Infoberitanasuonal.com-Bandar Lampung – Polda Lampung resmi membuka Turnamen E-Sport Kapolda Cup Tahun 2026 di Gedung Serbaguna (GSG) Presisi Polda Lampung, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan pembukaan dipimpin Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto mewakili Kapolda Lampung, serta dihadiri Pejabat Utama Polda Lampung, pengurus ESI Provinsi Lampung, IESPA Provinsi Lampung, dan peserta dari seluruh Polres/ta jajaran Polda Lampung.

Dalam sambutannya, Wakapolda Lampung menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadikan esports sebagai cabang olahraga yang diakui secara nasional maupun internasional.

Menurutnya, esports tidak lagi sekadar permainan, melainkan wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, kerja sama tim, dan meraih prestasi.

Wakapolda menjelaskan, penyelenggaraan Turnamen E-Sport Kapolda Cup 2026 merupakan implementasi arahan pimpinan Polri untuk menjadikan esports sebagai sarana pembinaan sekaligus penjaringan bibit-bibit atlet berbakat di daerah yang nantinya mampu bersaing di tingkat nasional.

Selain sebagai ajang kompetisi, turnamen ini juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Melalui kegiatan tersebut, Polda Lampung mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi secara positif, produktif, dan kreatif, serta menjauhi berbagai aktivitas negatif di ruang digital seperti perjudian online, penyalahgunaan narkoba, penyebaran konten pornografi, penipuan daring, hingga berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.

“Kami berharap seluruh peserta menjadikan turnamen ini sebagai ajang menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, integritas, disiplin, dan fair play. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi, namun yang paling penting adalah membangun karakter, persaudaraan, dan semangat berkompetisi secara sehat,” ujar Wakapolda.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, ESI Provinsi Lampung, IESPA Provinsi Lampung, para sponsor, komunitas esports, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Turnamen E-Sport Kapolda Cup 2026 diikuti oleh perwakilan seluruh Polres/ta jajaran Polda Lampung.Para peserta akan memperebutkan juara pertama, kedua, dan ketiga, yang selanjutnya akan mewakili Polda Lampung pada ajang Kapolri Cup di Mabes Polri.

Melalui turnamen ini, Polda Lampung berharap dapat melahirkan atlet-atlet esports berprestasi yang mampu mengharumkan nama Provinsi Lampung di tingkat nasional sekaligus memperkuat sinergi Polri dengan masyarakat, khususnya generasi muda.(Rozi)

Bengkulu Tengah, Infoberitanasional.com – Proyek Perluasan Jaringan Distribusi SPAM Regional Benteng Koebema senilai Rp,6.222,034, 400.yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, kini disorot atas sejumlah dugaan pelanggaran.Mulai dari penyembunyian informasi proyek,diduga ketidakjelasan perizinan,penyimpangan teknis,hingga pengabaian aturan keselamatan kerja yang mencolok.

Pasalnya,”Berdasarkan papan Informasi Proyek di lapangan menujukan,Instansi Pengelola Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bengkulu – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

Nomor Kontrak: HK.020/T/Bpb28.4.4/2026/449

Nilai Kontrak: Rp 6.222.034.400,- (Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)

Lokasi:Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah,

Masa Pelaksanaan: 210 Hari Kalender (Mulai: 24 Juni 2026 Selesai: 20 Januari 2027)Kontraktor Pelaksana: CV. Agatha Jaya Mandiri Konsultan Pengawas: PT. Pilar Pusaka Inti KSO – PT.Arci Pratama Konsultan

Sumber Dana:APBN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),

Papan Informasi Proyek diduga Tersembunyi di Dalam Mess,Akses Publik Ditutup

Berdasarkan pantauan di lapangan,awak media tidak menemukan papan identitas proyek yang seharusnya terpasang di titik penggalian maupun di pinggir jalan yang dilalui warga.Setelah menelusuri petunjuk dari pekerja, papan proyek baru ditemukan tersembunyi di dalam area mess pekerja, tertutup pagar dan bangunan sementara sehingga sama sekali tidak terlihat dari luar.

Kondisi ini diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aturan tersebut mewajibkan setiap proyek yang menggunakan uang negara memasang papan informasi secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat luas di lokasi kegiatan. Penyembunyian papan proyek memunculkan dugaan kuat pelaksana berupaya menghindari pengawasan publik atas pelaksanaan pekerjaan.

Hingga berita ini diterbitkan,belum ada kejelasan pasti apakah CV.Agatha Jaya Mandiri telah mengantongi izin resmi penggalian dan pemanfaatan badan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah.Padahal izin tersebut adalah syarat hukum mutlak yang harus dipenuhi sebelum alat berat maupun pekerja mulai melakukan penggalian di ruang publik.Tanpa izin yang sah,seluruh aktivitas pekerjaan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jalan dan tata ruang wilayah.

Ukuran Galian didugaTidak sesuai Standar,Pekerja Tak Punya Acuan Teknis

Pengukuran langsung di lokasi menunjukkan lebar galian pipa hanya berkisar antara 30 hingga 40 sentimeter, sedangkan kedalaman sekitar 60 sentimeter.Namun saat dikonfirmasi, jawaban pekerja tidak seragam dan mereka mengaku sama sekali tidak memegang maupun mengetahui isi gambar kerja dan spesifikasi teknis kontrak.

“Kami tidak tahu ukuran yang benar sesuai gambar kerja pak.Yang kami perintahkan saja kami kerjakan.Kalau tanya ukuran pasti, kami tidak hafal,”ujar salah satu pekerja.

Ketidaktahuan pekerja atas standar teknis memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan yang dikerjakan melenceng dari spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak. Penyimpangan ukuran galian berisiko menyebabkan pemasangan pipa tidak stabil,mudah bergeser,bocor,atau bahkan pecah dalam waktu singkat, sehingga membuang anggaran negara yang sangat besar.

Terungkap pula bahwa para pekerja dipekerjakan dengan sistem borongan, dibayar Rp 16.000,- untuk setiap satu meter galian yang selesai.Sistem ini mendorong pekerja hanya mengejar kecepatan penyelesaian volume, tanpa mempedulikan ketelitian pekerjaan maupun penerapan aturan keselamatan.

“Kami hanya pekerja harian borongan, merantau dari Palembang.Kami dibayar per meter yang selesai digali. Masalah gambar kerja,izin,atau aturan lain kami tidak tahu itu urusan bos,” tambah pekerja lainnya.

Di sisi lain,diduga yang lebih mencolok penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga sangat diabaikan.Pekerja terlihat bekerja tanpa helm keselamatan, rompi proyek, maupun sepatu pelindung.Meski pekerja mengaku APD tersedia,namun tidak digunakan dengan alasan terasa panas.Hal ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, yang mewajibkan penyedia jasa tidak hanya menyediakan alat pelindung, tapi juga menegakkan kewajiban pemakaiannya demi mencegah risiko kecelakaan fatal.

Kantor Direksi diduga Kosong,Upaya awak media untuk mengonfirmasi seluruh temuan tersebut ke kantor direksi proyek menemui jalan buntu.Saat lokasi dikunjungi pada Senin,14 Juli 2026, tidak ada satupun pihak yang berwenang yang dapat ditemui.Baik pelaksana lapangan, perwakilan konsultan pengawas PT.Pilar Pusaka Inti KSO – PT.Arci Pratama Konsultan,maupun petugas pengawas teknis dari instansi terkait tidak berada di tempat.Hingga berita ini diturunkan, upaya menghubungi dan meminta tanggapan resmi masih terus dilakukan oleh tim redaksi.

Redaksi media ini mendesak Balai PUPR Bengkulu dan Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah segera melakukan audit mendalam atas kelengkapan perizinan,kesesuaian spesifikasi teknis, serta penerapan aturan keselamatan dalam proyek ini. Redaksi juga tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi pembina untuk memberikan klarifikasi,bukti pendukung,dan hak jawab demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta transparansi pengelolaan keuangan negara.

Penulis : Kaperwil Provinsi Bengkulu,

Infoberitanasional.com-Bandar Lampung – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung menggelar kegiatan Bakti Religi di Gereja GKPS, Jalan Soekarno Hatta, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

Dalam kegiatan itu, personel Ditlantas Polda Lampung melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah ibadah, menyerahkan bantuan tali asih untuk menunjang kebutuhan gereja, serta memberikan paket sembako kepada pengurus rumah ibadah.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Pol N. Dedy Arifianto mengatakan, bakti religi merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan dengan seluruh elemen, termasuk pengurus dan jemaat rumah ibadah.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat Hari Bhayangkara ke-80. Kami ingin hadir tidak hanya melalui tugas kepolisian di bidang lalu lintas, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat lintas agama,” ujarnya.

“Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat,” lanjut Dedy.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menambahkan, rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 di lingkungan Polda Lampung tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga diisi dengan aksi sosial dan kemanusiaan yang menyentuh langsung masyarakat.

“Melalui kegiatan bakti religi ini, Polda Lampung ingin menumbuhkan semangat kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial,” kata Yuni.

Menurutnya, kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polri untuk mengabdi kepada masyarakat, sejalan dengan semangat transformasi menuju Polri yang Presisi serta semakin dicintai masyarakat.

“Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat,” tandas Kabid Humas.(Rozi)

Infoberitanasional.com-Bandar Lampung Expo 2026 dijadikan etalase pembangunan, pelayanan publik, promosi UMKM, sekaligus upaya menarik investasi ke ibu kota Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat membuka Bandar Lampung Expo 2026 di Graha Mandala Alam, Jumat (17/7/2026).

Pembukaan dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir, Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, unsur Forkopimda, kepala daerah, dan tamu undangan.

Eva Dwiana mengatakan usia ke-344 menjadi momentum mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, Pemkot terus menjalankan program sekolah gratis, layanan kesehatan gratis menggunakan KTP Kota Bandar Lampung, penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga dan digitalisasi pemasaran produk lokal.

“Bandar Lampung Expo tidak hanya menjadi rangkaian peringatan HUT kota, tetapi juga wadah memperkenalkan capaian pembangunan, potensi investasi, dan kreativitas masyarakat,” ujar Eva.

Sementara itu, Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menilai Bandar Lampung memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dan investasi.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, pelaku UMKM, akademisi, dan komunitas kreatif menjadi kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Senada, Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Kota Bandar Lampung, termasuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan UMKM.

“Harapannya HUT ke-344 sebagai momentum semakin memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendorong investasi, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bandar Lampung Expo 2026 berlangsung pada 17–24 Juli 2026 dengan menghadirkan 41 stan dan 50 tenant dari instansi pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM yang menampilkan produk unggulan, layanan publik, serta potensi investasi Kota Bandar Lampung.

Infoberitanasional.com-*Lampung* – Guna memperkuat pembinaan potensi maritim serta meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, Guskamla Koarmada I melalui unsur Bawah Kendali Operasi (BKO) *KRI Imam Bonjol-383 (KRI IBL-383)* menggelar kegiatan Bakti Sosial dan *Open Ship* di Dermaga Panjang, Lampung. (17/7/2026)

Sebelum rangkaian kegiatan dimulai, *Komandan Guskamla Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Dedi Komarudin, S.H., M.Tr.Opsla., M.Sos.,* menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial dan Open Ship ini merupakan implementasi pembinaan potensi maritim yang selaras dengan penekanan Panglima Koarmada I, yakni menghadirkan TNI Angkatan Laut yang profesional, humanis, serta senantiasa hadir di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semakin terjalin sinergi dan kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dengan seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan, memperkuat ketahanan maritim, serta mewujudkan keamanan dan stabilitas di wilayah perairan Indonesia.

Bakti sosial yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin kepada peserta *Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL)* sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesehatan para purnawirawan yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kehadiran para purnawirawan di atas KRI Imam Bonjol-383 menjadi momentum untuk mengenang kembali masa pengabdian dan perjuangan sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, sekaligus mempererat tali silaturahmi dalam suasana penuh kekeluargaan.

Pada kesempatan yang sama, KRI Imam Bonjol-383 juga menerima kunjungan *Open Ship (Tour Ship)* yang diikuti oleh peserta *Pondok Pesantren Ar Rouf Shahira*. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diperkenalkan secara langsung dengan kehidupan prajurit di kapal perang, tugas dan fungsi unsur KRI, serta peran strategis TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Edukasi kemaritiman yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan wawasan kebangsaan, menumbuhkan kecintaan terhadap dunia maritim, serta menjadi motivasi dan semangat bagi para peserta untuk bercita-cita mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Laut di masa depan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut di tengah masyarakat melalui implementasi pembinaan potensi maritim yang berkelanjutan, sekaligus mempererat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan seluruh komponen bangsa dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh.

*Jalesveva Jayamahe*

Infoberitanasional.com-BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Dari Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (17/07/2026).

Dalam rapat paripurna sebelumnya Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Kamis, 16 Juli 2026 yang lalu.

Dalam agenda kali ini, delapan fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut sebagai bagian dari mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Intan Rehana, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa opini WTP harus diiringi dengan tindak lanjut yang tepat waktu terhadap seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, penguatan sektor pertanian melalui swasembada pangan, penyediaan pupuk, serta berbagai kebijakan yang dinilai mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen pertanggungjawaban, Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menyatakan mendukung dan menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Syukron Muchtar, menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak semata-mata merupakan kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan setiap rupiah anggaran daerah.

Menurut Fraksi PKS, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun raihan opini WTP, tetapi harus tercermin dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, tersedianya air bersih, membaiknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, terlindunginya petani serta pelaku usaha kecil, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Fraksi PKS turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, capaian tersebut dinilai harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap efektivitas program maupun pengelolaan aset daerah.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyatakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, fraksi meminta Pemerintah Provinsi Lampung memberikan jawaban yang komprehensif terhadap berbagai masukan fraksi, disertai data kuantitatif, lokasi kegiatan, perangkat daerah penanggung jawab, penyebab permasalahan, serta rencana tindak lanjut beserta target waktu penyelesaiannya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung kemudian dijeda dan dijadwalkan kembali pada Senin (20/7/2026) dengan agenda Lanjutan Pembicaraan Tingkat I berupa penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. (**)

Infoberitanasional.com-BrimobLampung – Dalam upaya meningkatkan keandalan fasilitas, prosedur, dan kompetensi personel saat terjadinya tindakan melawan hukum di bandar udara, Satuan Brimob Polda Lampung telah melaksanakan Latihan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat atau Airport Contingency Exercise (ACE) di Bandar Udara Radin Inten II. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Juli 2026, pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Dalam pelaksanaan latihan simulasi, personil Satbrimob Polda Lampung berpartisipasi aktif untuk memastikan bahwa rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan terkendali. Latihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keandalan personil dalam menangani situasi darurat, sehingga dapat memberikan respons yang cepat dan efektif jika terjadi keadaan darurat di bandar udara.

Dengan demikian, kegiatan Latihan Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat di Bandar Udara Radin Inten II telah terlaksana dengan sukses, memenuhi tujuan untuk meningkatkan keandalan fasilitas, prosedur, dan kompetensi personil dalam menghadapi keadaan darurat. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Satbrimob Polda Lampung untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam menjaga keamanan dan keselamatan di bandar udara.

Kota Bengkulu, Infoberitanasional.com – Proyek Peningkatan/Rehabilitasi Drainase di lingkungan RT 08 Perum Permai 1, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, senilai.Rp,199.167.000,00 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026,kini menjadi sorotan publik.Selain diduga lemah pengawasan, pelaksanaan di lapangan juga terindikasi mengabaikan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta mutu hasil pekerjaan diragukan.

Data remi di papa n proyek Instansi Pengelola:Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Alamat Dinas: Jl. Soecaptio Dalam, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, 38877

– Nama Pekerjaan: Peningkatan/Rehabilitasi Drainase RT 08 Perum Permai 1 Kelurahan Surabaya

– Kode Kegiatan: 1.03.06.2.01.0029.5.2.04.02.004.00007

– Sumber Dana: APBD Kota Bengkulu (Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan)

– Volume: 1 Paket Pekerjaan

– Lokasi: Lingkungan RT 08, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu

– Nilai Kontrak: Rp 199.167.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

– Waktu Pelaksanaan: 90 Hari Kalender

– Mulai: 15 Juni 2026

– Batas Akhir Penyelesaian: 12 September 2026

– Kontraktor Pelaksana: CV. PDS Membangun

– Konsultan Pengawas: PT. Cipta Wahana Konsultan

– Catatan: Kegiatan ini dibiayai dari pajak yang dibayarkan masyarakat

Berdasarkan pantauan tim media di lokasi pada Senin, 13 Juli 2026,aktivitas pekerjaan sedang berlangsung untuk memperbaiki fungsi saluran air,mengurangi risiko genangan banjir,serta meningkatkan kualitas infrastruktur drainase.Namun ditemukan sejumlah hal yang mempertanyakan kepatuhan pelaksana:

Pengabaian Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Beberapa pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan diduga tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti helm keselamatan, rompi proyek, sepatu safety, maupun sarung tangan pelindung. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dalam aturan tersebut, kontraktor wajib menjamin keselamatan pekerja dengan menyediakan dan mewajibkan penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan. Pekerjaan di saluran drainase yang licin, berair, dan berpotensi longsor menuntut perlindungan ekstra untuk mencegah kecelakaan cedera hingga risiko tenggelam. Kelalaian ini membuka tanggung jawab hukum pidana maupun perdata bagi pihak pelaksana jika terjadi musibah.

Diduga Lemah Pengawasan di Lapangan

Saat tim media menanyakan keberadaan petugas pengawas, pekerja hanya menjawab singkat: “Baru keluar pak, mungkin sedang makan siang.” Hal ini memperkuat dugaan tidak adanya pengawasan berkelanjutan dari pihak konsultan pengawas PT. Cipta Wahana Konsultan maupun petugas teknis Dinas PUPR Kota Bengkulu. Padahal pengawasan rutin mutlak diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, metode, dan standar kontrak. Tanpa pengawasan yang ketat, penyimpangan teknis berisiko terus berlanjut tanpa perbaikan.

Metode Kerja & Kualitas Hasil Pekerjaan Dipertanyakan

Pengamatan juga menunjukkan dugaan pelanggaran metode teknis:

– Pencampuran adukan semen dan pasir dilakukan secara manual langsung di atas tanah terbuka, tidak menggunakan bak pencampur atau alas yang sesuai. Hal ini berisiko adukan tercampur tanah, kotoran, atau air hujan sehingga komposisi dan kekuatan beton tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan;

– Pemasangan batu kali untuk dinding saluran diduga dilakukan di atas permukaan air dan tanah berlumpur, bukan di alas dasar yang sudah dipadatkan dan kering. Kondisi ini membuat perekat semen tidak dapat mengikat sempurna dengan batu dan tanah dasar, sehingga dinding saluran berisiko cepat retak, miring, atau runtuh dalam waktu singkat.

Penyimpangan teknis ini berpotensi memperpendek umur pakai saluran drainase, sehingga tujuan pembangunan untuk mengatasi banjir tidak tercapai, dan pada akhirnya merugikan keuangan daerah serta masyarakat yang telah membayar pajak.

Hingga berita ini diterbitkan upaya konfirmasi terhadap pihak terkait,tim media belum dapat menghubungi pihak CV. PDS Membangun selaku kontraktor pelaksana,PT.Cipta Wahana Konsultan selaku konsultan pengawas,maupun petugas teknis pengawas dari Dinas PUPR Kota Bengkulu,untuk meminta klarifikasi resmi Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Redaksi Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi,bukti pendukung,dan hak jawab demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.Masyarakat juga diharapkan melaporkan jika menemukan hal lain yang tidak sesuai aturan di lokasi proyek.

Pewarta : Red,

Infoberitanasional.com-Lampung Timur – Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf melaksanakan monitoring langsung pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Lampung bersama Pangdam XXI/Raden Intan turut mendampingi rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI di sejumlah lokasi di Kabupaten Lampung Timur, meliputi Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Sekampung Udik.

Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan melibatkan personel gabungan TNI, Polri dari jajaran Polda Lampung, serta instansi terkait yang bersinergi dalam mengamankan setiap agenda kunjungan Wakil Presiden, dengan jumlah gabungan personel Polda Lampung yang melaksanakan pengamanan berjumlah 966 personel.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Y, menyampaikan bahwa Polda Lampung telah mengerahkan personel sesuai dengan rencana pengamanan yang telah disusun sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.

“Berkat sinergi seluruh unsur pengamanan, seluruh agenda kunjungan kerja Wakil Presiden RI di wilayah Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan kondusif.

Polda Lampung berkomitmen memberikan pengamanan maksimal terhadap setiap kegiatan kenegaraan di wilayah Provinsi Lampung,” ujar Kabid Humas Polda Lampung.

Seluruh rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Kabupaten Lampung Timur berakhir dalam situasi yang aman dan kondusif sebagai wujud kesiapsiagaan aparat keamanan serta sinergi yang solid antara TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait.(Rozi)

Infoberitanasional.comTangerang – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta mendukung komitmen Pemasyarakatan yang bersih dari peredaran handphone, narkoba, dan berbagai modus penipuan, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang melaksanakan razia gabungan dan pemusnahan barang hasil razia periode Januari hingga Juni 2026, Rabu (15/7).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Polsek Tangerang dan Koramil Tangerang, sebagai bentuk sinergi dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Razia menyasar Blok C Aula 1 dan E Aula yang dihuni oleh 186 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone, 1 unit powerbank, 2 unit charger, 4 buah terminal listrik dan 5 buah senjata tajam buatan (sikim).

Pada kesempatan yang sama, Lapas Pemuda Tangerang juga melaksanakan pemusnahan barang hasil razia yang telah dikumpulkan selama periode Januari hingga Juni 2026. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 108 unit handphone, 64 unit charger, 9 unit earphone, dan 52 buah senjata tajam rakitan (sikim). Pemusnahan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Mohamad Fadil, menegaskan bahwa razia merupakan implementasi deteksi dini yang dilaksanakan secara konsisten guna meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

“Kami berkomitmen mewujudkan Lapas Pemuda Tangerang yang bersih dari handphone, narkoba, dan penipuan. Tidak ada toleransi terhadap kepemilikan barang terlarang maupun segala bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Sinergi bersama Polsek Tangerang dan Koramil Tangerang menjadi kekuatan penting dalam memperkuat pengawasan serta menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman, tertib, dan kondusif,” tegas Mohamad Fadil.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan razia akan terus dilaksanakan secara rutin, insidentil, dan berkesinambungan sebagai bagian dari implementasi tiga kunci pemasyarakatan maju, khususnya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Melalui pelaksanaan razia dan pemusnahan barang hasil razia secara konsisten, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari handphone, narkoba, serta praktik penipuan sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.