Infoberitanasional.com-BENGKULU, 10 Agustus 2026 – Pelaksanaan proyek revitalisasi SDN 77 Kota Bengkulu senilai Rp1.567.289.068 kini menjadi sorotan hangat masyarakat setempat. Pasalnya, terdapat pemandangan tak biasa di lokasi pekerjaan: seorang pekerja harian atau tukang terlihat rutin mondar-mandir mengendarai mobil mewah setiap kali datang bekerja.

Tukang berinisial WL tersebut diketahui memiliki upah harian sebesar Rp160.000. Publik dibuat heran lantaran WL selama ini dikenal luas sebagai salah satu kontraktor ternama di Kota Bengkulu. Spekulasi pun bermunculan—apakah WL benar-benar turun kasta hingga bersedia menjadi tukang harian yang gajinya bahkan dinilai hanya cukup untuk kebutuhan bahan bakar dan rokok, ataukah ini bentuk kamuflase belaka?

Dugaan kuat mengarah pada kemungkinan bahwa WL hanya menyaru sebagai pekerja harian, sementara kenyataannya ia disinyalir merupakan pelaksana utama yang mengendalikan seluruh kegiatan fisik di SDN 77. Jika dugaan monopoli ini benar, hal tersebut memicu pertanyaan kritis terkait mekanisme pelaksanaan anggaran.

Proyek yang seharusnya dijalankan secara swakelola oleh pihak sekolah diduga telah disusupi oleh oknum pihak ketiga/kontraktor yang mengaku sebagai tukang. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keterlibatan warga lokal. Publik mempertanyakan apakah masyarakat di sekitar lingkungan sekolah ikut dipekerjakan sebagaimana prinsip swakelola, atau hanya menjadi penonton semata. Praktek semacam ini dikhawatirkan dapat mengorbankan kualitas mutu bangunan demi mengejar keuntungan pribadi oknum tertentu.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Umum Ormas OMBB, M. Diamin, angkat bicara secara tegas. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek revitalisasi di SDN 77 Kota Bengkulu agar anggaran negara tidak disalahgunakan.

“Kami meminta APH melakukan pengawasan langsung terhadap proyek ini agar tidak dijadikan ajang meraup keuntungan pribadi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas M. Diamin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh awak media di lokasi pekerjaan pada Jumat (7/9), WL secara singkat bergeming dan tetap mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang tukang biasa dengan upah Rp160.000 per hari.

Infoberitanasional.com-BENGKULU, 10 Agustus 2026 — Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penertiban aktivitas hiburan malam, peredaran minuman keras (miras), dan praktik prostitusi menuai gelombang kritik tajam. Tindakan tegas yang gencar dilakukan belakangan ini dinilai memicu pro dan kontra di tengah masyarakat serta mendapat sorotan kritis dari para pemerhati hukum dan sosial.

Penindakan aparat penegak Perda tersebut dinilai tidak adil dan cenderung “tebang pilih”. Satpol PP tampak gencar menyasar pelaku usaha skala kecil atau “kelas teri”—seperti warung remang-remang (warem), warung tuak, pedagang miras eceran kecil, rumah kos, hingga hotel kelas melati. Sementara itu, tempat hiburan malam serta jaringan perdagangan miras “kelas kakap” terkesan luput dari tindakan dan seolah dibiarkan beroperasi tanpa tersentuh.

Sorotan Tempat Usaha ‘Kelas Kakap’ yang Bebas Beroperasi :

Sejumlah pemerhati masyarakat mempertanyakan konsistensi petugas di lapangan. Beberapa nama tempat hiburan malam ternama seperti Malibu, Grand MC, Alexis, serta hotel-hotel bintang mewah di Kota Bengkulu disebut-sebut tetap beraktivitas melayani pelanggan tanpa hambatan.

Tidak hanya tempat hiburan seperti Diskotik,bar,karoke,namun toko-toko manisan besar sebagai distributor dan pengecer minuman beralkohol bernilai tinggi yang diduga tersebar di wilayah strategis—seperti kawasan Kampung Bali, Simpang 4 Lampu Merah Lingkar Barat, hingga Simpang 4 Lampu Merah Pagar Dewa—juga disinyalir melenggang bebas tanpa pengawasan ketat.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di mata publik Bengkulu:

1. Pemerataan Hukum: Apakah penegakan Perda hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang mencari nafkah di lapak sederhana?

2. Legalitas & Perizinan: Sejauh mana kelengkapan izin operasional dan izin edar miras yang dimiliki tempat-tempat kelas atas tersebut?

3. Dugaan “Backing”: Adakah oknum-oknum berkuasa atau pihak berpengaruh di balik layar yang membuat tempat-tempat hiburan kakap ini seolah kebal hukum dan terbebas dari pantauan Satpol PP?

Aturan Perizinan Usaha dan Peredaran Miras Berdasarkan Golongan

Merujuk pada regulasi perizinan dan tata niaga minuman beralkohol di Indonesia,peredaran miras dibagi berdasarkan kadar alkoholnya.

Secara aturan, tempat hiburan maupun toko besar wajib mengantongi izin operasional berupa Sertifikat Standar Usaha Pariwisata dan SIUP-MB yang sesuai dengan kelas dan kategorinya.

Keberadaan tempat hiburan malam yang memfasilitasi penjualan miras golongan tinggi serta terindikasi menjadi sarang prostitusi berselubung seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tanpa memandang besarnya modal usaha.

Desakan Transparansi Penegakan Hukum :

Masyarakat Bengkulu dan para pemerhati menuntut agar Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP bertindak adil, transparan, dan profesional. Penegakan Perda tidak boleh hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Jika tempat kelas kakap memang memiliki izin lengkap, pemerintah diharapkan mempublikasikan transparansi perizinan tersebut agar tidak menimbulkan prasangka buruk. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran perizinan, jam operasional, atau penyalahgunaan tempat menjadi lokasi prostitusi dan peredaran miras tanpa izin, Satpol PP mendesak untuk segera mengambil tindakan tegas penyegelan tanpa pandang bulu.

KOTA BENGKULU, Infoberitanasional.com – Polemik pengalihan hak pengelolaan lahan parkir di kawasan Zona 6 Jalan Belimbing,Pasar Panorama,Kota Bengkulu kian memanas dan menyedot perhatian publik luas.Sejumlah pemegang Surat Perintah Tugas (SPT) lama yang selama puluhan tahun rutin dan tertib menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini akhirnya membuka suara,mengaku merasa sangat kecewa dan diperlakukan sangat tidak adil.Mereka menuding kuat adanya dugaan permainan oknum di lingkungan BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA BENGKULU, setelah hak pengelolaan yang selama ini mereka jalani untuk mendapatkan nafkah keluarga dengan penuh tanggung jawab justru diterbitkan SPT baru atas nama pihak lain-tanpa prosedur yang benar,tanpa alasan yang jelas,dan tanpa pemberitahuan tertulis apapun kepada mereka.

Berdasarkan keterangan lengkap yang disampaikan Tarkasi,salah satu pemilik SPT lama di kediamannya,Jumat (7/8/2026),kisruh ini bermula diduga sejak sekitar pertengahan tahun 2025 yang lalu. Saat itu,ia hendak mengajukan perpanjangan masa berlaku SPT yang mana saat itu masa berlakunya masih sangat panjang dan belum habis sama sekali.

“Karena saya mengenal salah satu oknum BAPENDA KOTA BENGKULU berinisial K,saya minta tolong beliau untuk mengambil berkas persyaratan perpanjangan ke rumah saya.Saat itu SPT saya masih berlaku sah,masa kontraknya belum habis dan saya belum pernah menunggak setoran sepeser pun,bukti setoran lengkap masih saya simpan rapi,”ungkapnya dengan nada kecewa mendalam.

Namun setelah berbulan-bulan menunggu dengan sabar,SPT yang diharapkan tak kunjung terbit.Ketika ditanyakan kembali kepada oknum tersebut,ia hanya menjawab berkas diduga sudah diserahkan ke bagian input data dan menyuruhnya untuk bersabar.Hingga akhirnya saya dan kawan-kawan selaku pemohon di wilayah Zona 6 Jalan Belimbing datang sendiri langsung ke Kantor BAPENDA KOTA BENGKULU untuk menanyakan kejelasan,namun jawaban yang diterima justru menyatakan perpanjangan belum bisa dilakukan-tanpa memberikan alasan yang jelas, tertulis,maupun dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

“Sejak pertengahan tahun 2025 hingga masuk tahun 2026 SPT saya tak kunjung terbit.Tiba-tiba kami mendapat kabar dari mulut ke mulut bahwa diduga SPT baru sudah terbit atas nama orang lain. Padahal berkas persyaratan kami sudah diserahkan ke pihak BAPENDA KOTA BENGKULU, sedangkan selama menjalankan tugas dan tanggung jawab kami tidak pernah menunggak setoran retribusi PAD ke Bank Bengkulu,bukti setoran setiap bulan masih kami pegang semua,”keluhnya.

Yang paling mencurigakan dan dinilai sangat tidak adil bagi kami dan kawan-kawan di Zona 6 selaku pemegang SPT lama adalah penerbitan izin baru tersebut dilakukan diduga secara diam-diam tanpa sepengetahuan kami, serta diduga jelas melanggar tahapan administrasi baku yang seharusnya berlaku.Padahal jika memang ada pelanggaran,kekurangan,atau hal yang perlu diperbaiki, sudah menjadi ketentuan bahwa harus ada pemberitahuan dan peringatan tertulis secara berurutan mulai dari SP1,SP2 hingga SP3 sebelum dilakukan pencabutan atau pengalihan hak pengelolaan.

“Anehnya lagi setelah kami mendatangi kantor BAPENDA KOTA BENGKULU, kami bertemu dengan Ibu Ita selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.Beliau pernah mengatakan kepada Indar untuk menerbitkan SPT atas nama kami, namun mereka tetap tidak menerbitkan SPT kami hingga akhirnya terbit SPT baru atas nama orang lain.Ada apa di balik semua ini? Kami menduga ada permainan,dengan sengaja SPT kami digantung dan dibiarkan tidak terbit, supaya bisa menerbitkan SPT baru atas nama orang lain,”tegasnya.

“Kami sama sekali tidak pernah menerima surat peringatan tertulis apapun,tidak ada surat penolakan resmi,tidak ada penjelasan tertulis terkait alasan SPT kami tidak diperpanjang sebelum terbitnya SPT baru atas nama orang lain.Tiba-tiba saja sudah ada pihak lain yang memegang SPT baru atas nama mereka.Ini sangat tidak adil,sedangkan kami selalu patuh menyetor PAD tepat waktu,namun aturan justru diduga seolah dibuat semaunya sendiri tanpa transparansi dan rasa keadilan,” imbuhnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pemilik SPT lainnya, Eli Zurni-seorang janda yang menggantungkan hidupnya satu-satunya dari pekerjaan ini untuk menghidupi anak-anaknya setelah ditinggal suami-di wilayah yang sama Zona 6 Jalan Belimbing Pasar Panorama.Ia menyebut SPT miliknya diduga sengaja juga digantung begitu saja oleh pihak BAPENDA KOTA BENGKULU tanpa alasan yang masuk akal,hingga akhirnya diduga diterbitkan untuk pihak lain secara sepihak.Berbagai upaya telah dilakukan,mulai dari mendatangi kantor BAPENDA KOTA BENGKULU berkali-kali hingga meminta bantuan dan keadilan kepada Komisi III DPRD Kota Bengkulu,namun hingga hari ini belum ada kejelasan yang memuaskan maupun solusi yang ditawarkan.Anehnya lagi,pemegang SPT baru tersebut di lapangan petugas parkirnya berbeda orang,bahkan merangkap berjualan dan menarik retribusi tersebut.

“Satu-satunya harapan dan permohonan kami hanya satu:agar hak pengelolaan SPT dikembalikan kepada kami sebagaimana mestinya.Penerbitan SPT baru ini diduga kuat tidak sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.Berkas persyaratan sudah kami serahkan lengkap sesuai permintaan kepada pihak BAPENDA KOTA BENGKULU, namun kenyataannya kami justru diduga dipinggirkan dan dikorbankan demi kepentingan pihak lain,”pungkas mereka dengan harapan besar agar pimpinan tertinggi daerah Kota Bengkulu segera turun tangan menuntaskan permasalahan ini.

Guna mendapatkan keterangan berimbang,tim awak media telah berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Ibu Ita serta Indar dari pihak BAPENDA KOTA BENGKULU yang disebutkan oleh pemilik SPT lama terkait penerbitan SPT baru melalui pesan WhatsApp.

Kepada Ibu Ita, konfirmasi disampaikan pada Selasa (4/8/2026). Ia menjawab singkat: “Waalaikumsalam pak,maaf saya sedang rapat,kita diskusi via chat dulu ya pak.SPT itu dicabut pada waktu kepala badan Ibu Nur, dan pasti ada alasan yang tepat sehingga Ibu Nur mencabut SPT jukir tersebut. Untuk kepastian datanya bisa ke sub bidang teknis Bapak Indra pak.Terima kasih pak.”

Dijelaskannya lagi:”Kalau alasan pencabutan tahun 2025 kepalanya Ibu Nur,surat pencabutan itu saya tidak paraf dan tidak ikut evaluasi saat itu. Coba ke bidang evaluasi pak.Jukir mengajukan SPT kembali saat tahu mereka dicabut pak. SPT baru diterbitkan atas dasar rapat dengan Satpol PP, Dishub,dan Kepala Pasar.Datanya ada di sub bidang data, Indra.Tunggu dulu, saya bekerja dulu ya pak.Terima kasih.”

Sementara itu,saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Senin (3/8/2026) terkait hal yang sama, Indar menyatakan:”Saya koordinasi dengan atasan saya dulu🙏.” Hingga berita ini diturunkan,upaya mendapatkan keterangan lebih lanjut dan penjelasan rinci dari pihak BAPENDA KOTA BENGKULU masih terus diupayakan.

Media ini selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak BAPENDA KOTA BENGKULU maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan tanggapan,klarifikasi,maupun hak jawab demi keberimbangan dalam pemberitaan ini.

Pewarta : Red Bengkulu,

KOTA BENGKULU, Infoberitanasional.com – Suara lantang penuh emosi dari Yulius,pemegang Surat Perintah Tugas (SPT) lama pengelolaan lahan parkir di kawasan Zona 6 Jalan Belimbing Pasar Panorama,Kota Bengkulu,kini meroket menjadi pembahasan panas yang menyebar kilat di seluruh media sosial.Video keluhan yang menyayat hati itu memancing kemarahan sekaligus simpati luas ribuan warga,lantaran menceritakan nasib pilu warga yang telah puluhan tahun mengabdi menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD),namun kini tempat nafkahnya untuk menghidupi istri dan anak-anak diduga dirampas sepihak tanpa prosedur yang jelas!

Dalam rekaman yang kini viral itu,Yulius secara khusus menyampaikan permohonan yang mendesak dan penuh harap langsung kepada Wali Kota Bengkulu,serta seluruh jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait.Ia menegaskan telah puluhan tahun menggantungkan hidupnya di tempat itu, melayani masyarakat dan menunaikan kewajiban setoran setiap bulan dengan tertib tanpa pernah menunggak,namun kini tempat usahanya diduga dikuasai pihak lain dan dijadikan kepentingan pribadi-tanpa ia mendapatkan hak sepeser pun kembali!

“Kami diminta untuk mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA BENGKULU, namun ironisnya justru pihak Bapenda sendirilah yang diduga dengan sengaja melanggar aturan itu sendiri!” serunya dengan nada gemetar karena emosi.

Ia menyinggung prosedur baku yang seharusnya berlaku: “Dalam aturan yang benar, seharusnya ada tahapan peringatan tertulis berurutan mulai dari SP1,SP2 hingga SP3 sebelum ada pencabutan atau pengalihan hak. Namun kenyataannya,saya diduga hanya diberi pemberitahuan sepihak berupa SP1 saja, tanpa proses yang jelas,tanpa alasan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan!”

Lebih ironis lagi, ceritanya semasa pengelolaan berada di bawah Dinas Perhubungan,segala kelengkapan mulai dari seragam petugas,karcis resmi,hingga administrasi berjalan lancar dan terpenuhi dengan baik.Namun sejak pengalihan wewenang,hal-hal mendasar tersebut justru diduga menjadi sangat sulit didapatkan-seragam tak kunjung ada,karcis tak jelas,dan pengurusan perpanjangan SPT diduga sengaja digantung hingga akhirnya diterbitkan atas nama orang lain!

“Jangan sampai pemerintah menyalahkan kami para petugas parkir kecil ini.Padahal kami lah yang selama ini menegakkan aturan yang ditetapkan, namun justru merekalah yang diduga melanggarnya sendiri demi kepentingan segelintir orang!” tegasnya dengan nada kecewa yang mendalam.

Padahal sebelumnya sempat diminta untuk menunda penyetoran pada bulan pertama kedua,dan ketiga, namun kenyataannya ia tetap menyetorkan PAD pada bulan pertama dan kedua dengan bukti setoran yang lengkap masih tersimpan rapi hingga saat ini.

Melihat kenyataan pahit yang dialaminya,dalam video yang kini menyedot perhatian publik itu,Yulius memohon dengan sangat khusus kepada Wali Kota Bengkulu untuk segera turun tangan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Ia meminta agar aturan yang sehat dan adil segera ditegakkan bagi para petugas parkir yang telah lama mengabdi dan tertib menyetor ke kas daerah.

“Saya memohon langsung kepada Bapak Wali Kota Bengkulu,tolong berikan kami keadilan.Hak saya atas tempat mencari nafkah ini segera diperjuangkan kembali dengan cara yang benar,adil,dan transparan.Jangan biarkan kami yang sudah puluhan tahun mengabdi justru menjadi korban permainan oknum dan diduga kehilangan sumber penghidupan keluarga kami,” pungkasnya penuh harap.

Media ini terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA BENGKULU maupun instansi terkait lainnya untuk memberikan tanggapan,klarifikasi,maupun hak jawab demi keberimbangan pemberitaan ini.

Pewarta : Red Kaperwil Bengkulu,