Oleh: Kefas Hervin Devananda
Jurnalis Pewarna Indonesia dan Penggiat Budaya
Infoberitanasiinal.com-Indonesia hari ini ibarat sebuah rumah besar yang baru saja selesai menggelar hajatan panjang. Kursi-kursi pesta telah dirapikan, lampu-lampu perayaan mulai dipadamkan, dan para tamu satu per satu kembali ke rumah masing-masing. Namun di sudut-sudut rumah itu, masih terdengar suara-suara yang belum selesai. Ada yang masih menghitung kemenangan, ada yang masih meratapi kekalahan, dan ada pula yang sibuk mengukur luas pengaruh yang berhasil dibawa pulang.
Padahal, di luar pagar rumah besar bernama Indonesia itu, rakyat sedang menghadapi kenyataan yang jauh lebih nyata daripada sekadar perdebatan politik. Harga kebutuhan pokok masih menjadi beban, lapangan pekerjaan masih menjadi harapan, dan kesejahteraan tetap menjadi cita-cita yang diperjuangkan jutaan keluarga dari kota hingga pelosok desa.
Namun ironisnya, ketika rakyat sedang menatap sawah, pasar, laut, dan tempat kerja mereka, sebagian elite justru masih sibuk menatap peta kekuasaan.
Di negeri ini, politik sering kali menyerupai musim yang tak kunjung berganti. Bahkan setelah pesta demokrasi usai, gema kompetisi masih terdengar di mana-mana. Setiap peristiwa ditafsirkan sebagai manuver. Setiap pertemuan dibaca sebagai konsolidasi. Setiap langkah tokoh nasional dianggap sebagai sinyal politik yang harus dihitung untung-ruginya.
Seolah-olah bangsa ini telah kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu apa adanya.
Dalam suasana seperti itulah rencana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan safari ke berbagai daerah menjadi perhatian publik.
Bagi rakyat biasa, kedatangan seorang mantan Presiden bukanlah peristiwa politik yang rumit. Ia lebih menyerupai kedatangan seorang tetua kampung yang ingin kembali melihat halaman rumah yang pernah ia rawat. Datang untuk menyapa. Datang untuk mendengar. Datang untuk memastikan bahwa benih-benih yang pernah ditanam masih tumbuh di tengah masyarakat.
Namun di negeri yang terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kontestasi politik, bahkan langkah menuju rakyat pun sering dicurigai sebagai langkah menuju kekuasaan.
Belum perjalanan dimulai, sudah ada yang menghitung keuntungan politiknya.
Belum tangan berjabat, sudah ada yang menghitung elektabilitasnya.
Belum rakyat berkumpul, sudah ada yang sibuk menyiapkan panggung klaim dan kepemilikan.
Seolah-olah setiap senyum harus menghasilkan suara.
Seolah-olah setiap pelukan harus melahirkan dukungan.
Seolah-olah setiap silaturahmi harus berakhir pada deklarasi politik.
Padahal bangsa ini dibangun bukan hanya oleh pidato-pidato besar para pemimpinnya, tetapi juga oleh budaya silaturahmi yang diwariskan turun-temurun. Dari Aceh hingga Papua, dari Minangkabau hingga Tanah Jawa, leluhur Nusantara mengajarkan bahwa hubungan antarmanusia tidak selalu harus dibangun di atas kepentingan.
Ada pertemuan yang terjadi karena persaudaraan.
Ada kunjungan yang dilakukan karena penghormatan.
Ada perjalanan yang ditempuh hanya untuk menjaga tali kemanusiaan.
Sayangnya, nilai-nilai itu perlahan mulai terkikis oleh pragmatisme politik. Segala sesuatu ingin dimiliki. Segala sesuatu ingin diklaim. Segala sesuatu ingin diberi warna dan atribut kelompok tertentu.
Bahkan seseorang yang dicintai rakyat pun dianggap harus menjadi milik satu golongan.
Padahal matahari tidak pernah memilih hanya menyinari satu rumah.
Hujan tidak pernah memilih hanya membasahi satu ladang.
Dan seorang pemimpin yang telah menjadi bagian dari sejarah bangsa semestinya tidak dipaksa menjadi milik satu kelompok politik.
Sebab ketika seorang tokoh dipersempit menjadi simbol satu golongan, saat itulah ia kehilangan sebagian kemampuannya untuk menjadi jembatan bagi golongan yang lain.
Indonesia saat ini sesungguhnya sedang membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok.
Kita terlalu lama membangun sekat.
Sekat pilihan politik.
Sekat kepentingan.
Sekat identitas.
Sekat prasangka.
Akibatnya, sesama anak bangsa sering kali berdiri berhadap-hadapan hanya karena berbeda warna bendera, padahal mereka tetap menghirup udara yang sama, meminum air yang sama, dan berpijak di tanah air yang sama.
Karena itu, safari seorang mantan Presiden hendaknya tidak dijadikan medan perebutan warisan politik.
Jangan jadikan rakyat sebagai penonton dalam pertunjukan klaim pengaruh.
Jangan jadikan silaturahmi sebagai panggung transaksi kekuasaan.
Dan jangan pula memaksa seorang tokoh bangsa untuk memilih sudut sempit ketika rakyat masih membutuhkan dirinya sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan.
Pada akhirnya, rakyat tidak sedang menunggu Jokowi berdiri di atas panggung partai mana pun. Rakyat tidak sedang menunggu warna bendera apa yang akan dikibarkannya. Yang dirindukan rakyat adalah kehadiran seorang pemimpin yang tetap mampu mendengar denyut kehidupan mereka, merasakan kegelisahan mereka, dan memahami harapan-harapan yang masih tersimpan di hati masyarakat kecil.
Karena itu, banyak rakyat berharap agar Jokowi tetap menjaga independensinya sebagai seorang tokoh bangsa. Tidak terjebak dalam sekat-sekat kepentingan politik yang sempit. Tidak larut dalam tarik-menarik kepentingan kelompok. Tidak membiarkan dirinya menjadi milik satu partai atau satu golongan tertentu.
Biarlah Jokowi tetap berada pada posisi yang selama ini membuatnya dekat dengan rakyat, yaitu berdiri bersama rakyat. Sebab ketika seorang pemimpin memilih menjadi milik satu kelompok, ia mungkin mendapatkan dukungan politik. Tetapi ketika ia memilih tetap bersama rakyat, ia mendapatkan tempat dalam ingatan sejarah bangsa.
Kita tentu tidak dapat menentukan pilihan politik seseorang. Itu adalah hak pribadi yang dijamin demokrasi. Namun sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita berhak memiliki harapan.
Harapan agar Jokowi tetap menempatkan rakyat sebagai titik pijak pengabdiannya.
Harapan agar langkah-langkahnya setelah meninggalkan Istana tetap berada di garis rakyat.
Harapan agar safari yang dilakukannya menjadi ruang silaturahmi kebangsaan, bukan kendaraan politik yang mempersempit makna persatuan.
Dan harapan agar di tengah riuh rendah perebutan pengaruh yang masih mewarnai politik nasional, Jokowi memilih tetap berjalan di jalan yang selama ini membesarkan namanya: jalan rakyat.
Karena jabatan memiliki batas waktu.
Kekuasaan memiliki masa akhir.
Partai politik dapat berganti dan berubah.
Tetapi kedekatan dengan rakyat adalah warisan yang jauh lebih abadi daripada kemenangan politik sesaat.
Semoga saja, ketika panggung-panggung politik semakin ramai oleh suara klaim dan perebutan pengaruh, Jokowi tetap memilih duduk di beranda rakyat. Mendengar suara mereka, merasakan denyut kehidupan mereka, dan menjaga dirinya tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak selalu mengingat siapa yang paling lama berkuasa. Sejarah lebih sering mengingat siapa yang tetap setia bersama rakyat ketika kekuasaan telah berlalu.
Menjaga Silaturahmi Kebangsaan di Tengah Musim Perebutan Pengaruh
Oleh: Kefas Hervin Devananda
Jurnalis Pewarna Indonesia dan Penggiat Budaya
Bogor – Indonesia hari ini ibarat sebuah rumah besar yang baru saja selesai menggelar hajatan panjang. Kursi-kursi pesta telah dirapikan, lampu-lampu perayaan mulai dipadamkan, dan para tamu satu per satu kembali ke rumah masing-masing. Namun di sudut-sudut rumah itu, masih terdengar suara-suara yang belum selesai. Ada yang masih menghitung kemenangan, ada yang masih meratapi kekalahan, dan ada pula yang sibuk mengukur luas pengaruh yang berhasil dibawa pulang.
Padahal, di luar pagar rumah besar bernama Indonesia itu, rakyat sedang menghadapi kenyataan yang jauh lebih nyata daripada sekadar perdebatan politik. Harga kebutuhan pokok masih menjadi beban, lapangan pekerjaan masih menjadi harapan, dan kesejahteraan tetap menjadi cita-cita yang diperjuangkan jutaan keluarga dari kota hingga pelosok desa.
Namun ironisnya, ketika rakyat sedang menatap sawah, pasar, laut, dan tempat kerja mereka, sebagian elite justru masih sibuk menatap peta kekuasaan.
Di negeri ini, politik sering kali menyerupai musim yang tak kunjung berganti. Bahkan setelah pesta demokrasi usai, gema kompetisi masih terdengar di mana-mana. Setiap peristiwa ditafsirkan sebagai manuver. Setiap pertemuan dibaca sebagai konsolidasi. Setiap langkah tokoh nasional dianggap sebagai sinyal politik yang harus dihitung untung-ruginya.
Seolah-olah bangsa ini telah kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu apa adanya.
Dalam suasana seperti itulah rencana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melakukan safari ke berbagai daerah menjadi perhatian publik.
Bagi rakyat biasa, kedatangan seorang mantan Presiden bukanlah peristiwa politik yang rumit. Ia lebih menyerupai kedatangan seorang tetua kampung yang ingin kembali melihat halaman rumah yang pernah ia rawat. Datang untuk menyapa. Datang untuk mendengar. Datang untuk memastikan bahwa benih-benih yang pernah ditanam masih tumbuh di tengah masyarakat.
Namun di negeri yang terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kontestasi politik, bahkan langkah menuju rakyat pun sering dicurigai sebagai langkah menuju kekuasaan.
Belum perjalanan dimulai, sudah ada yang menghitung keuntungan politiknya.
Belum tangan berjabat, sudah ada yang menghitung elektabilitasnya.
Belum rakyat berkumpul, sudah ada yang sibuk menyiapkan panggung klaim dan kepemilikan.
Seolah-olah setiap senyum harus menghasilkan suara.
Seolah-olah setiap pelukan harus melahirkan dukungan.
Seolah-olah setiap silaturahmi harus berakhir pada deklarasi politik.
Padahal bangsa ini dibangun bukan hanya oleh pidato-pidato besar para pemimpinnya, tetapi juga oleh budaya silaturahmi yang diwariskan turun-temurun. Dari Aceh hingga Papua, dari Minangkabau hingga Tanah Jawa, leluhur Nusantara mengajarkan bahwa hubungan antarmanusia tidak selalu harus dibangun di atas kepentingan.
Ada pertemuan yang terjadi karena persaudaraan.
Ada kunjungan yang dilakukan karena penghormatan.
Ada perjalanan yang ditempuh hanya untuk menjaga tali kemanusiaan.
Sayangnya, nilai-nilai itu perlahan mulai terkikis oleh pragmatisme politik. Segala sesuatu ingin dimiliki. Segala sesuatu ingin diklaim. Segala sesuatu ingin diberi warna dan atribut kelompok tertentu.
Bahkan seseorang yang dicintai rakyat pun dianggap harus menjadi milik satu golongan.
Padahal matahari tidak pernah memilih hanya menyinari satu rumah.
Hujan tidak pernah memilih hanya membasahi satu ladang.
Dan seorang pemimpin yang telah menjadi bagian dari sejarah bangsa semestinya tidak dipaksa menjadi milik satu kelompok politik.
Sebab ketika seorang tokoh dipersempit menjadi simbol satu golongan, saat itulah ia kehilangan sebagian kemampuannya untuk menjadi jembatan bagi golongan yang lain.
Indonesia saat ini sesungguhnya sedang membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok.
Kita terlalu lama membangun sekat.
Sekat pilihan politik.
Sekat kepentingan.
Sekat identitas.
Sekat prasangka.
Akibatnya, sesama anak bangsa sering kali berdiri berhadap-hadapan hanya karena berbeda warna bendera, padahal mereka tetap menghirup udara yang sama, meminum air yang sama, dan berpijak di tanah air yang sama.
Karena itu, safari seorang mantan Presiden hendaknya tidak dijadikan medan perebutan warisan politik.
Jangan jadikan rakyat sebagai penonton dalam pertunjukan klaim pengaruh.
Jangan jadikan silaturahmi sebagai panggung transaksi kekuasaan.
Dan jangan pula memaksa seorang tokoh bangsa untuk memilih sudut sempit ketika rakyat masih membutuhkan dirinya sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan.
Pada akhirnya, rakyat tidak sedang menunggu Jokowi berdiri di atas panggung partai mana pun. Rakyat tidak sedang menunggu warna bendera apa yang akan dikibarkannya. Yang dirindukan rakyat adalah kehadiran seorang pemimpin yang tetap mampu mendengar denyut kehidupan mereka, merasakan kegelisahan mereka, dan memahami harapan-harapan yang masih tersimpan di hati masyarakat kecil.
Karena itu, banyak rakyat berharap agar Jokowi tetap menjaga independensinya sebagai seorang tokoh bangsa. Tidak terjebak dalam sekat-sekat kepentingan politik yang sempit. Tidak larut dalam tarik-menarik kepentingan kelompok. Tidak membiarkan dirinya menjadi milik satu partai atau satu golongan tertentu.
Biarlah Jokowi tetap berada pada posisi yang selama ini membuatnya dekat dengan rakyat, yaitu berdiri bersama rakyat. Sebab ketika seorang pemimpin memilih menjadi milik satu kelompok, ia mungkin mendapatkan dukungan politik. Tetapi ketika ia memilih tetap bersama rakyat, ia mendapatkan tempat dalam ingatan sejarah bangsa.
Kita tentu tidak dapat menentukan pilihan politik seseorang. Itu adalah hak pribadi yang dijamin demokrasi. Namun sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita berhak memiliki harapan.
Harapan agar Jokowi tetap menempatkan rakyat sebagai titik pijak pengabdiannya.
Harapan agar langkah-langkahnya setelah meninggalkan Istana tetap berada di garis rakyat.
Harapan agar safari yang dilakukannya menjadi ruang silaturahmi kebangsaan, bukan kendaraan politik yang mempersempit makna persatuan.
Dan harapan agar di tengah riuh rendah perebutan pengaruh yang masih mewarnai politik nasional, Jokowi memilih tetap berjalan di jalan yang selama ini membesarkan namanya: jalan rakyat.
Karena jabatan memiliki batas waktu.
Kekuasaan memiliki masa akhir.
Partai politik dapat berganti dan berubah.
Tetapi kedekatan dengan rakyat adalah warisan yang jauh lebih abadi daripada kemenangan politik sesaat.
Semoga saja, ketika panggung-panggung politik semakin ramai oleh suara klaim dan perebutan pengaruh, Jokowi tetap memilih duduk di beranda rakyat. Mendengar suara mereka, merasakan denyut kehidupan mereka, dan menjaga dirinya tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
Sebab pada akhirnya, sejarah tidak selalu mengingat siapa yang paling lama berkuasa. Sejarah lebih sering mengingat siapa yang tetap setia bersama rakyat ketika kekuasaan telah berlalu.
“Pemimpin besar tidak diukur dari seberapa kuat ia berdiri di atas partai, melainkan seberapa lama ia tetap berdiri bersama rakyat.”
— Kefas Hervin Devananda
Jurnalis Pewarna Indonesia dan Penggiat Budaya
