Infoberitanasional.com-EMPAT LAWANG – Upaya mediasi dalam perkara dugaan penghinaan profesi wartawan melalui media elektronik yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Empat Lawang belum membuahkan hasil. Pertemuan yang mempertemukan pelapor dan terlapor tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.14/6/2026

Kuasa hukum terlapor, Aditra, mengungkapkan bahwa pihaknya tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada kliennya dalam menghadapi proses yang sedang berjalan terkait dugaan tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas unggahan di media sosial Facebook yang dilaporkan oleh DA, seorang wartawan televisi.

Menurut Aditra, hasil mediasi yang tidak mencapai titik temu membuat perkara tersebut akan terus berlanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pihaknya menghormati proses yang saat ini ditangani oleh penyidik Polres Empat Lawang.

“Dalam perkara ini, untuk menguatkan alat bukti dari dua saksi yang telah dihadirkan, nantinya penyidik memiliki kewenangan untuk menghadirkan ahli bahasa maupun ahli ITE. Kami akan terus mendampingi klien kami dan mengikuti setiap perkembangan perkara hingga tahapan selanjutnya,” ujar Aditra.

Tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi menunjukkan bahwa upaya penyelesaian secara musyawarah belum mampu menjembatani perbedaan pandangan antara kedua belah pihak. Karena itu, pelapor memilih melanjutkan proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Perkara ini selanjutnya akan memasuki tahapan pendalaman oleh penyidik untuk mengkaji seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dalam proses tersebut, penyidik juga dapat meminta keterangan ahli guna memperoleh penilaian objektif terhadap substansi unggahan yang menjadi objek laporan.

Pelapor berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Dengan berakhirnya mediasi tanpa kesepakatan, kasus dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan melalui media sosial tersebut kini resmi berlanjut ke tahapan penyidikan di Polres Empat Lawang. Penyidik akan menentukan langkah hukum berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah dikumpulkan.

Infoberitanasional.com*JAKARTA*, Di tengah gelombang aksi demonstrasi ratusan massa yang berlangsung di Kantor Pusat PLN dan Gedung KPK beberapa hari lalu,  Ketua Umum Perempuan Tangguh Nuasantara (PTN) Dra. Kasihhati memberikan pernyataan tegas, keras dan tanpa kompromi saat ditemui wartawan di kediamannya, di Jakarta, sabtu (13/6).

Ia menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap tuntutan aksi massa, sekaligus kembali melontarkan kritik tajam yang menyentuh akar permasalahan krisis di tubuh perusahaan listrik negara tersebut.

“Apa yang terjadi di PLN saat ini bukan lagi sekadar kesalahan manajemen biasa — ini adalah penjarahan besar-besaran yang terstruktur, sistematis, dan berkedok jabatan!  Coba lihat datanya: sejak Darmawan Prasodjo menjabat Dirut pada 2021, kerugian melonjak terus tanpa henti: Rp28,1 triliun, lalu Rp36,7 triliun, Rp42,9 triliun, Rp48,3 triliun, Rp51,2 triliun, dan kini diprediksi menembus lebih dari Rp55 triliun di tahun 2026. Angka ini bukan kebetulan, tapi bukti nyata bahwa aset negara dijadikan sapi perah untuk mengisi kantong segelintir orang saja!” tegas Kasihhati geram.

Menurutnya, peristiwa pemadaman total atau blackout yang melumpuhkan seluruh wilayah Sumatera beberapa bulan lalu adalah tanda paling nyata runtuhnya tanggung jawab    manajemen Perusahaan Listrik Negara.

“Blackout itu bukan kecelakaan teknis yang tak terduga ! Itu adalah akibat kelalaian berat, bahkan patut diduga ada unsur kesengajaan akibat sistem yang sudah korup dari akarnya. Bagaimana mungkin sistem pengamanan otomatis yang seharusnya menjaga pasokan listrik gagal total? Ini membahayakan nyawa rakyat, menghentikan perekonomian daerah, tapi tidak ada satu pun pertanggungjawaban yang jelas dari pucuk pimpinan PLN!” tukas Kasihhati.

Ia semakin meluapkan kemarahannya saat menyinggung dugaan penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

“Yang paling menjijikkan dan tak berperikemanusiaan: di tengah rakyat merana karena beban ekonomi makin berat dan harga kebutuhan melonjak, justru tercium bau busuk korupsi pada dana Tanggung Jawab Sosial (CSR)! Dana yang harusnya meringankan penderitaan masyarakat, malah diduga dikorupsi lewat modus proyek fiktif, penggelembungan anggaran, dan kongkalikong dengan pihak vendor serta oknum internal PLN.”Itub adalah kejahatan kejam yang menginjak-injak hak hidup rakyat kecil demi keserakahan pribadi!” tandasnya.

Dra. Kasihhat secara tegas menyatakan dukungannya terhadap seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi mahasiswa beberapa hari lalu.

“Kami berdiri tegak sepenuhnya bersama massa aksi! Segera copot dan periksa secara menyeluruh Dirut Darmawan Prasodjo tanpa kompromi sedikit pun! Usut tuntas dugaan keterlibatannya di balik terjadinya pemadaman besar di Sumatera itu. Copot juga Direktur SDM Yusuf Didi Setiarto yang bertindak sewenang-wenang memberhentikan kepala PLN daerah secara mendadak dan sepihak tanpa prosedur yang sah — ini bukti kekuasaan disalahgunakan untuk melindungi lingkaran sendiri. Dan yang tak kalah penting: lakukan audit independen yang terbuka, menyeluruh, dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap seluruh pengelolaan dana CSR serta anggaran pengadaan barang dan jasa. Jangan biarkan satu rupiah hasil jerih payah rakyat lenyap begitu saja!”

Di akhir wawancara, Ketum Perempuan Tangguh Nusantara juga melontarkan ultimatum keras yang ditujukan kepada KPK, Kementerian BUMN, serta jajaran pimpinan PLN.

“Ingat baik-baik! Kemarahan rakyat yang meluap belakangan  ini bukan lagi gertakan kosong,  karenanya harus ada tindakan nyata, tegas, dan bukan sekadar janji manis di atas kertas, maka kami mengultimatum  agar terduga pencuri kekayaan negara dilingkup PLN  dapat diusut, agar  keadilan benar-benar ditegakkan ! Jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat yang sudah lama diperas dan dibohongi!” pungkasnya.Samsul Bahari

(Redaksi/Tim)

Infoberitanasional.cim-Bogor – Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Pusdik MK RI) dalam upaya memperkuat kapasitas, kompetensi, serta pemahaman konstitusi para advokat di bidang teknologi informasi dan digital.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan di Bogor pada Kamis (11/06/2026) sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi anggota PERATIN.

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman para advokat mengenai hak-hak konstitusional warga negara, nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan profesi dan mengawal tegaknya negara hukum di tengah perkembangan era digital.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, penyelenggaraan program PPHKWN akan memanfaatkan platform pembelajaran daring Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC), yaitu sistem e-learning yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan konstitusi kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan platform tersebut, anggota PERATIN dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikuti program pembelajaran secara lebih efektif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN PERATIN, Kamilov Segala, S.H., M.H., dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Mundiri. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Jemy Tommy, S.H., S.E., M.M., Ph.D (C) selaku Ketua Dewan Pengawas DPN PERATIN serta Herman Febrian Labi Atmaja, S.H., Ketua DPC PERATIN Jakarta Pusat.

Ketua Umum DPN PERATIN, Kamilov Segala, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan advokat yang mampu menghadapi dinamika hukum di era transformasi digital.

“Dunia teknologi informasi berkembang sangat pesat dan berdampak langsung pada berbagai aspek hukum nasional. Melalui kerja sama dengan Pusdik MK RI, kami ingin memastikan bahwa para advokat PERATIN tidak hanya memiliki kompetensi dalam aspek hukum teknologi informasi, tetapi juga memiliki pemahaman konstitusi yang kuat sebagai landasan dalam menjalankan profesinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi keniscayaan sehingga diperlukan kolaborasi yang mampu menjembatani antara perkembangan teknologi, kepastian hukum, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengawas DPN PERATIN, Jemy Tommy, S.H., S.E., M.M., Ph.D (C), menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan integritas profesi advokat.

“Sebagai Ketua Dewan Pengawas DPN PERATIN, saya melihat sinergi ini sebagai bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan standar kompetensi, profesionalisme, dan kualitas advokat Indonesia. Program PPHKWN yang diselenggarakan bersama Pusdik MK RI akan menjadi sarana bagi anggota PERATIN untuk memperdalam pemahaman mengenai hak-hak konstitusional warga negara, konstitusi, kelembagaan Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dalam praktik profesi advokat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPC PERATIN Jakarta Pusat, Herman Febrian Labi Atmaja, S.H., menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, program yang diselenggarakan bersama Pusdik MK RI akan sangat membantu para praktisi hukum dalam memperkuat pemahaman konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di tengah berbagai persoalan hukum digital yang semakin kompleks.

“Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk sengketa dan persoalan hukum baru. Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat penting agar advokat mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal DPN PERATIN, Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Hoky), yang berhalangan hadir karena agenda organisasi lain yang telah terjadwal sebelumnya, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas terjalinnya kerja sama strategis tersebut.

“Di tengah pesatnya transformasi digital, kebutuhan akan advokat yang memahami hukum teknologi informasi sekaligus memiliki perspektif konstitusional menjadi semakin penting. Saya menyambut baik dan mendukung penuh Perjanjian Kerja Sama antara PERATIN dan Pusdik MK RI dalam penyelenggaraan program PPHKWN bagi anggota PERATIN.”

“Program ini akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat kapasitas advokat Indonesia agar tidak hanya memahami perkembangan hukum digital, tetapi juga memiliki pemahaman yang kokoh mengenai konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara, serta prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Pemanfaatan platform MKLC juga menjadi langkah inovatif yang memungkinkan peningkatan kapasitas anggota PERATIN dapat menjangkau lebih luas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi seluruh jajaran yang telah mewujudkan kerja sama penting ini dan berharap implementasinya dapat berjalan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi para advokat dan masyarakat luas,” ungkap Hoky yang juga menjabat sebagai Ketua Umum APKOMINDO, Ketua Umum APTIKNAS, dan Wakil Ketua Umum SPRI.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Mundiri, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PERATIN dalam membangun kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas profesi advokat.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud sinergi antara lembaga pendidikan konstitusi dan organisasi profesi advokat. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pemahaman terhadap Pancasila, konstitusi, hak konstitusional warga negara, serta prinsip negara hukum menjadi semakin penting.”

“Melalui program PPHKWN ini, kami berharap para advokat PERATIN dapat semakin memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam praktik profesinya. Materi mengenai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memperkuat kapasitas advokat dalam mengawal perkembangan hukum dan teknologi secara berkeadilan serta tetap berlandaskan konstitusi. Pemanfaatan platform MKLC juga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan konstitusi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi peserta program,” ujarnya.

Sebagai simbol komitmen dan persahabatan kelembagaan, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, kedua pimpinan institusi saling menyerahkan cenderamata. Ketua Umum DPN PERATIN menyerahkan plakat PERATIN kepada Kepala Pusdik MK RI, sementara Kepala Pusdik MK RI menyerahkan buku-buku konstitusi dan cenderamata khas lembaga kepada Ketua Umum DPN PERATIN.

Momentum tersebut menjadi simbol eratnya hubungan kelembagaan sekaligus komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia profesi advokat yang profesional, berintegritas, serta memiliki pemahaman yang kuat mengenai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara di tengah perkembangan teknologi digital.

Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, PERATIN dan Pusdik MK RI sepakat menyelenggarakan program PPHKWN bagi anggota PERATIN dengan memanfaatkan platform MKLC. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi konstitusi, meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara, serta memperkuat peran advokat dalam menjaga tegaknya negara hukum yang demokratis dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Hndr)

Perusahaan tegaskan hanya 5 channel YouTube yang sah dikelola direksi. Di luar itu dipastikan tidak resmi.

Infoberitanasional.com*Jakarta* – PT Info Ombb Siber Indonesia selaku badan usaha resmi OMBB menegaskan bahwa organisasi media ini menaungi 5 akun channel media/portal resmi di platform YouTube. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan maraknya akun palsu yang mengatasnamakan OMBB.

Kelima channel resmi OMBB tersebut adalah:

1. *Info OMBB Siber Indonesia* `info ombb siber indonesia`

2. *Mata Publik* `matapublik`

3. *Info Siber Indonesia* `info siber indonesia`

4. *Info Berita Nasional* `infoberitanasional`

5. *Info OMBB* sesuai nama perusahaan

“Perusahaan menegaskan bahwa di luar kelima channel resmi yang dikelola oleh jajaran direksi seperti Ujang Halilintar dkk, maka media atau akun yang menggunakan logo/nama OMBB dipastikan tidak resmi,” demikian pernyataan resmi perusahaan.

Langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas OMBB sebagai organisasi media nasional dan melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan.

*PENUTUP/KONTAK:*
Untuk konfirmasi, kerja sama, dan pengaduan akun palsu, masyarakat dapat menghubungi redaksi resmi OMBB melalui channel YouTube di atas.atau Hubingi Box Redasi Media yang Tercqntum di atas(*)

Infoberitanasional.com-Bulukumba – Proses penjaringan calon Kepala Dusun (Kadus) Balantieng, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, menjadi perhatian masyarakat menjelang pelaksanaan tes tertulis yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, di Kantor Camat Rilau Ale.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tahapan penjaringan sebelumnya menghasilkan nilai yang sama atau seri antara dua kandidat yang akan bersaing memperebutkan posisi Kepala Dusun Balantieng. Kedua calon tersebut yakni Nurwahida Qurani, S.Ak., M.I.Kom. dengan latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) dan Muh. Rusli dengan latar belakang pendidikan Paket C.

Untuk menentukan kandidat terpilih, panitia menjadwalkan tes tertulis yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bulukumba sebagai pihak yang menyiapkan materi ujian sekaligus penguji.

Menjelang pelaksanaan tes, sejumlah warga Dusun Balantieng menyuarakan harapan agar seluruh tahapan seleksi berlangsung secara terbuka, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Selain menyoroti pentingnya transparansi, di tengah masyarakat juga beredar dugaan bahwa salah satu kandidat mendapat dukungan kuat atau merupakan “titipan” dari Kepala Desa Bulolohe bersama mantan Kepala Dusun Balantieng. Dugaan tersebut memicu perbincangan di kalangan warga yang khawatir proses seleksi tidak berjalan sepenuhnya objektif.

Beberapa warga bahkan menilai praktik semacam itu, jika benar terjadi, berpotensi melanggengkan pola pemerintahan yang hanya berputar pada kelompok tertentu atau yang mereka sebut sebagai “dinasti pemerintahan” di tingkat desa. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti maupun pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi tudingan tersebut.

“Kami berharap semua pihak yang terlibat tetap netral. Jangan sampai ada keberpihakan kepada salah satu calon. Yang paling penting, soal ujian dan kunci jawaban harus benar-benar dijaga agar tidak bocor kepada siapa pun,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menilai, seleksi yang berjalan jujur dan transparan akan menghasilkan pemimpin dusun yang memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat serta mampu menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik.

“Kami ingin hasil yang lahir dari proses yang bersih. Siapa pun yang terpilih nantinya harus benar-benar menang karena kemampuan dan kompetensinya, bukan karena faktor kedekatan, dukungan kelompok tertentu, atau faktor lain di luar mekanisme seleksi,” tambah warga.

Masyarakat Dusun Balantieng berharap pelaksanaan tes tertulis di Kantor Camat Rilau Ale dapat berlangsung lancar, aman, dan diawasi secara ketat oleh panitia maupun pihak terkait. Mereka juga meminta DPMD Kabupaten Bulukumba menjaga independensi dan kerahasiaan materi ujian agar hasil seleksi benar-benar mencerminkan kemampuan peserta serta dapat diterima seluruh elemen masyarakat tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Bulolohe maupun pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai bentuk keberimbangan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Infoberitanasional.com-Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan sumber berita yang cepat, kredibel, dan menghadirkan perspektif internasional yang luas. Kehadiran SPUTNIK Indonesia WhatsApp Channel menjadi salah satu alternatif referensi bagi pembaca yang ingin mengikuti perkembangan dunia secara lebih dekat.

Melalui kanal ini, pembaca dapat memperoleh berbagai informasi terkini mengenai isu-isu global yang menjadi perhatian dunia, mulai dari perkembangan Perang Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina di Eropa, hingga meningkatnya ketegangan di kawasan Asia yang melibatkan China, Jepang, dan isu Taiwan. Selain itu, berbagai berita mengenai ekonomi internasional, teknologi, sains, serta dinamika geopolitik global juga disajikan secara rutin dan mudah diakses.

Tidak hanya menghadirkan berita internasional, SPUTNIK Indonesia juga menyajikan beragam informasi dan perkembangan penting dari berbagai daerah di Indonesia. Kombinasi berita global dan lokal ini memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca dalam memahami berbagai peristiwa yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Bagi media online di berbagai daerah, konten berita yang dipublikasikan SPUTNIK Indonesia juga dapat menjadi referensi dan sumber kutipan untuk memperkaya pemberitaan, khususnya terkait isu-isu internasional yang sering kali membutuhkan akses informasi yang cepat dan komprehensif.

Jangan sampai tertinggal perkembangan dunia yang dapat memengaruhi Indonesia dan kehidupan kita sehari-hari. Ikuti SPUTNIK Indonesia WhatsApp Channel sekarang juga, dan dapatkan berita, analisis, artikel, serta video menarik langsung di genggaman Anda setiap hari.