ramon Damora
Wakil Ketua I : Eko Teguh Wiyono
Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

Departemen TNI dan Polri
Ketua : Jhonny Handjojo
Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah
Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

Departemen Hukum & HAM
Ketua : Baren Antonius Siagian
Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono
Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung
Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

Departemen Parlemen
Ketua : Ade Chandra

Departemen EKUIN
Ketua : Heri Triyanto
Wakil Ketua I : Yura Syahrul
Wakil Ketua II : M. Sarwani

Departemen Pangan dan Energi
Ketua : Gaib Maruto Sigit
Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar
Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

Departemen Kajian & Litbang
Ketua : Akhmad Sefudin
Wakil Ketua I : Rukman Nawawi
Wakil Ketua II : Jimmy Endey

Departemen Humas
Ketua : Hengki Lumban Toruan
Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani
Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W
Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

DIREKTORAT

Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat
Wakil Direktur : Eko Pamuji

Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar
Wakil Direktur : Nizwar

Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana
Wakil Direktur : Eko Suprihatno

Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja
Wakil Direktur : Yono Hartono

Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan
Wakil Direktur : Supardi Hardy

Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil
Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho
Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar
Wakil Direktur : Samsir Hamajen

Direktur Aset : Endang Werdiningsih
Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

Direktur Pers Pancasila : Sihono HT
Wakil Direktur : Mochtar Touwe

(rls)

#HUMASPWI2025

Ketua Presidium FPII Kasihhati : Wamen Imigrasi Pemasyarakatan Nggak Pantas Jadi Pejabat Publik

Penulis

Info Berita Nasional

September 14, 2025

Infoberitanasional.com-JAKARTA,Oknum Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam sorotan pers. Pasalnya, dia dinilai sebagai pejabat publik yang tidak memiliki responsiblity terhadap permintaan klarifikasi institusi pers.

Ketua Presidium FPII Dra.Kasihhati menegaskan, Wamen Imigrasi Silmy Karim, dinilai nggak pantas menjadi pejabat publik,”Dia nggak pantas jadi pejabat publik karena tidak memililiki naluri dan kepekaan dalam merespon permintaan klarifikasi yang disampaikan institusi pers,” ujar Kasihhati kepada sejumlah awak media jaringan FPII sabtu (14/9/2025) di Jakarta.

Kasihhati membeberkan sebagai institusi profesi pers, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) sebelumnya telah dua kali mengajukan permintaan klarifikasi kepada Wakil Menteri Imigrasi & Pemasuarakatan Silmy Karim, melalui Surat Nomor : 005 tanggal 18 April 2025 dan surat Nomor : 007 tanggal 22 mei 2025.

Dalam surat klarifikasinya, Presidium FPII menyebutkan, untuk menjalankan fungsi kontrol dan keberimbangan berita dalam UU No 40 Tahun 1999, diminta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kiranya memberikan klarifikasi untuk kepentingan pemberitaan, terkait dugaan gratifikasi, pemerasan, dan suap yang diduga ikut menyeret namanya sebagaimana bukti transfer dan percakapan yang beredar dimedia sosial.

“Yang jadi tanda tanya besar, bukannya memberi klariifikasi, Wamen Silmy Karim dalam komunikasi lanjut melalui whatsaap justru meminta Kasihhati jadi saksi kasus yang Menderanya tersebut dan ketika hal tersebut ditolak oleh kasihhati malah melakukan pemblokiran nomor whatsaap, lucu banget, petinggi kementerian kok bermental anak kecil,” tegas Kasihhati.

Sebagaimana pemberitaan yang sudah beredar disejumlah media, dugaan praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi yang diduga menyeret nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim itu, rangkaian rekaman percakapan, tangkapan layar transaksi cripto, serta pernyataan bernada ancaman dari seorang Warga Negara Asing (WNA).

Kasihhatj menjelaskan dalam bukti-bukti yang diterima Presidium FPII terungkap bahwa seorang WNA berinisial “A” diduga telah menyetorkan dana secara rutin dalam nominal yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan kepada oknum pejabat imigrasi dan pihak yang mengaku dapat “mengurus proses hukum” dari balik layar.

“Transaksi tersebut sebagian besar dilakukan menggunakan cripto USDT (Tether), dengan nilai kumulatif yang terlacak mencapai setara Rp560 juta. Dana tersebut diduga ditransfer ke rekening pribadi pejabat Kementerian Imigrasi.”

Kalau masalah Isyu Selingkuhnya Saya nggak Perduli itu urusan Dia dengan Tuhan bukan dengan saya.
Yang saya Permasalahkan kok surat Klarifikasi yang kami kirim diabaikan,apa ada Petinggi di negri ini yang ada dibelakangnya sehingga terkesan tak tersentuh Hukum.

Presiden Jenderal (Purn) Prabowo Subianto harus lakukan evaluasi dan ganti pejabat publik seperti Silmy Karim yang tidak terbuka dan transparan serta tidak mau bersahabat dengan wartawan.seharisnya jika hal tersebut tidak benar jawab surat Klarifikasi yang kami kirim”jangan sombong dan Arrogan pungkas Kasihhati.

(RedaksiTim)

Pengadaan Lampu PJU Desa Karang Tengah Kab.Bengkulu Tengah Tahun 2023 Terindikasi menjadi tempat Ajang korupsi.

Penulis

Info Berita Nasional

September 14, 2025

Infoberitanasional.com Bengkulu Tengah – 14 September 2025,Program pengadaan sarana prasarana energi alternatif penerangan jalan umum (PJU) di desa karang tengah,kecamatan Taba Penanjung,kabupaten Bengkulu Tengah,Provinsi Bengkulu tahun 2023 terindikasi mark’up dan tidak sesuai dengan yang masyarakat harapkan.

Pasalnya berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat desa karang tengah yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada awak media yang sedang melintas menuju kabupaten Kepahiang,Senin (8/9) bahwa lampu jalan yang dianggarkan pada tahun 2023 dari dana desa sebanyak 20 titik tidak semuanya berfungsi.

Mendapatkan informasi tersebut awak media yang menuju pulang ke kota Bengkulu mencoba mengecek kelokasi Jum’at (12/9) 2025 sekitar pukul kurang lebih jam 7 malam untuk memastikan apakah lampu jalan didesa karang tengah memang benar tidak semuanya berfungsi.

Ternyata dari hasil investigasi dilapangan ditemukan memang ada beberapa titik lampu jalan yang tidak berfungsi bahkan ada yang hanya tingal tiang nya saja,dengan adanya temuan tersebut diduga pengadaan lampu jalan desa karang tengah pada tahun 2023 terindikasi mark’up tidak sesuai dengan kualitas.

Lanjut”saat awak media sedang melakukan investigasi, ada juga warga lain yang tidak mau di sebutkan namanya sempat menghampiri dan langsung menyampaikan Bahwasanya di desa karang tengah tidak hanya lampu jalan yang menjadi sorotan masyarakat,akan tetapi Masalah pengadaan kebun jagung di tahun 2025 ini terindikasi gagal tidak sesuai dengan Perencanaan awal.

“Di desa kami ini bukan hanya lampu jalan yang membuat kami kecewa pak”tapi Masalah pengadaan kebun jagung di tahun 2025 ini bisa di katakan terindikasi gagal panen karna tidak sesuai dengan pengolahanya Sebab jagung tersebut terlihat kerdil kerdil tidak seperti tempat lain.kemudian untuk Ketransparanan terhadap masyarakat pihak pemerintah desa juga tidak terbuka,contohnya papan APBDes tidak di pasang jadi kami masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari dana desa untuk apa saja.” Ujar masyarakat tersebut kepada awak media.

Tidak Sampai di situ” dengan adanya laporan tersebut awak media juga sempat berhenti di depan kantor desa untuk memastikan dan mengecek papan APBdes tahun 2025,namun sangat Miris di kantor desa memang tidak terlihat papan APBdes yang terpasang seperti pada umumnya yang diduga memang di sengaja tidak ada keterbukaan terhadap publik.

Dengan adanya kejangalan tersebut,awak media mencoba konfirmasi kepada bapak sahrun selaku kepala desa lewat via pesan WhatsApp untuk mempertanyakan hal tersebut, namun kepala desa tidak memberikan jawaban yang terkesan bungkam dan anti wartawan.

Maka dari itu di harapkan pihak APH, inspektorat dan Pihak dinas terkait lainya di kabupaten Bengkulu Tengah untuk dapat turun ke lokasi dan mengaudit dana desa karang tengah,agar tidak ada penyimpangan dan di gunakan Sesuai dengan peruntukannya.

Sampai berita ini di terbitkan belum ada keterangan dari kepala desa maupun prangkat,dan Masi akan terus di upayakan.

(Tim/Red)

HUT ke-2 FORGAS Serangkaian Pelantikan Pengurus DPC se-Bali Tekankan, Mengawal Tradisi Adat dan Budaya Warisan Leluhur Dalam Balutan Hindu Dharma Dresta Bali*

Penulis

Info Berita Nasional

September 13, 2025

Infoberitanasional.com-KLUNGKUNG, HUT FORGAS ke-2 serangkaian pelantikan pengurus DPC FORGAS atau
Forum Gerakan Adat Se-Nusantara se-Provinsi Bali berlangsung di Pura Agung Kentel Gumi, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, Jumat, 12 September 2025.

Hingga saat ini, FORGAS merupakan salah satu organisasi masyarakat selalu aktif yang bergerak dalam bidang, Agama, Adat Istiadat dan Budaya, khususnya Bali serta Nusantara pada umumnya.

Oleh sebab itu, FORGAS dipercaya masyarakat Bali sebagai pelestari Adat Istiadat dan Budaya, penjaga kearifan lokal, dukungan terhadap lembaga adat, keterlibatan dalam acara-acara penting.

Selain itu, yang paling menonjol adalah garda terdepan terhadap penolakan ormas asing yang masuk ke Bali, yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan kultur budaya masyarakat Bali.

Tak hanya sampai pelaksanaan pelantikan pengurus DPC se-Provinsi Bali, FORGAS juga melakukan upacara Mejaya-jaya atau ritual penyucian diri mohon restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut merupakan cerminan dalam agama Hindu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan juga pemimpin Desa Adat.

Patut diketahui, bahwa Mejaya-Jaya dipimpin oleh Pemuput Ida Pedanda Gede Oka Putra Manuaba Griya Gede Tusan Klungkung.

Mejaya-jaya sendiri biasa dilakukan dalam tradisi Hindu Bali, yang bertujuan membersihkan aura negatif, memperkokoh spiritual serta memberikan tuntunan supaya dapat menjalankan tugas dan kewajiban, terutama bagi anggota DPC FORGAS se-Bali yang baru dilantik.

Ketua DPD FORGAS atau Forum Gerakan Adat se-Nusantara Provinsi Bali, Dr.Drs. Arya Bagiastra SE.,SH., MH.,MM.MBA.,FSAI.,AAIJ.,AMRP., CLA.,CTA., melantik dan menyumpah pengurus DPC FORGAS se-Bali sekaligus memberikan pengarahan, ditengah keterbatasan dan berbagai tantangan teknis, akhirnya bisa menyelenggarakan acara ini dengan penuh makna dan semangat.

“Hal tersebut menjadi bukti bahwa komitmen kita terhadap pelestarian tradisi, adat, dan budaya dresta Bali tidak pernah surut, justru dari keterbatasan itulah muncul kekuatan dan solidaritas yang luar biasa hingga membentuk dan melantik pengurus DPC FORGAS Kabupaten/kota se-Bali,” kata Arya Bagiastra.

Semoga serangkaian pelantikan DPC dan HUT FORGAS ke-ll ini dapat menjadi pemantik semangat berkelanjutan didalam pengawalan tradisi, adat dan budaya yang lahir dari tanah Bali dan ajeg-nya pulau Dewata di tanah Nusantara ini.

“Oleh sebab itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperkuat sinergi memperluas jejaring dan memperdalam pemahaman kita terhadap nilai-nilai luhur dresta Bali,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Kesbangpol Provinsi Bali memaparkan, bahwasanya FORGAS telah menunjukkan konsistensi kebersamaan dan dedikasi dalam misi sosial kemasyarakatan, memperkaya harmoni kehidupan serta memperkuat semangat kebersamaan di Bali.

Lebih lanjut, perayaan HUT ke-2 FORGAS ini menjadi bukti kerja keras dan komitmen seluruh keluarga besar FORGAS dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Bali yang berlandaskan kelestarian adat dan budaya.

Menurutnya, FORGAS atau Forum Gerakan Adat se-Nusantara adalah gerakan masyarakat Hindu yang bertujuan melestarikan dan melindungi adat budaya Bali dari pengaruh asing yang dapat mengikis jati diri serta mengancam nilai-nilai Pancasila.

Meski demikian, FORGAS juga menjadi wadah kebersamaan, solidaritas dan gotong royong dengan komitmen mengembangkan kegiatan sosial, kemasyarakatan dan kebudayaan berlandaskan semangat bakti dan harmoni.

Sejak berdirinya hingga saat ini, FORGAS konsisten mendukung Pemerintah Daerah dalam menjaga, merawat dan mengembangkan adat serta kebudayaan Hindu berbasis kearifan lokal Bali dan Nusantara.

“Maka dari itu, FORGAS lebih dari sekedar organisasi sosial, namun FORGAS meneguhkan diri sebagai penjaga nilai kebangsaan, penuntun generasi penerus, dan pelindung warisan budaya bangsa,” pungkasnya.

Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-2 FORGAS Serangkaian Pelantikan DPC FORGAS se-Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Gede Agung Brahmantara, SE., membacakan pelantikan DPC FORGAS Bali :

1.Kota Denpasar Periode 2024-2029
Dewan Pembina:
1.Prof.Dr.Dra.Ni Ketut Srie Kusuma Wardani
2.I Made Kawi, SH., Mag.
3.Ir.A.A.Kartika Rahayu
Ketua: Iptu Pol(Purn). I Gusti Lanang Sandiarta
Sekretaris: Dedy Kusuma, S.H.
Wakil Sekretaris: I Gusti Ketut Agung Prabawa Weda, S.Kom.
Bendahara: I Wayan Ardana Wakil Bendahara : Dewa Purnama

B.Kabupaten Badung Periode 2024-2029
Dewan Pembina:
1.Ida Bagus Nyoman Mantra
2.I Ketut Darma
Ketua: Nyoman Somantara
Sekretaris:
I Made Garsana
I Made Sudana Yasa
Bendahara:
Ida Bagus Putu Ambarawata
I Gede Nyoman Artana

C.Kabupaten Gianyar Periode 2024-2029
Dewan Pembina: I Gusti Made Mertayasa, BBA.,S.H.
Ketua: I Ketut Bendesa Manik Mas, MM.
Sekretaris: I Wayan Subaga
Bendahara: Cokorda Oka Suteja Sukawati

D. Kabupaten Klungkung Periode 2024-2029
Ketua: Wayan Ardana
Sekretaris: Nyoman Sukerta
Bendahara: Cokorda Oka Dalem

E . Kabupaten Karangasem Periode 2024-2029
Dewan Pembina:
1. Anak Agung Bagus Partha Wijaya
2. Anak Agung Sanjaya Anom Putra
3. Anak Agung Made Kosalia
4. Ida Bagus Cakra
5. I Gusti Nyoman Sudirga
Ketua: I Dewa Gede Ngurah Surya Y Anom
Sekretaris: Ida Bagus Nyoman Tatwa
Bendahara: I Ketut Laba

F. Kabupaten Buleleng Periode 2024-2029
Dewan Pembina:
1.I Ketut Gede Darmayasa
2.Dr. I Nyoman Sutjindra, Sp.Og
3.Ir.Nyoman Sutrisna, M.M.
Ketua: Nyoman Armaja
Sekretaris: I Nyoman Mudita S.Pd.
Bendahara: Ni Ketut Lesvi Ismawanti S.Pd.,M.Pd

Serangkaian HUT FORGAS dan pelantikan DPC se- Kabupaten/kota se- Bali, sekaligus menyalurkan bantuan komsumsi makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat adat kepada Desa Adat Tusan yang sedang melaksanakan upacara Pelebon Mase di Desa Adat Tusan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP FORGAS Cokorda Gede Brasika Putra, S.H., mengatakan setelah anggota DPC FORGAS Kabupaten/Kota se-Bali dilantik, ia meminta seluruh jajarannya agar menindaklanjuti secara administrasi dengan mendaftarkan kepada Kesbangpol Kabupaten/Kota setempat.

Untuk itu, kesepakatan kerjasama FORGAS dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang telah ditandatangani kesepakatan bersama antara FORGAS dan Desa Adat Bali, untuk melakukan pendampingan kepada seluruh Majelis Adat di seluruh Bali.

Dengan telah dilantiknya DPC FORGAS ini, pihaknya berharap untuk segera melakukan audensi/pertemuan dengan Bendesa Madia di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali, untuk menindaklanjuti kesepakatan hasil untuk melakukan pendampingan kepada 1500 Desa Adat se-Bali.

Untuk itu, pihaknya berharap FORGAS bersinergi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan TNI-POLRI.

“Dalam kesepakatan tersebut tertuang sesuai dengan visi dan misi di FORGAS, yaitu ajegang seni dan budaya dresta kearifan lokal Bali. Oleh karena itu, adakan koordinasi lebih lanjut untuk mendorong pararem-pararem terkait pelarangan kegiatan Sampradaya Trans Nasional Asing di desa,” paparnya.(Timranu/red).

Ketum Ormas OMBB M. Diamin : Perubahan Itu Dilahirkan Oleh Masyarakat Kritis,,

Penulis

Info Berita Nasional

September 13, 2025

Penulis Ketua umum Ormas Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M Diamin,,,

Infoberitanasional.com-Jakarta-Sabtu 13 September 2025 Ketua umum Ormas Maju Bersama Bengkulu (OMBB)Majelis Pimpinan Nasional, M. Diamin mengatakan, perubahan di masyarakat itu sebenarnya banyak dilahirkan oleh masyarakat yang kritis. Bahkan gerakan besar itu dimotori oleh komunitas Organisasi Kemasyarakatan dan juga LSM yang mewadahi orang-orang yang berfikir maju .

Menurut M. Diamin, dia sengaja mengutif tulisan ini karena benar sekali tujuan dari ORMAS dan juga LSM dan perannya dalam pembangunan ini. “Kita tahu, lembaga formal sebagai instrumen demokrasi ternyata membutuhkan peran keseimbangan. Lembaga eksekutif, legislative, bahkan yudikatif, dalam perjalanan pembangunan ketatanegaraan sangat membutuhkan masukan dari organisasi di luar pemerintah. Dan organisasi itu adalah Organisasi Kemasyarakatan dan juga, lembaga swadaya masyarakat, “ kata M. Diamin, sabtu (13/9/2025). Dalam kesempatan ini, kata Diamin: “saya perlu memberi informasi sebagai sebuah contoh kekritisan komunitas Ormas dan lembaga swadaya masyarakat dalam perjuangan pencitpataan produk regulasi demi menjamin hak-hak warga Negara. Apa itu? Proses rancangan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah perjuangan orang-orang kritis yang tergabung tidak kurang dari 42 Koalisi LSM dan Juga Ormas, di Indonesia. Itu adalah sejarah perjuangan Ormas dan LSM,” kata M. Diamin.

Gerakan tuntutan masyarakat secara nyata terhadap keterbukaan informasi publik (KIP), kata M. Diamin, melalui wadah Prganisasi kemasyarakatan dan juga Lembaga Sudayah Masarkat/LSM ini dimulai tahun 1999, setelah reformasi pimpinan Amien Rais menumbangnkan orde baru tahun 1998. Lahirnya rancangan UU KIP ini murni dorongan Koalisi Ormas dan LSM, yang namanya waktu itu Rancangan UU Kebebasan Mendapat Informasi Publik.

Tidak kurang perjuangan itu memakan waktu sembilan (9) tahun. Dan UU Keterbukaan Informasi Publik ini adalah salah satu program legislasi nasional inisiatif DPR RI sejak masa bhakti 1999-2004. Baru pada tahun 2008 disahkan oleh DPR RI priode berikut, dengan No 14 Tahun 2008 dan namanya UU Keterbukaan Informasi Publik, yang sekarang sudah menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja lembaga publik (terutama lembaga pemerintah).
Lebih jauh Diamin menegaskan, banyak perjuangan untuk hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat, yang didorong oleh lembaga swadaya masyarakat Dan Juga oleh Organisasi Kemasyarakatan, termasuk kebebasan pers di Indonesia. Tutup M Diamin Ketum Organisasi Kemasyarakatan (OMBB) Tersebut(***)

1...252627...98 Halaman 26 dari 98

Buy now