Kota Bengkulu, Infoberitanasional.com – Keresahan warga lingkungan RT 25,RW 07 Kelurahan Pekan Sabtu,Kota Bengkulu,Provinsi Bengkulu,kembali mengemuka terkait aktivitas pembangunan proyek Sekolah Rakyat SR.Berbagai permasalahan mulai dari gangguan ketertiban umum, dampak lingkungan hingga ketidakpuasan terhadap kinerja pihak pelaksana proyek menjadi sorotan utama masyarakat setempat.

Berdasarkan bukti dari rekaman video yang beredar di masyarakat,sejumlah peristiwa yang diduga tidak menyenangkan kerap terjadi di sekitar lokasi pembangunan. Salah satunya adalah kejadian di mana seorang karyawan pelaksana lapangan perusahaan pelaksana proyek sekolah Rakyat,di lingkungan,RT-25-RW-07 pekan Sabtu kecamatan Selebar, kota Bengkulu, diduga diketahui berada dalam keadaan mabuk hingga terkapar di pinggir jalan.Hal ini diperkuat keterangan Ketua RT 25 yang membenarkan peristiwa tersebut terjadi 24/6/26 sekitar pukul 4 dini hari.

Selain masalah keamanan,warga juga terganggu dengan kondisi lingkungan diduga akibat aktivitas konstruksi.Saat musim hujan jalan di lokasi menjadi sangat licin, sementara pada musim panas area akses jalan lingkungan tersebut sering berdebu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut keterangan warga dan pengurus lingkungan,upaya pengendalian debu melalui penyiraman jalan dinilai sangat minim.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada awak media dengan nada Kecewa,Ketua RT 25 RW 07, Kelurahan Pekan Sabtu,kecamatan Selebar,kota Bengkulu,di kediamannya, menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya.

“Bahwasanya kami warga hanya dapat masalahnya,kalian dapat uangnya,kami hanya menanggung dampaknya saja. Jalan yang licin dan berdebu selama ini kami diamkan, namun sekarang batas kesabaran sudah terlampaui dan kami sudah sangat resah.” ungkapnya,

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pelaksanaan penyiraman jalan hanya dilakukan saat ada kunjungan pihak tertentu saja. Bahkan terdapat masa jeda yang cukup panjang,yakni bisa mencapai satu bulan hingga dua bulan diduga tanpa dilakukan penyiraman sama sekali.keluhnya,

“Kejadian diduga salah seorang pekerja karyawan dari pihak pelaksana proyek sebagai pelaksana lapangan, yang diduga mabuk hingga terkapar ini adalah contoh yang sangat buruk, merusak pola pikir anak muda dan warga setempat, Kami bertanya-tanya, seperti apa bentuk tanggung jawab pihak perusahaan pelaksana terhadap dampak yang ditimbulkan?”tanyanya,

Puncak dari keresahan warga muncul terkait dugaan peristiwa sosial yang juga menyertai aktivitas proyek.Diduga seorang pekerja karyawan pelaksana proyek diduga menjalin percakapan yang tidak semestinya dengan istri salah satu warga setempat,hal ini semakin memperparah suasana ketenangan lingkungan.inbunhnya,

Lebih lanjut,tim awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Bidang Humas perusahaan pelaksana proyek Sekolah Rakyat SR terkait peristiwa yang terjadi pada dini hari tanggal 24 Juni 2026 tersebut, melalui via pesan WhatsApp,mulai dari kasus diduga salah seorang pekerja sebagi karyawan pelaksana lapangan, mabuk hingga terkapar,dan juga masalah debu dan jalan licin.Namun hingga berita ini diturunkan,pihak Humas belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi dan pencarian keterangan masih terus dilakukan oleh tim media.

Masyarakat berharap pihak pengelola proyek serta instansi terkait segera mengambil langkah tegas.Mulai dari penerapan disiplin ketat terhadap seluruh pekerja,perbaikan dan perawatan rutin kondisi jalan, pengendalian debu yang maksimal, hingga memberikan penjelasan jelas mengenai tanggung jawab pelaksana agar ketenangan dan kenyamanan warga dapat kembali terjaga.

Pewarta : Kaperwil Provinsi Bengkulu,

Bengkulu Tengah,  Infoberitanasional.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Bengkulu Tengah yang digelar pada Rabu (24/06/2026) seharusnya menjadi momen penuh kebanggaan dan kebersamaan bagi seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat.Namun, acara puncak perayaan tersebut justru menjadi sorotan publik dan perbincangan luas di tengah masyarakat, setelah tercatat kehadiran para Kepala Desa terasa sangat minim.

Dari total 142 Kepala Desa yang tersebar di seluruh wilayah 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, tercatat diduga hanya sebanyak 5 orang yang terlihat hadir dan mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Angka kehadiran yang jauh dari jumlah keseluruhan ini tercatat sebagai kondisi pertama kali terjadi sepanjang 18 tahun sejarah berdirinya kabupaten tersebut sejak resmi dibentuk.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa kondisi ini sangat kontras dibandingkan dengan periode pemerintahan Bupati sebelumnya.Pada masa kepemimpinan tersebut,kehadiran para Kepala Desa dalam setiap acara resmi daerah selalu terjaga dengan lengkap.Tidak pernah tercatat ada acara puncak yang dihadiri oleh sebagian kecil Kepala Desa saja, melainkan seluruh jajaran selalu hadir menyambut momen penting bagi daerah.

Hal ini kemudian menimbulkan berbagai tafsir dan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat dan pengamat pemerintahan lokal. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan di balik rendahnya tingkat kehadiran tersebut, mengingat posisi Kepala Desa merupakan unsur pelaksana pemerintahan paling dasar yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi dan menggerakkan pembangunan di tingkat akar rumput.

Menurut pengamatan di lokasi acara,para Kepala Desa yang hadir hanya berasal dari beberapa wilayah tertentu saja.Sementara itu, sebagian besar Kepala Desa lainnya dikabarkan diduga tidak dapat hadir tanpa pemberitahuan resmi maupun alasan yang jelas kepada panitia penyelenggara. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena momen HUT daerah menjadi sarana untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemimpin desa di seluruh wilayah.

Lebih lanjut,para pengamat menyatakan bahwa kehadiran yang minim ini dapat memberikan dampak terhadap citra dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Sebab,Kepala Desa memegang peranan vital dalam memfasilitasi program pemerintah pusat maupun daerah hingga sampai ke tingkat masyarakat. Keterlibatan yang optimal diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan dan penanganan berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan,pihak panitia penyelenggara maupun pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pasti mengapa tingkat kehadiran para Kepala Desa sangat rendah tersebut. Pemerhati masyarakat berharap hal ini dapat segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak diinginkan serta dapat ditemukan solusi guna memperkuat koordinasi dan partisipasi pemimpin desa dalam setiap kegiatan pemerintahan ke depannya.

Pewarta :Red Bengkulu,

Infoberitanasional.com BENGKULU,23 Juni 2026 – Komitmen mencetak lulusan vokasi yang siap kerja kembali ditunjukkan melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu dengan SMKN 6 Kota Bengkulu, SMKN 4 Kota Bengkulu, dan SMKN 2 Kota Bengkulu. Program praktik pemeliharaan sepeda motor barang bukti dan barang rampasan negara resmi dilaksanakan pada Senin, 22 Juni 2026, di lingkungan Kejari Bengkulu.

Program ini memberikan kesempatan kepada siswa jurusan Teknik Sepeda Motor untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan kendaraan roda dua yang menjadi barang bukti maupun barang rampasan negara. Berbagai jenis kerusakan dan merek kendaraan menjadi objek pembelajaran langsung bagi para siswa.

Kegiatan ini melibatkan Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai penyedia sarana praktik, serta siswa dan guru pendamping dari SMKN 6 Kota Bengkulu, SMKN 4 Kota Bengkulu, dan SMKN 2 Kota Bengkulu.Kegiatan berlangsung pada 22 Juni 2026 di area penyimpanan barang bukti Kejaksaan Negeri Bengkulu yang selama ini menjadi tempat penyimpanan kendaraan hasil penanganan perkara.

Keterbatasan jumlah kendaraan praktik di sekolah sering menjadi kendala bagi siswa untuk mengasah keterampilan secara maksimal. Melalui program ini, siswa mendapatkan pengalaman langsung menghadapi berbagai persoalan teknis yang nyata, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang lebih kompleks.Selain meningkatkan kompetensi siswa, program tersebut juga membantu Kejari Bengkulu dalam menjaga kondisi kendaraan barang bukti agar tetap terawat dan memiliki nilai ekonomis yang baik.

Siswa didampingi guru dan pihak Kejari Bengkulu saat melakukan proses identifikasi kerusakan, perawatan berkala, hingga perbaikan kendaraan. Kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi antar sekolah sehingga para peserta dapat bertukar pengalaman dan pengetahuan teknis.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu menyampaikan bahwa siswa merupakan aset bangsa yang harus diberi ruang untuk berkembang. Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan dan institusi negara merupakan langkah konkret dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Sementara itu, pihak sekolah menyambut baik program tersebut karena mampu menjawab keterbatasan fasilitas praktik yang selama ini dihadapi. Mereka berharap kerja sama serupa dapat terus berlanjut dan diperluas ke bidang-bidang lain yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan dunia pendidikan tidak hanya memberi manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang terampil, profesional, dan siap bersaing di dunia industri.“Dari ruang penyimpanan barang bukti, lahir pengalaman nyata yang membentuk keterampilan dan masa depan siswa SMK.”
Pewarta(tim)

Kota Bengkulu,  Infoberitanasional.com – Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Drainase Bumi Ayu 8 (Lanjutan) yang berlokasi di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, kembali menjadi sorotan masyarakat luas.Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu,Tahun 2026 di bawah pengelolaan Dinas PUPR Kota Bengkulu ini,diduga tidak mematuhi ketentuan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prinsip keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang yang berlaku .

Berdasarkan pemantauan awak media di lokasi pada Senin,22 Juni 2026, terlihat jelas bahwa para tenaga pelaksana lapangan diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar teknis.Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).Sesuai aturan tersebut, setiap lokasi pekerjaan berisiko tinggi wajib menyediakan dan memastikan penggunaan helm pengaman,rompi reflektif,sepatu safety,serta sarung tangan bagi seluruh tenaga kerja guna mencegah kecelakaan kerja.

Selain aspek keselamatan,pelaksanaan proyek ini juga diduga mengabaikan kewajiban transparansi publik. Hingga waktu pengamatan dilakukan,papan informasi proyek yang memuat data pokok seperti nama kegiatan,nilai kontrak,sumber dana,masa pelaksanaan,dan identitas pelaksana, belum terpasang di lokasi.Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 3 dan Pasal 9,yang menegaskan bahwa semua informasi kegiatan pembiayaan dari keuangan daerah bersifat terbuka dan wajib diumumkan agar dapat diawasi oleh masyarakat. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan pemasangan papan informasi sejak awal pelaksanaan pekerjaan.

Saat dikonfirmasi kepada salah satu tenaga kerja di lapangan,diungkapkan bahwa perangkat APD sebenarnya tersimpan di dalam kendaraan operasional namun belum digunakan saat kegiatan berlangsung.Sementara itu,papan informasi proyek masih tertumpuk di atas material semen dan belum dilakukan pemasangan di posisi yang ditentukan.

Mengenai aspek teknis konstruksi, pekerja tersebut menjelaskan bahwa sistem pondasi menggunakan cerucuk bambu dengan panjang keseluruhan 60 cm. Sebanyak 20 hingga 30 cm ditanam ke dalam lapisan tanah, sedangkan bagian yang menjulang di atas permukaan tanah sekitar 40 cm. Ia juga menyampaikan bahwa kepala pelaksana dan pengawas teknis belum hadir di lokasi,dikabarkan masih menangani kegiatan serupa di wilayah Bumi Ayu 6.

Hingga berita ini diterbitkan,tim awak media terus berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana,pengawas lapangan, serta petugas teknis dari Dinas PUPR Kota Bengkulu,guna memperoleh keterangan resmi dan tanggapan terkait dugaan pelanggaran standar hukum dan teknis yang terjadi.

Media ini senantiasa membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan data akurat sebagai bahan kajian publik sesuai prinsip keterbukaan yang diamanatkan undang-undang.

Pewarta : Kaperwil Provinsi Bengkulu,

Kota Bengkulu,  Infoberitanasional.com – Proyek peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase di Gang Salak RT 13, Kelurahan Padang Nangka,Kecamatan Singgaran Pati,Kota Bengkulu,yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, diduga baru memasang papan informasi proyek serta melengkapi sebagian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja. Hal ini terjadi setelah kegiatan tersebut diangkat ke pemberitaan media dan menjadi perhatian publik dan masyarakat umum.

Proyek ini dilaksanakan oleh CV Js Brother dengan nilai kontrak sebesar Rp, 199.470.000,00. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 90 hari kalender, dimulai sejak tanggal 18 Mei 2026 dan direncanakan selesai pada tanggal 15 Agustus 2026. Selama kurang lebih tiga minggu proses pengerjaan berjalan, kelengkapan administrasi dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum tersedia secara lengkap di lokasi.

Berdasarkan pemantauan Tim Awak Media dilapangan pada tanggal 18 Juni 2026,kontraktor pelaksana diduga baru menempatkan papan informasi proyek serta menyediakan helm dan rompi sebagai bagian dari APD pada tanggal 17 Juni 2026.Namun hingga saat ini, sepatu keselamatan dan perlengkapan APD lainnya diduga belum diserahkan secara menyeluruh kepada seluruh tenaga kerja.

“Mohan Sebagai kepala tukang sekaligus pengelola dan pengadaan material di lokasi menjelaskan bahwa papan informasi sebenarnya telah dicetak sejak tanggal 5 Juni 2026, namun tertunda pemasangannya dengan alasan sempat disimpan di rumah Ketua RT. Terkait APD, peralatan tersebut sebelumnya sudah tersedia namun dikembalikan sementara agar tidak rusak atau hilang,dan baru disediakan kembali pada hari sebelumnya.Ia juga mengakui bahwa pengadaan sepatu keselamatan memang belum tersedia hingga saat ini.

Lebih jauh,diduga lokasi papan proyek dipasang berada di dalam gang yang sempit dan tersembunyi,Kondisi ini diduga menjadi alasan pemasangan papan informasi ditunda dan dilakukan secara terburu-buru setelah viral,dengan dugaan agar kegiatan proyek sulit diketahui oleh masyarakat umum, fungsi kontrol sosial media,serta lembaga organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Awak Media berupaya menghubungi pihak kontraktor pelaksana CV Js Brother maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, sebagai instansi terkait,namun hingga berita ini disusun,kedua pihak belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan resmi.

Menanggapi kondisi tersebut, diduga terdapat kelalaian dalam pemenuhan ketentuan administrasi dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama masa pelaksanaan awal. Hal ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai efektivitas pengawasan teknis maupun administrasi atas penggunaan anggaran yang bersumber dari kontribusi pajak masyarakat.

Hingga saat ini belum ada kepastian resmi mengenai penyebab sebenarnya dari dugaan keterlambatan pemasangan papan informasi dan ketidaklengkapan penerapan standar K3.Setiap pihak yang terlibat berhak mendapatkan perlakuan adil, di mana pembuktian atas dugaan pelanggaran atau kelalaian harus dilakukan melalui proses verifikasi resmi dari instansi yang berwenang.

Pemantauan juga menunjukkan bahwa diduga papan informasi yang terpasang hanya mencantumkan nama kontraktor pelaksana tanpa mencantumkan identitas konsultan pengawas maupun badan usaha yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan teknis dan penerapan K3. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa proyek senilai hampir dua ratus juta rupiah ini diduga berjalan tanpa didampingi dan diawasi secara langsung oleh pihak konsultan pengawas yang ditetapkan dalam dokumen kontrak.

Diduga Ketidakhadiran pengawasan yang memadai dinilai memengaruhi pengendalian mutu pekerjaan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Metode pelaksanaan yang digunakan masih bersifat manual,di mana adukan beton hanya ditahan menggunakan papan penahan sederhana tanpa menerapkan lantai papan yang hanya di atas permukaan tanah kerja sesuai standar teknis konstruksi yang berlaku.Selain itu,material pasir yang digunakan di lokasi diduga berasal dari sumber pasir pantai atau laut yang belum melalui proses pengolahan khusus.

Secara teknis konstruksi,diduga penggunaan pasir laut tanpa pengolahan yang tepat dapat mengganggu daya rekat semen serta menurunkan kekuatan dan daya tahan struktur dalam jangka panjang.

Diduga,dengan penerapan metode kerja manual serta penggunaan material yang belum jelas kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan standar K3 yang ditetapkan dalam kontrak, terdapat potensi penyimpangan standar mutu pekerjaan dan keselamatan kerja.Hal ini dapat menurunkan kualitas dan umur layanan sistem drainase tersebut.Namun demikian,hal ini masih memerlukan pengujian dan penelitian lebih lanjut oleh tim teknis independen sebelum dapat dipastikan kebenaran dan tingkat keparahan penyimpangannya.

Mengingat berbagai dugaan temuan dan kondisi yang teridentifikasi tersebut,publik dan masyarakat berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu,segera melakukan peninjauan ulang dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek. Hasil verifikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat, guna menjamin bahwa seluruh kegiatan proyek berjalan sesuai peraturan, transparan, aman bagi tenaga kerja serta dapat dipertanggungjawabkan kepada perhatian publik dan masyarakat umum.

Pewarta : Red Kaperwil Provinsi Bengkulu

Infoberitanasional.com,LEBONG’ Kamis 18 Juni 2026–
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu. melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Mega Power Mandiri (MPM), Rabu (17/6/2026), guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian terkait aspek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu meninjau langsung kondisi perusahaan sekaligus meminta penjelasan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh instansi terkait.

Saat dihubungi Kamis (18/06/2026) siang, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah, mengatakan bahwa pihaknya menekankan agar perusahaan melaksanakan rekomendasi yang sudah ditetapkan.

“Perusahaan harus melaksanakan, sesuai peraturan perundang-undangan maksimal 14 hari kerja. Dan akan saya kawal,” tegas Usin.

Ia menambahkan, DPRD Provinsi Bengkulu tidak akan ragu mengambil langkah lanjutan apabila hasil pengawasan dan rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh perusahaan.

“Jika tidak dilaksanakan, maka akan kita terbitkan rekomendasi penghentian operasi perusahaan,” Ujarnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Manajer Area PT Mega Power Mandiri (MPM), Faizal, menyatakan pihaknya menghormati fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Bengkulu bersama Disnakertrans dan DPMPTSP Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, perusahaan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menghormati rekomendasi yang disampaikan DPRD dan pemerintah daerah. PT.MPM akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik dan sesuai ketentuan hukum,” kata Faizal.

Ia menegaskan bahwa perusahaan akan terus berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Bengkulu, DPMPTSP Provinsi Bengkulu, serta instansi terkait lainnya guna memastikan seluruh rekomendasi dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kami berkomitmen mengikuti seluruh proses yang sedang berjalan dan memenuhi kewajiban perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

PT MPM juga menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

Writer ; A.Solihin