Infoberitanasional.com-PEKANBARU — Gabungan Pengusaha Pertanian & Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPERKASINDO) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah sentra perkebunan sawit dan pertanian.

Ketua Umum GAPERKASINDO H.M. Hasyari Nasution menegaskan, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap produktivitas petani, keberlanjutan usaha dan industri perkebunan, komoditas nasional hingga kesehatan masyarakat.

Karena itu, GAPERKASINDO menolak tegas segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai melanggar hukum, merugikan petani dan berpotensi merusak ekosistem.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan GAPERKASINDO melalui Pernyataan Sikap Resmi Nomor 045/SiKAP/GAPERKASINDO/IX/2026 di Pekanbaru, 30 Agustus 2026.

GAPERKASINDO mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan operasi pencegahan, patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.

Dukungan juga diberikan terhadap peran BNPB bersama TNI-Polri melalui Satgas Karhutla dan respons cepat pemadaman. Sementara Kementerian Pertanian dan sektor perkebunan didorong memperkuat edukasi zero burning serta menyediakan dukungan sarana dan prasarana bagi petani.

Di tingkat daerah, GAPERKASINDO mendukung pembentukan dan penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga tingkat desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.

Menurut M. Hasyari, komitmen pemerintah dalam melindungi investasi, tenaga kerja serta sekitar 16 juta petani sawit dan karet yang menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut perlu mendapat dukungan semua pihak.

“Tidak hanya mendukung pemerintah, GAPERKASINDO bersama anggota, termasuk PT Kurnia Agro Lestari dan Koperasi FANANTARA, berkomitmen memperkuat pencegahan karhutla di tingkat lapangan,” ujar Hasyari.

Komitmen itu diwujudkan melalui penerapan Zero Burning Policy, dengan mewajibkan seluruh anggota tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan maupun pengelolaan lahan.

GAPERKASINDO juga menargetkan pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api di 100 desa binaan pada 2026.

Program tersebut diperkuat dengan edukasi kepada petani melalui koperasi mengenai bahaya karhutla serta teknik land clearing yang ramah lingkungan. Para anggota juga didorong menyediakan sarana dan prasarana pemadaman awal di kawasan perkebunan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari Proyek Triparta Merdeka, sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan asosiasi, perusahaan dan koperasi dalam mencegah karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan usaha pertanian dan perkebunan serta melindungi kehidupan petani.

H.M. Hasyari juga mengajak seluruh perusahaan, koperasi dan petani untuk tidak menyerahkan sepenuhnya persoalan karhutla kepada pemerintah. Pencegahan, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Satu titik api dapat menghancurkan hasil kerja satu tahun petani,” tegasnya.

Ia menambahkan, karhutla merupakan musuh bersama yang harus dicegah sebelum menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat, dunia usaha dan lingkungan.

“Karhutla adalah musuh kita bersama. Mari kita jaga Indonesia tetap hijau dan produktif,” pungkas M. Hasyari. (Red)

Infoberitanasional.com-JAKARTA – Ketua Umum Organisasi Masyarakat Bengkulu Bersatu (OMBB) Majelis Pimpinan Nasional, M. Diamin, angkat bicara terkait mencuatnya isu dugaan gratifikasi berupa pemberian sapi oleh salah satu pemborong di Argamakmur kepada oknum pejabat di lingkungan penegak hukum Provinsi Bengkulu. Prosedur penyerahan hewan ternak tersebut diduga kuat sebagai upaya penyuapan atau “cari titik aman” demi melancarkan proyek-proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Berdasarkan investigasi lapangan dan informasi yang dihimpun, pemborong tersebut awalnya berniat memberikan sapi kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu. Pihak Kejati Bengkulu secara tegas menolak pemberian tersebut hingga akhirnya dialihkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Namun, di sisi lain, bantuan serupa disinyalir telah diterima oleh oknum di lingkungan Polda Bengkulu.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Umum OMBB M. Diamin menyatakan sikap tegas. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk segera turun ke lapangan dan melakukan audit menyeluruh, termasuk melacak asal-usul hewan tersebut yang diduga berkaitan dengan program dana bantuan ternak.

“Kami meminta dengan tegas kepada KPK RI untuk segera mengusut tuntas aliran pemberian ini. Jangan sampai program bantuan ternak yang seharusnya menyejahterakan masyarakat atau peternak kecil, justru disalahgunakan oleh segelintir pemborong untuk menyuap aparat penegak hukum demi mengamankan proyek mereka,” ujar M. Diamin dalam keterangannya di Jakarta.

M. Diamin menambahkan bahwa tindakan pemborong tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menabrak aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan regulasi tindak pidana korupsi, setiap pemberian kepada penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan wajib dilaporkan. Jika tidak, tindakan itu dikategorikan sebagai gratifikasi ilegal.

“Hal ini jelas melanggar Pasal 5 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sikap tegas Kejati Bengkulu yang menolak pemberian itu patut diapresiasi, namun kita juga menuntut transparansi dari institusi Polda Bengkulu serta Pemkab terkait mengenai status penerimaan sapi tersebut,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, OMBB bersama komunitas media dan forum masyarakat sipil dalam waktu dekat akan melayangkan laporan resmi ke sejumlah lembaga tinggi negara di Jakarta, antara lain:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

OMBB Majelis Pimpinan Nasional berkomitmen penuh untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang bersih serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Provinsi Bengkulu.

Kontak Media:Humas Majelis Pimpinan Nasional Organisasi Masyarakat Bengkulu Bersatu (OMBB)Email: info@ombb-mpn.or.id (opsional)

Infoberotanasional.com-Brigif 4 Marinir/BS – Lampung. Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, M.Tr. (Hanla) ., CHRMP. Memberikan Kado indah kepada Masyarakat Nyunyai, Rajabasa Bandar Lampung di Dusun Nyunyai, Sabtu (29/8/2026).

Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/ 2026 M Danbrigif 4 Marinir/BS menyerahkan Masjid Nurul Amal kepada masyarakat Nyunyai, Rajabasa Bandar Lampung, penyerahan dilaksanakan secara simbolis yang diterima oleh Ketua RT 06 Bp. Julwan Lutvi, serta memberikan santunan anak Yatim Piatu dan dhuafa sebanyak 150 Orang.

Kegiatan dihadiri oleh Bp Camat Rajabasa beserta rombongan, BP Lurah Rajabasa beserta rombongan, Para sesepuh Rajabasa dan ratusan jemaah pengajian masyarakat Nyunyai.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan Danbrigif 4 Marinir/BS, dalam sambutannya beliau menyampaikan semoga Masjid Nurul Amal yang kita cintai ini bisa menjadi ladang pahala, tempat ibadah sholat dan membina anak – anak mengaji serta menjadi tempat persatuan umat Islam yang ada di Nyunyai.

Lebih lanjut Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo juga berharap masyarakat Nyunyai akan merawat, dan menjaga keamanan dan kemakmuran Masjid Nurul Amal dengan rasa ikhlas.

Diakhir sambutannya beliau juga menyampaikan, dengan adanya peringatan maulid Nabi ini kita bisa meningkatkan akhlak, serta meningkatkan mental spiritual dan ketangguhan iman.

Bapak Julwan Lutvi selaku penerima simbolis juga mengucapkan “terimakasih atas perhatian bapak Kolonel Kanang Budi Raharjo atas penyerahan Masjid”. Pungkasnya.

“khususnya kami dan masyarakat bisa memakmurkannya, sekali lagi kami ucapkan terimakasih banyak atas kepedulian bapak komandan atas pemberian masjid ini kepada masyarakat Rajabasa nyunyai”. Ucapnya.

Selesai penyerahan simbolis kegiatan dilanjutkan dengan tausiah agama yang dipimpin oleh Ustadz Abuya Dr.KH. Mohammad Rusfi M. A,g.

Infoberitanasional.com-TNI AL,Jala Wira Saburai-30 Agustus 2026

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Lampung turut berpartisipasi dalam pawai karnaval dan pawai kendaraan Festival Krakatau XXXV yang digelar di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Lanal Lampung menampilkan model KRI Kerambit-627 sebagai bagian dari upaya memperkenalkan peran dan keberadaan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat.

Keikutsertaan Lanal Lampung menjadi wujud dukungan terhadap pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, sekaligus sarana komunikasi sosial dan edukasi kemaritiman kepada masyarakat Lampung tentang pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut dan pesisir.

Komandan Lanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan menyampaikan bahwa Lanal Lampung siap terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, TNI-Polri, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta keselamatan wilayah laut dan pesisir Lampung.

“Lanal Lampung siap mendukung kolaborasi seluruh komponen dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut dan pesisir Lampung. Laut yang aman dan pesisir yang terlindungi akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan.

Lebih lanjut, kehadiran Lanal Lampung dalam Festival Krakatau XXXV menegaskan bahwa TNI AL tidak hanya hadir dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan laut, tetapi juga berkomitmen mendukung pemberdayaan potensi maritim, keselamatan pelayaran, pariwisata bahari, dan pembangunan masyarakat pesisir.

Melalui semangat kolaborasi dan kebersamaan, TNI Angkatan Laut dan Lanal Lampung siap mendukung keamanan, keselamatan laut serta pertahanan pesisir Lampung, sehingga potensi maritim dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung

Infoberitanasional.com-Dispen Kormar TNI Angkatan Laut (Lampung).Dalam semangat kepedulian dan pengabdian, prajurit Batalyon Infanteri 9 Marinir, jajaran Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, bergotong royong bersama warga Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, merenovasi rumah milik Ibu Suryati, warga berkebutuhan khusus (tuna wicara), pada Sabtu (29/8/2026).Bertempat di Dusun Paya Induk, kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB dengan dihadiri Kepala Desa Paya Bapak Zaenulloh, Letda Mar Oki Setiawan, perangkat desa, seluruh personel Yonif 9 Marinir Brigif 4 Mar/BS, serta masyarakat sekitar.Acara diawali apel pagi, pengecekan perlengkapan, dan doa bersama sebagai tanda dimulainya pekerjaan renovasi secara bersama-sama.Tak hanya itu, kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Marinir, sebagai bentuk pengabdian tulus TNI kepada rakyat. Terlihat jelas kebersamaan dan kekompakan yang harmonis antara prajurit Marinir dan warga selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Komandan Batalyon Infanteri 9 Marinir Letkol Marinir Ricky Sandro, M. Tr. Opsla, menyampaikan Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Brigif 4 Marinir/BS khususnya Yonif 9 Marinir untuk membantu warga kurang mampu, agar Ibu Suryati memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat. Selain itu, momen ini juga mempererat ikatan silaturahmi antara prajurit dengan masyarakat di wilayah binaan, sekaligus membangkitkan budaya gotong royong yang kental di tengah warga.

Infoberitanasional.com-JAKARTA, Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan dalam ajang detikSumatera Awards 2026 atas inovasi pembangunan di bidang pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji untuk Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara yang digelar di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam.

Penghargaan diserahkan oleh Pemimpin Redaksi detik.com Ardhi Suryadhi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Americo mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Alhamdulillah, Pemprov Lampung meraih penghargaan pada Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji untuk kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh detik.com,” kata Thomas saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026)

Sejumlah kebijakan pendidikan menjadi bagian dari inovasi yang dijalankan Pemprov Lampung. Salah satunya kebijakan memastikan ijazah lulusan SMA dan SMK negeri tidak ditahan karena persoalan tunggakan biaya pendidikan.

Dengan kebijakan tersebut, lulusan tetap dapat menggunakan ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan administrasi saat memasuki dunia kerja.

Pemprov Lampung juga menjalankan program Kelas Cangkok bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sebanyak 30 siswa memperoleh kesempatan mengikuti pembelajaran selama satu tahun di SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung. Selama mengikuti program, kebutuhan pendidikan siswa ditanggung pemerintah.

Selain itu, Pemprov Lampung menghapus uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. Pemerintah daerah kemudian mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) lebih dari Rp100 miliar melalui APBD 2026.

*Perluas Akses Pendidikan*

Inovasi pendidikan juga diarahkan kepada anak-anak yang tidak lagi mengikuti pendidikan formal.

Disdikbud Lampung menjalankan program SMA Terbuka bagi anak usia 15-21 tahun yang putus sekolah. Program tersebut memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali memperoleh layanan pendidikan.

Pemprov Lampung juga bekerja sama dengan Ditjenpas Lampung dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Sementara di sektor pendidikan vokasi, Pemprov Lampung mengembangkan Kelas Migran Vokasi (KMV). Program tersebut dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan dan persiapan kerja agar dapat bekerja secara legal dan profesional di luar negeri.

Jepang dan Korea Selatan menjadi sejumlah negara tujuan yang disasar melalui program tersebut.

Pada 2026, lebih dari 8.000 siswa tercatat berminat mengikuti Kelas Migran Vokasi. Setelah menjalani seleksi, sebanyak 193 siswa dinyatakan lolos mengikuti pelatihan.

Pemprov Lampung juga mengembangkan aplikasi D-SMART untuk mendukung pemetaan kemampuan akademik siswa.

Aplikasi tersebut digunakan dalam asesmen literasi dan numerasi serta membantu siswa kelas XII mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Untuk memperluas layanan pendidikan ke wilayah yang sulit dijangkau, Pemprov Lampung menjalankan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan komposisi 70 persen pembelajaran daring dan 30 persen tatap muka.

Program Lampung Mengajar turut dilanjutkan dengan menempatkan pengajar muda di wilayah 3T.

Selain mengajar, para pengajar diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong perkembangan masyarakat di wilayah penugasan.

Dari sisi pelayanan publik, Disdikbud Lampung memperkuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Layanan mutasi siswa, perizinan, validasi data guru hingga pengaduan masyarakat diarahkan melalui satu pintu.

Rangkaian program tersebut menjadi bagian dari kebijakan Pemprov Lampung dalam memperluas akses pendidikan, mengurangi hambatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penghargaan detikSumatera Awards 2026 menjadi apresiasi atas inovasi tersebut. Pemprov Lampung dinilai memiliki berbagai program yang tidak hanya menyasar pemerataan akses pendidikan, tetapi juga penguatan kompetensi dan kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja.(Rozi)